Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai UNDANG-UNDANG yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri.

3. Kartu Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut KTPPNS adalah kartu tanda pengenal sebagai PPNS yang memuat indentitas dan pas foto yang bersangkutan disertai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.

4. Tanda kewenangan PPNS adalah tanda dalam bentuk, ukuran, dan warna yang telah ditentukan, digunakan oleh setiap PPNS sebagai tanda kompetensi tugas dan kewenangan selaku pengemban fungsi kepolisian terbatas dalam melaksanakan tugas penyidikan.

5. Pakaian seragam sipil adalah pakaian dengan bentuk/model/warna/bahan dan atribut tertentu yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan di masing- masing Departemen/Instansi/Badan dalam melaksanakan tugas.

6. Lencana PPNS adalah tanda dalam bentuk, ukuran dan warna yang ditentukan, digunakan oleh setiap PPNS dengan cara dan syarat yang ditentukan guna kelengkapan identitas.

Tujuan diterbitkannya KTPPNS, Tanda Kewenangan, dan Lencana PPNS yaitu: a. memudahkan pengenalan secara fisik PPNS dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya, serta menunjukkan sebagai identitas pengemban fungsi Kepolisian terbatas yang sah, sehingga identitas tersebut dapat dibedakan dari bentuk- bentuk identitas profesi yang lain; dan b. menciptakan keseragaman dalam penggunaan tanda pengenal bagi PPNS.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi: a. KTPPNS, Tanda Kewenangan, dan Lencana PPNS; dan b. tata cara penerbitan KTPPNS, Tanda Kewenangan, dan Lencana PPNS.

(1) KTPPNS merupakan kartu identitas diri, dalam melaksanakan tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. (2) KTPPNS wajib diperlihatkan untuk membuktikan identitas diri pemegangnya sebagai PPNS dari instansi tertentu kepada: a. saksi, tersangka dan penasihat hukum pada saat melaksanakan tugas penyidikan dan atau penindakan; dan b. para pihak/Instansi yang berkepentingan pada saat PPNS melaksanakan tugas penyidikan.

(1) Tanda kewenangan PPNS: a. merupakan salah satu atribut yang wajib dipakai oleh PPNS pada saat melaksanakan tugas penyidikan; dan b. merupakan bukti kewenangannya sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas. (2) Lencana PPNS merupakan tanda pengenal dan sebagai kelengkapan identitas diri yang dipergunakan saat berpakaian dinas seragam sipil maupun pakaian bebas rapi.

(1) Penerbitan KTPPNS dilaksanakan secara terpusat di Mabes Polri sebagai data base PPNS seluruh wilayah INDONESIA. (2) Data base PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain disimpan di Mabes Polri juga disimpan di Polda.

(1) Karobinpolsus PPNS Polri bertanggung jawab atas pelaksanaan penerbitan dan pengawasan registrasi KTPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada tingkat nasional. (2) Penerbitan KTPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS.

Setiap PPNS wajib memiliki KTPPNS setelah memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA.

Tata cara memperoleh KTPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mengajukan permohonan yang dilampiri kelengkapan sebagai berikut: a. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Penyidik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA; b. fotokopi Surat Keputusan pangkat/golongan; c. fotokopi Surat Keputusan jabatan;

d. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL); e. surat keterangan yang berisi tentang peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerja; f. pasfoto terbaru 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3 dengan latar belakang warna merah, menggunakan seragam dinas departemen/instansi/badan/dinas masing-masing dengan badge, lokasi, papan nama, tanda kewenangan dan tanpa tutup kepala; dan g. mengisi formulir identitas pemohon KTPPNS.

Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut: a. Departemen/Instansi/Badan yang memiliki/membawahi PPNS mengajukan permohonan kepada Deops Kapolri u.p. Karo Binpolsus PPNS; dan b. Instansi/Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri atau Departemen teknis yang selanjutnya diteruskan kepada Deops Kapolri u.p. Karo Binpolsus PPNS.

KTPPNS yang telah diterbitkan dan diterima oleh pemohon, wajib dilaporkan kepada Karo/Kabag Binamitra di Polda/Polwiltabes/Polwil/Polres/ta dimana pemegang bertugas, untuk didatakan guna memudahkan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap PPNS tersebut.

(1) KTPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berisi identitas pemegang sebagai berikut: a. nama; b. nomor induk pegawai (NIP); c. pangkat/golongan; d. jabatan; e. instansi;

f. masa berlaku ; g. sinyalemen pribadi; h. nomor register; i. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum; j. wilayah kerjanya; k. cap/stempel; dan l. tanda tangan pejabat berwenang. (2) Sinyalemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi: a. tinggi badan; b. berat badan; c. golongan darah; d. tempat dan tanggal lahir; e. agama; f. rumus sidik jari; dan g. tanda tangan pemegang.

Tata cara penulisan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h sebagai berikut: a. bagian pertama yang menunjukkan kode Departemen/Instansi/Badan; b. bagian kedua yang menunjukkan Direktorat Jenderal pada Departemen; c. bagian ketiga yang menunjukkan Tahun pengangkatan PPNS; d. bagian keempat menunjukkan urutan PPNS usulan dari Departemen/Instansi/ Badan; dan e. bagian kelima menunjukkan urutan PPNS di Mabes Polri.

Warna, tulisan, ukuran, dan bentuk KTPPNS sebagai berikut:

a. KTPPNS berwarna dasar putih dengan latar belakang bertuliskan Kepolisian Negara Republik INDONESIA berwarna kuning dengan tulisan berwarna hitam; b. KTPPNS dibuat dalam kriteria fleksibel, efisien, tidak mudah rusak, dan dimasukkan dalam dompet khusus warna hitam yang menyatu dengan tanda kewenangan; dan c. KTPPNS berukuran panjang 75 mm dan lebar 163 mm.

(1) KTPPNS berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) KTPPNS diganti atau dicabut apabila: a. telah habis masa berlakunya; b. hilang atau rusak; c. pemegang KTPPNS meninggal dunia; d. dipindahkan (mutasi); dan/atau e. dibebaskan dari tugas-tugas PPNS.

KTPPNS yang telah habis masa berlakunya, hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b, penggantian KTPPNS dilakukan dengan cara: a. mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; b. melampirkan KTPPNS yang lama; c. khusus KTPPNS yang hilang, melampirkan laporan polisi; dan d. melampirkan pasfoto terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f.

(1) Dalam hal pemegang KTPPNS meninggal dunia, dipindah tugaskan/mutasi atau dibebaskan dari tugas-tugas selaku PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, KTPPNS yang bersangkutan diserahkan kepada Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS atau Karo/Kabag Binamitra Polda/

Polwiltabes/Polwil/Polres/ta setempat, untuk diproses pencabutannya. (2) Setiap adanya perubahan/mutasi PPNS, wajib dilaporkan ke Karo/Kabag Binamitra Polda/Polwiltabes/Polwil/Polres/ta setempat untuk selanjutnya diteruskan ke Deops Kapolri c.q Karo Bin Polsus PPNS, guna pemutakhiran data.

Penulisan nomor register, formulir identitas pemohon, dan bentuk KTPPNS tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Tata cara penerbitan Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 serta pengajuannya bersamaan dengan permohonan mendapatkan KTPPNS.

(1) Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5: a. lapis pertama berbentuk segi enam berwarna dasar kuning emas, batas pinggir bergigi jumlah 28 buah; b. lapis kedua bertuliskan PPNS warna hitam, lambang cakra berwarna kuning emas, pita bertuliskan SIDIK SAKTI INDRA WASPADA warna kuning emas dasar hitam, dan tulisan PENYIDIK warna hitam dengan dasar warna perak; c. lapis ketiga terdapat perisai berwarna kuning emas berbentuk bulat dengan warna dasar merah; dan d. pada sisi bagian belakang terdapat nomor registrasi. (2) Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS berukuran:

a. Tanda Kewenangan PPNS berukuran 50 x 70 mm; dan

b. Lencana PPNS berukuran 30 x 30 mm.

(3) Bahan kuningan berwarna emas. (4) Bentuk, warna, dan ukuran Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1) Tata cara pemakaian Tanda Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1): a. disematkan pada saku baju sebelah kiri, dengan lambang penyidik menghadap ke luar apabila berpakaian safari atau jas; dan b. disematkan/diikatkan pada ikat pinggang atau saku baju bawah sebelah kanan dengan lambang penyidik menghadap ke luar apabila berpakaian dinas seragam sipil atau pakaian sipil berdasi. (2) Tata cara pemakaian Lencana PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disematkan di atas saku kemeja atau di bagian dada sebelah kiri.

KTPPNS yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Apabila terjadi perubahan Struktur Organisasi baik tingkat Mabes Polri dan/atau tingkat Polda, jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 menyesuaikan dengan kententuan yang baru.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR