Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2009 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK TEMPAT KEJADIAN PERKARA DAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI KEPADA LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam

melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. 2. Laboratorium Forensik Polri yang selanjutnya disingkat Labfor Polri adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik/ Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh Satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (area service) sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri. 3. Satuan Kewilayahan adalah organisasi Polri pada tingkat kewilayahan sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri. 4. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. 5. Barang bukti adalah benda, material, objek, jejak, atau bekas yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. 6. Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP adalah pemeriksaan dalam rangka pencarian, pengambilan, pengamanan, pengawetan,

pemeriksaan pendahuluan (preliminary test) barang bukti yang dalam penanganannya memerlukan pengetahuan teknis kriminalistik. 7. Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah. 8. Pemeriksaan Bidang Fisika Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang fisika sebagai metode/instrumen utamanya. 9. Pemeriksaan Bidang Kimia Biologi Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kimia dan biologi sebagai metode/instrumen utamanya. 10. Pemeriksaan Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris

kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang dokumen dan uang palsu sebagai metode/instrumen utamanya. 11. Pemeriksaan Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang balistik dan metalurgi sebagai metode/instrumen utamanya. 12. Persyaratan formal adalah persyaratan yang bersifat legal dan administratif yang harus dipenuhi agar permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi. 13. Persyaratan teknis adalah persyaratan yang berhubungan dengan kondisi TKP dan barang bukti agar permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi.

(1) Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana penyidikan di lapangan dalam menangani TKP dan barang bukti yang akan dimintakan pemeriksaan ke Labfor Polri. (2) Tujuan permintaan pemeriksaan ke Labfor Polri adalah untuk pembuktian secara ilmiah barang bukti.

Prinsip permintaan pemeriksaan kepada Labfor Polri, meliputi : a. kecepatan, yaitu permintaan pemeriksaan kepada Labfor Polri diajukan segera setelah kejadian diketahui; b. prosedural, yaitu dalam mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Labfor Polri, selalu memperhatikan syarat-syarat formal dan teknis yang telah ditentukan; c. keaslian, yaitu barang bukti harus dijaga/dijamin keasliannya mulai dari TKP sampai diterima di Labfor Polri; d. pro-aktif, yaitu penyidik selalu mengikuti perkembangan pemeriksaan di Labfor Polri.

Ruang lingkup dalam permintaan pemeriksaan pada Labfor Polri terdiri dari : a. tata cara permintaan untuk pemeriksaan:

1. TKP; dan
2. Barang Bukti. b. persyaratan permintaan pemeriksaan pada bidang:
3. Fisika Forensik;
4. Kimia Biologi Forensik;
5. Dokumen dan Uang Palsu Forensik; dan
6. Balistik dan Metalurgi Forensik.

(1) Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dapat dipenuhi berdasarkan permintaan dari: a. Penyidik Polri; b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); c. Kejaksaan; d. Pengadilan; e. Polisi Militer Tentara Nasional INDONESIA (POM TNI); dan f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya. (2) Jenis pemeriksaan teknis kriminalistik TKP yang dapat dilakukan oleh Labfor Polri adalah: a. pembunuhan; b. perkosaan; c. pencurian; d. penembakan; e. kebakaran/pembakaran; f. kejahatan komputer; g. kecelakaan; h. kecelakaan kerja;

i. sabotase; j. peledakan; k. terorisme; l. keracunan; m. laboratorium ilegal (clandestine Laboratory); n. pencemaran lingkungan/limbah berbahaya; dan o. kasus-kasus lain yang menurut pertimbangan penyidik memerlukan dukungan Labfor Polri.

(1) Tata cara permintaan pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP adalah sebagai berikut: a. kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi, mengajukan permintaan pemeriksaan secara tertulis kepada Kalabfor Polri segera setelah kejadian diketahui, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan; b. dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan pemeriksaan dapat diajukan secara lisan atau melalui telepon, dan permintaan tertulis harus sudah disusulkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan TKP dilaksanakan; dan c. permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan. (2) Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kalabfor Polri meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja. (3) Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Labfor Polri akan mengembalikan berkas permintaan pemeriksaan TKP tanpa memberikan hasil pemeriksaan TKP. (4) Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(1) Sebelum Kepala kesatuan kewilayahan atau Kepala/pimpinan instansi mengajukan permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus menjamin bahwa TKP masih terjaga keaslian (status quo) nya. (2) Apabila TKP telah mengalami kerusakan/terkontaminasi, maka pemeriksaan teknis kriminalistik tidak dapat dilakukan.

(1) Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP, dilakukan oleh personel Labfor Polri bersama dengan penyidik secara terpadu dan proporsional. (2) Untuk kelancaran pemeriksaan teknis kriminalistik TKP, penyidik harus menguasai permasalahan yang berkaitan dengan kasus. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat administrasi penyidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan TKP dan penanganan barang bukti.

(1) Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari: a. Penyidik Polri; b. PPNS; c. Kejaksaan; d. Pengadilan; e. POM TNI; dan f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya. (2) Jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri meliputi: a. pemeriksaan bidang fisika forensik, antara lain:

1. deteksi kebohongan (Polygraph);

2. analisa suara (Voice Analyzer);

3. perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital), dan penyebab proses elektrostatis;

4. perlengkapan listrik, pemanfaatan energi listrik, dan pencurian listrik;

5. pesawat pembangkit tenaga dan pesawat mekanis;

6. peralatan produksi;

7. konstruksi bangunan dan struktur bangunan;

8. kebakaran/pembakaran;

9. peralatan/bahan radioaktif/nuklir;

10. bekas jejak, bekas alat, rumah/anak kunci, dan pecahan kaca/keramik; dan

11. kecelakaan kendaraan bermotor, kereta api, kendaraan air, dan pesawat udara; b. pemeriksaan bidang kimia dan biologi forensik, antara lain:

12. pemalsuan produk industri;

13. pencemaran lingkungan;

14. toksikologi/keracunan;

15. narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan precussor-nya;

16. darah, urine, cairan tubuh (air ludah, keringat, dan sperma), dan jaringan tubuh (pada kuku, rambut, tulang, dan gigi);

17. material biologi/mikroorganisme/tumbuh-tumbuhan; dan

18. bahan kimia organik/anorganik; c. pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik, antara lain:

19. tanda tangan, tulisan tangan, material dokumen;

20. produk cetak (cap stempel, belangko, materai, tulisan ketik, dan tulisan cetak); dan

21. uang (rupiah dan asing); d. pemeriksaan bidang balistik dan metalurgi forensik, antara lain:

22. senjata api, peluru, anak peluru, dan selongsong peluru;

23. residu penembakan;

24. bahan peledak;

25. bom;

26. nomor seri;

27. pemalsuan kualitas logam dan barang tambang; dan

28. kerusakan/kegagalan konstruksi logam.

(1) Tata cara permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah sebagai berikut: a. Kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi, mengajukan permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kalabfor Polri, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan; dan b. permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan. (2) Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kalabfor Polri meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja. (3) Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Labfor Polri akan mengembalikan berkas pemeriksaan barang bukti tanpa memberikan hasil pemeriksaan. (4) Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Barang bukti yang telah diajukan permintaan pemeriksaan dan/atau yang telah diperiksa oleh Labfor Polri ataupun laboratorium lain dalam rangka pro justisia, tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan barang bukti Polygraph (deteksi kebohongan) terhadap tersangka/saksi dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di satuan kewilayahan.

(1) Pemeriksaan barang bukti Polygraph (deteksi kebohongan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memenuhi persyaratan formal, sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. surat persetujuan untuk diperiksa dari saksi/tersangka, bila saksi/tersangka didampingi oleh penasihat hukum maka surat persetujuan diketahui oleh penasihat hukumnya. (2) Pemeriksaan barang bukti Polygraph (deteksi kebohongan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. tersedianya ruang pemeriksaan yang bebas dari kebisingan; b. tersedianya tenaga listrik untuk penerangan dan 3 buah stop kontak untuk peralatan; c. tersedianya meja dan kursi yang stabil/tidak goyang; d. kondisi terperiksa harus:

1. sudah dewasa menurut ketentuan UNDANG-UNDANG;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. apabila terperiksa perempuan, tidak dalam kondisi hamil atau menstruasi; dan
4. kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan; e. untuk memastikan kondisi kesehatan terperiksa, dapat dilengkapi dengan:
5. riwayat kesehatan saksi/tersangka; dan
6. laporan hasil pemeriksaan psikologi; f. untuk pendalaman kasus:
7. penyidik harus selalu berkoordinasi dengan pemeriksa; dan
8. apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa Polygraph dapat mendatangi TKP.

Pemeriksaan barang bukti analisa suara (Voice Analyzer) untuk mengidentifikasi suara orang dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti analisa suara (Voice Analyzer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti; dan e. BA pengambilan dan pembungkusan contoh suara (bukti pembanding). (2) Pemeriksaan barang bukti analisa suara (Voice Analyzer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti media rekam dapat diperoleh dari saksi/tersangka atau hasil rekaman yang dilakukan oleh penyidik (rekaman suara dengan alat perekam dan bukan hasil rekaman di studio); b. barang bukti media rekam yang disita dari saksi/tersangka, dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; c. barang bukti hasil rekaman yang dilakukan oleh penyidik harus resmi (dengan surat perintah dan dibuatkan BA pengambilan rekaman); d. apabila alat yang digunakan untuk merekam ditemukan, maka alat tersebut dibungkus terpisah dan dikirimkan juga untuk diperiksa; e. apabila memungkinkan, orang yang dicurigai sebagai pemilik suara pada media rekam tersebut dibawa ke Labfor Polri untuk diambil contoh suaranya; f. apabila orang yang dicurigai sebagai pemilik suara pada media rekam tersebut tidak mungkin dibawa ke Labfor Polri, maka penyidik dapat mengambil contoh suaranya; dan

g. barang bukti pembanding lainnya dapat diperoleh dari rekaman yang telah diedarkan secara resmi (bukan hasil rekaman studio).

Tata cara pengambilan contoh suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut: a. menggunakan alat perekam yang sama dan tidak menggunakan alat rekam studio; b. menggunakan media rekam yang baru, diupayakan sejenis dengan media rekam barang bukti; c. barang bukti dibuat salinan transkripnya, berupa tulisan dari kata-kata dan bunyi sesuai dengan yang terdapat pada media rekam, bunyi (selain kata- kata yang mengandung makna) dijelaskan di antara tanda kurung misalnya (batuk); d. diambil contoh rekaman suara dengan ketentuan orang yang akan diambil contoh rekaman suaranya, diminta untuk membaca transkrip yang sudah disediakan oleh penyidik dengan volume, kecepatan, dan intonasi yang diusahakan sama dengan rekaman aslinya, yang disaksikan oleh saksi dan/atau penasihat hukumnya serta dibuatkan berita acara-nya; dan e. setelah hasil rekaman diperoleh, bukti pembanding dibungkus, diikat, dilak, disegel diberi label dan pada labelnya dijelaskan tempat dan waktu rekaman tersebut dibuat, serta orang yang diambil contoh rekamannya membubuhkan tanda tangannya.

Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital) dan penyebab proses elektrostatis dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;

b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri, beserta seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan perangkat elektronik yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan :

1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya;
2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. barang bukti dibungkus, diikat,dilak, disegel, dan diberi label; d. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; dan e. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat (TKP) dengan tetap mempertahankan keaslian (status quo) TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

a. barang bukti secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri, beserta seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan perangkat telekomunikasi yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan :

1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya; dan
2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus. c. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; d. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; e. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; dan f. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap memertahankan keaslian (status quo) TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. penanganan barang bukti komputer, yang berkaitan dengan data yang tersimpan dalam hard disk atau penyimpan data (storage) lainnya, dari sejak penanganan pertama harus sesuai dengan tata cara yang berlaku, karena barang bukti memiliki sifat yang mudah hilang/berubah (volatile), dan bila penyidik tidak memahami tata cara penyitaan barang bukti komputer, dapat meminta bantuan Labfor Polri;

b. barang bukti dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya; c. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan d. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir.

(1) Tata cara penyitaan barang bukti komputer sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf a, untuk komputer yang sedang digunakan untuk melakukan kejahatan adalah sebagai berikut: a. mematikan aktivitas komputer dari server untuk komputer yang terhubung dengan network; b. mencabut kabel input komputer dari sumber arus listrik sebelum komputer di shut down (matikan secara kasar), untuk laptop/notebook dicabut pula baterainya; c. mematikan saklar pasokan listrik dan segel saklar tersebut untuk menghindari dihidupkan tanpa sengaja; d. mencatat spesifikasi komputer dan peralatan input/output (I/O) yang terpasang pada komputer tersebut; e. mencabut kabel-kabel yang terpasang pada komputer dan I/O-nya, masing-masing diberi tanda yang berbeda agar memudahkan pada pemasangannya kembali; f. menyita barang bukti lain yang ada hubungannya dengan komputer, antara lain disket, CD/DVD, magnetic tape, memory card, flashdisk, external harddisk, dan buku petunjuk; g. mencatat tanggal dan waktu penyitaan; dan h. perlakukan barang bukti dengan hati-hati seperti barang pecah belah pada saat pengangkutan. (2) Tata cara penyitaan barang bukti komputer sebagai mana dimaksud pasal 20 ayat (2) huruf a, untuk komputer yang sudah dimatikan sebagai berikut: a. mencari informasi kapan komputer digunakan tersangka untuk melakukan kejahatannya; b. mencari keterangan mengenai penggunaan komputer yang dijadikan sebagai barang bukti sesudah digunakan untuk melakukan kejahatan; dan c. mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h.

(1) Pemeriksaan barang bukti penyebab proses elektrostatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti penyebab proses elektrostatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Penyidik yang menerima laporan atau mengetahui adanya peristiwa kecelakaan yang berkaitan proses elektrostatis, segera mengamankan TKP dengan memasang Police Line dan meminta bantuan Labfor Polri; b. pemeriksaan barang bukti penyebab proses elektrostatis tidak dapat dilakukan tanpa melakukan pemeriksaan TKP karena setiap bagian barang bukti perlu dianalisa keterkaitannya satu sama lain sebagai kesatuan sistem; dan c. Pemeriksaan penyebab proses elektrostatis, dilakukan oleh Labfor Polri sejak pemeriksaan teknik kriminalistik TKP sampai dengan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti.

Pemeriksaan barang bukti perlengkapan listrik, pemanfaatan energi listrik, dan pencurian listrik, dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti perlengkapan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi;

c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti perlengkapan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti perlengkapan listrik seperti pembangkit, transmisi, distribusi, dan jaringan pelanggan; secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri dengan seluruh sistemnya, b. apabila barang bukti merupakan perlengkapan listrik yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan :

1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi (Single Phase Diagram), dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya;
2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan e. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap mempertahankan keaslian (status quo) TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti pemanfaatan energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.

(2) Pemeriksaan barang bukti pemanfaatan energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti pemanfaatan energi listrik antara lain alat listrik industri dan rumah tangga, secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri dengan seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan pemanfaatan energi listrik yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan :

1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya;
2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan e. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap mempertahankan keaslian (status quo) TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti pencurian listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti pencurian listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti pencurian listrik secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri dengan seluruh sistemnya;

b. menyertakan barang bukti non listrik yang ditemukan di TKP, antara lain:

1. kunci/anak kunci gardu distribusi/APP;
2. isolator buatan; dan
3. segel gardu distribusi/APP; c. apabila terdapat barang bukti berupa segel yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; e. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; dan f. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap mempertahankan keaslian (status quo) TKP.

Dalam pencarian barang bukti pencurian listrik, perlu diperhatikan modus pencurian listrik antara lain: a. dari Jaringan Tegangan Menengah ke Gardu Hubung; b. dari Gardu Hubung ke Instalasi Konsumen (Industri) tanpa melewati Alat Pembatas dan Pengukur (APP); c. dari Jaringan Tegangan Rendah ke Instalasi Konsumen (Rumah Tangga) tanpa melewati APP; d. membalik phase dengan netral; e. MEMUTUSKAN pengukuran arus dan tegangan ke APP; dan f. merusak segel APP dan segel pemutus arus/tegangan.

Pemeriksaan barang bukti pesawat pembangkit tenaga dan pesawat mekanis dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti pesawat pembangkit tenaga dan pesawat mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti pesawat pembangkit tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti yang fisiknya dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan pesawat pembangkit tenaga yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan :

1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya;
2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; e pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; f. pemeriksaan barang bukti untuk menentukan akibat yang disebabkan oleh kegagalan pesawat (kerusakan, kecelakaan, kebakaran dll) tidak dapat dilakukan tanpa mengkaitkannya dengan kondisi lapangan, oleh karena itu Labfor Polri perlu melakukan pemeriksaan di TKP ; dan g. barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri. Keaslian (status quo) TKP agar dipertahankan.

(1) Pemeriksaan barang bukti pesawat mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala/pimpinan Instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti pesawat mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti yang fisiknya dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan pesawat mekanis yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan :

1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya;
2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; e. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; f. pemeriksaan barang bukti untuk menentukan akibat yang disebabkan oleh kegagalan pesawat ( kerusakan, kecelakaan, kebakaran dll) tidak dapat dilakukan tanpa mengkaitkannya dengan kondisi lapangan, oleh karena itu Labfor Polri perlu melakukan pemeriksaan di TKP; dan g. barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri. Keaslian (status quo) TKP agar dipertahankan.

Pemeriksaan barang bukti peralatan produksi dilaksanakan di Labfor Polri dan / atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti peralatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala/pimpinan Instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti peralatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti yang fisiknya dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan peralatan produksi yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan :

1. spesifikasi teknis, gambar teknik, diagram proses produksi, petunjuk penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya, dan jadwal maintenance;
2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat dilak, disegel, dan diberi label; e. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; f. pemeriksaan barang bukti untuk menentukan akibat yang disebabkan oleh kegagalan proses produksi (kerusakan, kecelakaan, kebakaran dll) tidak dapat dilakukan tanpa mengkaitkannya dengan kondisi

lapangan, oleh karena itu Labfor Polri perlu melakukan pemeriksaan di TKP; dan g. barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri. Keaslian (status quo) TKP agar dipertahankan.

Pemeriksaan barang bukti konstruksi dan struktur bangunan dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti konstruksi dan struktur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti konstruksi dan struktur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Penyidik yang menerima laporan atau mengetahui adanya peristiwa kecelakaan yang berkaitan dengan konstruksi dan struktur bangunan, segera mengamankan TKP dengan memasang Police Line dan meminta bantuan Labfor Polri; b. pemeriksaan barang bukti konstruksi dan struktur bangunan tidak dapat dilakukan tanpa melakukan pemeriksaan TKP karena konstruksi dan struktur bangunan merupakan susunan dari berbagai material yang perlu dianalisa keterkaitannya satu sama lain; dan c. pemeriksaan konstruksi dan struktur bangunan, dilakukan oleh Labfor Polri sejak pemeriksaan teknik kriminalistik TKP sampai dengan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti.

Pemeriksaan barang bukti kebakaran/pembakaran dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti kebakaran/pembakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti kebakaran/pembakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Penyidik yang menerima laporan atau mengetahui adanya peristiwa kebakaran/pembakaran, segera mengamankan TKP dengan memasang Police Line dan meminta bantuan Labfor Polri; b. pemeriksaan barang bukti kebakaran/pembakaran tidak dapat dilakukan tanpa melakukan pemeriksaan TKP karena pengambilan barang bukti harus diambil dari lokasi sumber api yang ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik; dan c. pemeriksaan kebakaran/pembakaran, dilakukan oleh Labfor Polri sejak pemeriksaan teknik kriminalistik TKP sampai dengan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti;

Pemeriksaan barang bukti peralatan/bahan radioaktif/nuklir dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti peralatan/bahan radioaktif/nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti peralatan/bahan radioaktif/nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Penyidik yang menerima laporan atau mengetahui adanya korban yang diduga terpapar bahan radioaktif/nuklir atau peralatan/wadah (container) bahan radioaktif/nuklir yang ditandai dengan simbol 3 (tiga) baling–baling warna hitam diatas dasar warna kuning, segera mengamankan TKP dengan memasang Police Line dan meminta bantuan Labfor Polri; b. pemeriksaan barang bukti peralatan/bahan radioaktif/nuklir tidak dapat dilakukan tanpa melakukan pemeriksaan TKP karena penanganan barang bukti dan TKP memerlukan peralatan khusus; dan c. pemeriksaan peralatan/bahan radioaktif/nuklir, dilakukan oleh Labfor Polri sejak pemeriksaan teknik kriminalistik TKP sampai dengan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti.

Pemeriksaan barang bukti bekas jejak, bekas alat (tool mark), rumah/anak kunci, dan pecahan kaca/keramik dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti bekas jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi;

c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti bekas jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. bekas jejak harus dilestarikan sesuai dengan jenisnya, yaitu:

1. bekas jejak dua dimensi, merupakan bekas jejak pada permukaan yang keras; dan
2. bekas jejak tiga dimensi, merupakan bekas jejak pada permukaan yang lunak; b. barang bukti yang diperkirakan pembuat jejak, dibungkus secara terpisah; c. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; d. pengiriman barang bukti bekas jejak ke Labfor Polri melalui pos paket atau kurir; e. barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri; dan f. keaslian (status quo) TKP agar dipertahankan.

(1) Tata cara pelestarian barang bukti bekas jejak dua dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a angka 1 sebagai berikut: a. bekas jejak dilestarikan dengan cara memotret, diambil dengan teknik lifting (menggunakan lembaran plastik transparan berlaminating), atau teknik elektrostatis; b. barang bukti hasil pemotretan, teknik lifting, atau teknik elektrostatis dimasukkan ke dalam amplop; dan d. masing-masing barang bukti dibungkus, diikat, disegel, dan diberi label. (2) Tata cara pelestarian barang bukti bekas jejak tiga dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a angka 2 sebagai berikut: a. bekas jejak dilestarikan dengan pencetakan tuangan (casting):

1. bahan-bahan untuk pembuatan tuangan adalah gips, air, minyak shelac, talk dan kawat atau irisan anyaman bambu;

2. sebelum pembuatan tuangan, barang bukti harus dipotret terlebih dahulu secara tegak lurus dengan meletakkan mistar di samping objek;

3. bersihkan bekas jejak dari kotoran yang ada misalkan daun, kerikil dll;

4. semprot bekas jejak dengan minyak shelac/politur, agar permukaannya keras;

5. taburkan talk secara tipis dan merata di atas bekas jejak agar mudah memisahkan tuangan dari bekas jejak;

6. letakkan anyaman bambu di atas bekas jejak;

7. campurkan gips dengan air dengan perbandingan volume gips : volume air adalah 1 : 1 atau 1 : 1,5;

8. gunakan gips yang masih baik (kering, tidak berbatu, tidak berbutir-butir);

9. campurkan dengan cara menuangkan gips ke dalam air dengan perlahan-lahan (bukan sebaliknya), diaduk-aduk hingga merata (homogen);

10. tuangkan campuran gips pada bekas jejak tersebut; dan

11. diamkan sekitar 30 (tiga puluh) menit hingga kering. b. barang bukti casting jejak dilindungi permukaannya agar tidak bergesek dengan wadahnya atau benda lain, dimasukkan ke dalam kotak; dan c. masing-masing barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label.

(1) Pemeriksaan barang bukti bekas alat (tool mark) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti bekas alat (tool mark) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

a. pengambilan barang bukti tool mark ;

1. barang bukti tool mark yang terdapat pada suatu benda dipotong tanpa merusak barang bukti tool mark dan barang bukti lainnya;
2. barang bukti tool mark yang terdapat pada suatu benda yang tidak dapat dipotong, dikirimkan dengan keseluruhan bendanya ;
3. barang bukti bekas alat (tool mark) yang terdapat pada suatu benda yang karena pertimbangan tertentu tidak dapat dikirimkan, diamankan sementara di TKP guna pemeriksaan Labfor Polri di TKP; dan
4. barang bukti lain yang terdapat barang bukti tool mark, antara lain cat, oli, dan darah, dibiarkan tetap pada tempatnya. b. barang bukti bekas alat (tool mark) diamankan dengan cara menutup permukaan bekas alat (tool mark) agar tidak tergesek dengan wadahnya atau benda lain; c. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan d. perkakas/alat yang diperkirakan pembuat bekas alat (tool mark), dibungkus secara terpisah.

(1) Pemeriksaan barang bukti rumah/anak kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti rumah/anak kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti anak kunci dikirimkan dengan rumah kuncinya; b. barang bukti rumah kunci yang terpasang pada benda yang dikuncinya, dilepaskan tanpa mengubah mekanisme kunci; c. barang bukti rumah kunci/anak kunci yang tidak bisa dilepas dari benda yang dikuncinya, dikirimkan beserta bendanya;

d. barang bukti rumah kunci/anak kunci yang karena pertimbangan tertentu tidak dapat dikirimkan, diamankan sementara di TKP guna pemeriksaan Labfor Polri di TKP;

e. barang bukti rumah kunci/anak kunci harus diamankan sebagai berikut:

1. rumah kunci dibungkus secara terpisah dari anak kunci;
2. apabila terdapat lebih dari satu rumah kunci dan/atau anak kunci, masing-masing dibungkus secara terpisah dan diberi tanda yang berbeda; dan
3. masing-masing barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label. f. pengiriman barang bukti rumah kunci dan/atau anak kunci ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir.

(1) Pemeriksaan barang bukti pecahan kaca/keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti pecahan kaca/keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. pecahan kaca yang tidak terlepas dari kerangkanya, diberi cellotape agar tidak berubah dari posisinya semula; b. pecahan kaca/keramik yang terpisah dari kerangkanya, masing-masing dibungkus dengan busa, kemudian dimasukan dalam satu wadah yang juga diberi busa agar terhindar dari goncangan dan tidak menambah pecahan baru; c. wadah barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; d. pengiriman barang bukti pecahan kaca/keramik ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir;

e. barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri; dan f. keaslian (status quo) TKP agar dipertahankan.

Pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan kendaraan bermotor, kereta api, kendaraan air, dan pesawat udara dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. dalam kasus/perkara kebakaran kendaraan bermotor, mempedomani persyaratan teknis pada pemeriksaan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) peraturan ini; b. dalam kasus/perkara kecelakaan tunggal, tabrakan dengan kendaraan lain atau manusia, dan tabrak lari, masing-masing barang bukti yang ditemukan dimasukkan dalam wadah tersendiri; dibungkus, diikat, dilak,disegel, dan diberi label; c. pemeriksaan bekas ban mempedomani persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) peraturan ini; d. pemeriksaan bekas tabrakan mempedomani persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) peraturan ini;

e. pemeriksaan pecahan kaca dan lampu mempedomani persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) peraturan ini; f. pemeriksaan bagian tubuh dan cairan tubuh mempedomani persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 68, dan Pasal 70 peraturan ini; g. pemeriksaan cat mempedomani persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) peraturan ini; h. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; dan i. barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri. Keaslian (status quo) TKP agar dipertahankan.

Barang bukti yang mungkin ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, yaitu: a. di TKP, antara lain:

1. bekas ban (dalam bentuk impression atau print);
2. bekas rem (pengereman) pada jalan atau spoor;
3. pecahan kaca; dan
4. pecahan cat. b. pada korban manusia, antara lain:
5. bekas ban pada baju atau pada korban;
6. pakaian tersobek;
7. darah, rambut;
8. pecahan-pecahan cat; dan
9. dokumen-dokumen mengenai identitas korban; c. pada kendaraan korban (tertabrak), antara lain:
10. bekas cat ranmor yang menabrak;
11. tanda (mark) pada bagian yang tertabrak; a) pecahan kaca; b) bagian ranmor mungkin ada yang sobek atau patah; dan c) sidik jari pengemudi ranmor tersangka.

d. pada ranmor tersangka (yang menabrak), antara lain:

1. bekas ranmor yang tertabrak;
2. pecahan kaca ranmor korban;
3. bagian ranmor korban maupun alat transportasi lain yang tersobek atau patah;
4. sobekan atau serat baju korban;
5. rambut korban;
6. percikan darah korban;
7. ban ranmor tersangka;
8. bagian-bagian ranmor tersangka yang rusak; dan
9. tanda (Mark) pada bagian ranmor yang menabrak.

(1) Pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib memenuhi persyaratan teknis, sebagai berikut: a. dalam kasus/perkara kebakaran kereta api, mempedomani persyaratan teknis pada pemeriksaan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); b. TKP yang berkaitan dengan kecelakaan kereta api wajib dipertahankan keaslian (status quo) nya dan dijaga oleh kepolisian kewilayahan setempat; c. pemeriksaan yang berkaitan dengan kecelakaan kereta api, dilakukan oleh Labfor Polri sejak pemeriksaan teknik kriminalistik TKP sampai dengan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti; dan

d. penyidik wajib mendampingi pemeriksaan TKP dan membantu mengumpulkan data yang diperlukan serta membuat BA penyitaan barang bukti yang ditemukan oleh Tim pemeriksa Labfor Polri.

Data yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d, antara lain: a. data yang berkaitan dengan lokomotif dan rangkaian, antara lain:

1. spesifikasi teknis;

2. maintenance;

3. pengecekan rem;

4. laporan harian masinis;

5. komunikasi masinis dengan Pusat Kendali (PK); dan

6. uji kelayakan serta SOP pengoperasian; b. data yang berkaitan dengan lintasan, antara lain:

7. semboyan-semboyan pada lintasan;

8. sinyal lampu;

9. sensor sinyal sepanjang lintasan;

10. sistem wessel;

11. maintenance lintasan kereta api; dan 6 sinyal perlintasan kereta api dengan jalan raya; c. data yang berkaitan dengan stasiun dan PK, antara lain:

12. warta kereta;

13. grafik perjalanan kereta api;

14. event logger (data waktu kereta saat melewati sensor lintasan); dan

15. rekaman komunikasi masinis dengan PK; d. data yang berkaitan dengan petugas kereta api, antara lain:

16. pergantian masinis maupun asisten;

17. riwayat kesehatan (medical record) masinis maupun asisten; dan

18. laporan perjalanan pada tiap-tiap stasiun yang dilalui. e. data pedoman pengendalian operasional, antara lain:

19. UNDANG-UNDANG perkeretaapian;

20. petunjuk teknis tentang operasionalisasi perkeretaapian dan ketentuan istilah serta semboyan;

21. tugas PK;

22. tugas Petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA); dan

23. tugas masinis maupun asistennya.

(1) Pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan kendaraan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan kendaraan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2).

(1) Pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. dalam kasus/perkara kebakaran pesawat udara, mempedomani persyaratan teknis pada pemeriksaan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) peraturan ini;

b. TKP yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat udara wajib dipertahankan keaslian (status quo) nya dan dijaga oleh kepolisian kewilayahan setempat; c. pemeriksaan yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat udara, dilakukan oleh Labfor Polri sejak pemeriksaan teknik kriminalistik TKP sampai dengan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti; dan d. penyidik wajib mendampingi pemeriksaan TKP dan membantu mengumpulkan data yang diperlukan serta membuat BA penyitaan barang bukti yang ditemukan oleh Tim pemeriksa Labfor Polri.

Data yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, antara lain: a. data yang berkaitan dengan pesawat, antara lain:

1. aircraft general (buku manual pesawat);
2. tata cara perawatan pesawat;
3. riwayat penerbangan;
4. Standard Operation Procedure (SOP) dalam keadaan normal, darurat dan pembatasan/limitations dalam menerbangkan pesawat; dan
5. laporan kesiapan penerbangan pesawat. b. data yang berkaitan dengan landasan, antara lain:
6. perawatan landasan; dan
7. sistem navigasi (lampu-lampu sinyal/instrument landing system, kantong angin /wind shock); c. data yang berkaitan dengan sistem komunikasi, antara lain:
8. pilot/co pilot dengan Air Traffic Comunication (ATC);
9. rekaman penerbangan /flight data record (dari kotak hitam); dan
10. rekaman suara/voice data record (dari kotak hitam). d. data yang berkaitan dengan penumpang dan barang/cargo, antara lain:
11. jumlah dan posisi duduk penumpang;
12. jumlah, jenis dan tata-letak barang; dan
13. jumlah bahan bakar.

e. data yang berhubungan dengan cuaca, antara lain:

1. kecepatan dan arah angin;
2. kondisi cuaca (hujan, kabut, dan berawan); dan
3. gangguan alam (banjir dan asap). f. data yang berkaitan dengan pilot;
4. sertifikasi pilot;
5. riwayat kesehatan/medical record; dan
6. rencana penerbangan (flight plan). g. saksi-saksi yang melihat pada saat terjadi kecelakaan.

Pemeriksaan barang bukti bahan kimia yang belum diketahui unsur/senyawanya (unknown material) dan produk industri dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti bahan kimia yang belum diketahui unsur/senyawanya (unknown material) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan Polisi; c. BA saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan c BA pengambilan, penyitaan, penyisihan, dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti barang bukti bahan kimia yang belum diketahui unsur/senyawanya (unknown material) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib memenuhi persyaratan teknis, sebagai berikut: a. jenis barang bukti:

1. barang bukti unknown material berupa zat padat, cair, dan gas;

2. barang atau benda lain yang kemungkinan terkena zat yang dimaksud di atas; dan

3. wadah atau pembungkus yang diperkirakan berasal atau berhubungan dengan barang bukti. b. jumlah barang bukti:

4. untuk barang bukti yang jumlahnya kecil, diambil secara keseluruhan;

5. untuk barang bukti yang jumlahnya besar, dilakukan penyisihan sampel secara acak (random) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti;

6. apabila barang bukti sudah tidak ditemukan lagi, maka wadah atau tempat yang diperkirakan bekas barang bukti diambil dan dikumpulkan;

7. apabila terdapat benda-benda lain yang diperkirakan ada hubungannya dengan barang bukti, harus diambil; dan

8. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti di TKP segera menghubungi petugas Labfor untuk pengambilan barang bukti. c. pengamanan dan pengawetan barang bukti:

9. barang bukti padat atau cair dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai dengan jenis dan sifat zatnya sehingga tidak terjadi kontaminasi, untuk sebagian besar bahan kimia dapat digunakan wadah dari bahan kaca berwarna gelap yang dapat ditutup rapat;

10. apabila barang bukti dalam bentuk gas harus ditempatkan pada tabung baja stainless steel/kaca yang tertutup dengan rapat (peralatan khusus); dan

11. apabila barang bukti mempunyai kemasan/label dijaga agar label pada kemasan tidak hilang/rusak. d. pembungkusan, penyegelan, dan pelabelan barang bukti:

12. barang bukti yang ditempatkan pada gelas, diusahakan cara pengemasannya dihindarkan dari pengaruh goncangan, sebagai berikut: a) di antara gelas diberi bubukan kertas atau busa; dan b) diberi tanda “barang mudah pecah, jangan dibalik”.

13. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan

14. barang bukti yang tidak dibungkus dengan kertas, maka tutupnya harus terikat benang dan disegel serta diberi label.

(1) Pemeriksaan barang bukti produk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan, penyisihan, dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti produk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. pengambilan dan pengumpulan barang bukti :

1. apabila ditemukan di TKP (tempat pemalsuan) barang bukti yang harus diambil antara lain bahan dasar/baku, bahan-bahan tambahan (aditive), bahan-bahan kemasan/label, barang setengah jadi dan barang yang siap dipasarkan;

2. untuk barang bukti yang jumlahnya besar, dilakukan penyisihan sampel secara acak (random) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti sebagai berikut: a) padatan diambil dari beberapa bagian (atas, tengah dan bawah) kemudian dicampurkan sampai merata dan dibagi menjadi empat bagian serta diambil satu bagian. Apabila masih terlalu banyak maka dicampur/diaduk lagi sampai merata dapat dibagi menjadi empat bagian serta diambil satu bagian. Demikian seterusnya sampai didapat jumlah Barang Bukti kurang lebih 2-4 kg; dan b) cairan diambil dari beberapa bagian (atas, tengah dan bawah) dengan menggunakan pompa/pipet kemudian dicampur/ diaduk sampai merata dan dari campuran tersebut diambil sebanyak 2-5 liter (contoh: minyak pelumas/oli, solar, bensin dan sebagainya).

3. untuk barang bukti yang jumlahnya kecil, diambil secara keseluruhan;

4. apabila barang bukti mempunyai kemasan/label dan dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri kemasannya terlebih dahulu dan kemudian baru dilakukan penyisihan sampel secara random, dengan cara mengambil pada bagian-bagian yang berbeda dari tiap-tiap kelompok 3-5 buah; dan

5. apabila terdapat benda-benda lain yang diperkirakan ada hubungannya dengan barang bukti harus diambil. b. pengamanan barang bukti sebagai berikut:

6. barang bukti yang tidak berkemasan wadah yang paling cocok adalah terbuat dari bahan kaca berwarna gelap dan dapat ditutup dengan rapat;

7. apabila barang bukti berupa gas harus ditempatkan pada tabung baja stainless steel/kaca yang tertutup dengan rapat (peralatan khusus);

8. apabila barang bukti mempunyai kemasan/label dijaga agar etiket pada kemasan tidak hilang/rusak dan dihindarkan memberikan tanda/kode pada gambar/tulisan yang merupakan bagian utama/pokok dari label tersebut; dan

9. apabila perlu dapat ditambahkan dengan bahan pengawet. c. pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti:

10. barang bukti yang ditempatkan pada gelas atau berkemasan dari kaca, diusahakan cara pengemasannya dihindarkan dari pengaruh goncangan, sebagai berikut: a) di antara gelas diberi bubukan kertas atau busa; b) diberi tanda barang mudah pecah dan tanda jangan dibalik;

11. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label;

12. barang bukti yang berkemasan sebaiknya dibungkus dengan kertas pembungkus untuk menjaga keutuhan dari label/etiket kemasan; dan

13. barang bukti yang tidak dibungkus dengan kertas, maka tutupnya harus terikat benang, disegel dan diberi label.

d. apabila terdapat barang bukti yang diduga dipalsukan, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang bukti pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; dan e. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti di TKP segera menghubungi petugas Labfor untuk mengambil barang bukti.

Pemeriksaan barang bukti pencemaran dan perusakan lingkungan dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti pencemaran dan perusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. Laporan Polisi; c. BA TKP; d. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan e. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti pencemaran dan perusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. pengambilan barang bukti:

1. barang bukti berupa bahan kimia unknown material, alat-alat yang digunakan untuk pencemaran dan perusak lingkungan hidup, disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. barang bukti berupa korban pencemaran/perusakan lingkungan hidup, diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. barang bukti berupa limbah/emisi yang mengandung zat pencemar diambil/disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. barang bukti limbah/emisi harus segera diambil, karena akan mengalami perubahan perwaktu dan sangat berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan;

5. barang bukti lain berupa dokumen kegiatan operasional perusahaan yang berhubungan dengan pembuangan limbah diambil/disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

6. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti di TKP segera menghubungi petugas Labfor untuk mengambil barang bukti. b. pengumpulan barang bukti:

7. barang bukti yang berupa limbah/emisi dan sumber daya alam non hayati dikumpulkan/disimpan dalam wadah/botol yang bersih (hindari penggunaan wadah/botol bekas);

8. untuk kasus/perkara pencemaran/perusak lingkungan hidup tertentu, dilakukan pemeriksaan barang bukti di lapangan/TKP; dan

9. agar barang bukti tidak mengalami perubahan atau terkontaminasi selama dalam penyimpanan/perjalanan ke laboratorium pemeriksa, lakukan pengawetan terhadap barang bukti tersebut, sesuai dengan jenis barang bukti dan tujuan pemeriksaan. c. pembungkusan, penyegelan, dan pelabelan barang bukti:

10. barang bukti yang berupa limbah/emisi dan sumber daya non hayati, setelah disimpan dalam botol disegel dan diberi label. Pada label dicantumkan: a) jenis dan jumlah barang bukti; b) lokasi pengambilannya; c) tanggal/bulan/tahun pengambilan; d) jam pengambilan; dan e) nama dan tanda tangan petugas pengambil/penyita barang bukti; dan

11. barang bukti yang berupa dokumen-dokumen kegiatan sumber pencemar/perusak lingkungan hidup, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label.

Pemeriksaan barang bukti keracunan dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti keracunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; d. Visum et Repertum atau surat pengantar dokter forensik bila korban meninggal atau riwayat kesehatan (medical record) bila korban masih hidup; e. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti keracunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. jumlah barang bukti:

1. korban masih hidup (kasus keracunan): a) sisa makanan minuman (bila ada); b) muntahan (bila ada); c) cairan tubuh korban seperti:

1. urine (25 ml);
2. darah (10 ml); dan 3) cairan lambung. d) sisa obat-obatan yang diberikan dokter beserta resepnya (bila korban sempat mendapat perawatan dokter).

2. korban mati/meninggal: a) organ/jaringan tubuh:

1. lambung beserta isi (100 gr);

2. hati (100 gr);

3. ginjal (100 gr);

4. jantung (100 gr);

5. tissue adipose (jaringan lemak bawah perut) (100 gr);dan 6) otak (100 gr). b) cairan tubuh:

6. urine (25 ml);

7. darah (10 ml); dan c) sisa makanan, minuman, obat-obatan, alat/peralatan/wadah antara lain piring, gelas, sendok/garpu, alat suntik, dan barang-barang lain yang diduga ada kaitannya dengan kasus; dan d) barang bukti pembanding bila diduga sebagai penyebab kematian korban.

3. korban mati telah dikubur: a) apabila mayat korban belum rusak, maka barang bukti yang diperlukan sama dengan barang bukti sebagaimana dimaksud pada angka 2; b) apabila mayat korban sudah rusak/hancur maka barang bukti yang diperlukan adalah:

1. tanah bagian bawah lambung/perut korban;
2. tanah bagian bawah kepala korban;
3. rambut korban; dan 4) kuku jari tangan dan jari kaki korban. b. pengambilan barang bukti:

1. pengambilan barang bukti organ tubuh/jaringan tubuh dan cairan tubuh untuk korban mati dilakukan oleh dokter pada saat otopsi;

2. pengambilan barang bukti darah dan cairan lambung untuk korban hidup dilakukan oleh dokter atau para medis; dan

3. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti di TKP segera menghubungi petugas Labfor untuk mengambil barang bukti. c. pengumpulan barang bukti:

4. tiap jenis barang bukti ditempatkan dalam wadah yang terpisah;

5. khusus untuk organ tubuh, gunakan wadah berupa botol mulut lebar/toples yang terbuat dari gelas atau plastik yang masih bersih dan baru (hindari pemakaian botol/toples bekas);

6. barang bukti tidak diawetkan dengan formalin, kecuali untuk pemeriksaan Pathologi Anatomi, menggunakan bahan pengawet formalin 10%;

7. barang bukti yang mudah membusuk, organ tubuh, muntahan, dan sisa makanan diawetkan dengan menggunakan alkohol 96% hingga terendam;

8. contoh alkohol yang digunakan sebagai bahan pengawet juga dikirimkan sebagai pembanding;

9. untuk kasus dengan dugaan keracunan alkohol, barang bukti tidak diawetkan dengan Alkohol, tetapi barang bukti yang telah ditempatkan dalam wadah, wadahnya dimasukkan ke dalam Ice Box yang telah diisi es batu;

10. untuk kasus-kasus keracunan gas CO, alkohol dan obat-obatan, barang bukti darah diawetkan dengan antikoagulan heparin; dan

11. setiap wadah barang bukti ditutup serapat mungkin, gunakan cellotape atau yang sejenis untuk menghindari kebocoran. d. pembungkusan dan penyegelan barang bukti:

12. tiap jenis barang bukti harus dibungkus terpisah, diikat, dilak, disegel dan diberi label;

13. tempat barang bukti dalam tempat/peti yang cukup kuat dan tidak mudah rusak;

14. memberikan sekat antara botol yang satu dengan botol yang lain agar tidak berbenturan dan pecah;

15. menutup peti dengan rapat, diikat dengan tali dan disegel serta diberi label; dan

16. menandai peti dengan tanda “jangan dibalik dan jangan dibanting, awas pecah”.

Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa bahan dasar (raw material dan precursor), darah/serum dan urine (body fluid) dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa bahan dasar (raw material dan precursor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BA penyitaan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; d. BA penyisihan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; e. BA pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; f. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan g. BA penahanan. (2) Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa bahan dasar (raw material dan precursor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti berupa tanaman (daun, bunga dan biji) dapat langsung dikirimkan; b. barang bukti berupa sediaan farmasi (tablet, kapsul dan ampul) dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaannya; c. barang bukti berupa peralatan medis (alat suntik, spuit dan infus) dikirimkan secara utuh/keseluruhan; d. barang bukti berupa sisa penggunaan (puntung rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol dan bong) dikirimkan secara utuh/keseluruhan; e. barang bukti dalam bentuk tablet, kapsul, dan ampul dalam jumlah yang besar, dilakukan penyisihan sampel secara acak (random) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan:

1. barang bukti kurang dari 10 (sepuluh) dikirim semua;
2. barang bukti 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dikirim 10 (sepuluh) sampel; dan
3. barang bukti lebih dari 100 (seratus) dikirim sampel sesuai dengan rumus √n (n = jumlah barang bukti).

f. barang bukti dalam bentuk tanaman, serbuk, kristal, padatan, atau cairan/kental dilakukan penyisihan sampel secara acak (random) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan:

1. barang bukti yang beratnya kurang dari 10 (sepuluh) gram atau volumenya 10 (sepuluh) ml, dikirim semua;
2. barang bukti yang beratnya 10 (sepuluh) gram sampai dengan 100 (seratus) gram dikirim 10 (sepuluh) gram, atau yang volumenya 10 (sepuluh) ml sampai dengan 100 (seratus) ml dikirim10 (sepuluh) ml ; dan
3. barang bukti yang beratnya lebih dari 100 (seratus) gram atau volumenya lebih dari 100 (seratus) ml dikirim sesuai dengan rumus √n (n = jumlah barang bukti). g. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan h. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti narkoba berupa bahan dasar (raw material dan precursor) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa darah/serum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BA pengambilan barang bukti darah yang telah ditandatangani tersangka; d. BA pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; e. BA penahanan; dan f. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan. (2) Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa darah/serum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

a. barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian; b. barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara intra vena/disuntik, diambil antara 2 sampai dengan 6 jam setelah pemakaian; c. barang bukti darah diambil paling sedikit 10 (sepuluh) ml dengan diberi antikoagulan (Na. Sitrat/EDTA), sedangkan untuk serum paling sedikit 5 (lima) ml; d. pengambilan darah/serum agar meminta bantuan tenaga medis (dokter) atau para medis (mantri kesehatan, bidan, perawat); e. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; f. darah/serum dikirim, paling lambat 1 (satu) hari setelah pengambilan darah sudah diterima di Labfor Polri; g. selama dalam pengiriman, darah/serum yang telah ditempatkan dalam wadah, wadahnya dimasukkan ke dalam Ice Box yang telah diisi es batu; h. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti narkoba berupa darah/serum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BA pengambilan barang bukti urine yang telah ditandatangani tersangka; d. BA pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; e. BA penahanan; dan f. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan.

(2) Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil 1 (satu) sampai 4 (empat) hari setelah diminum; b. barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara intra vena/disuntik, diambil 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari setelah penggunaan; c. barang bukti urine diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) cc, dimasukkan ke dalam wadah yang tidak mudah pecah dan ditutup, kemudian langsung disimpan dalam kulkas dengan temperatur di bawah 0o C; d. wadah urine tidak boleh menggunakan kantong plastik, dan tutup wadah tidak boleh menggunakan bahan karet; e. dilakukan pengujian/tes urine pendahuluan (screening test) sebelum dikirimkan ke Labfor Polri; f. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; g. paling lambat 1 (satu) hari setelah pengambilan, urine sudah diterima di Labfor Polri; h. selama dalam pengiriman, urine yang telah ditempatkan dalam wadah, wadahnya dimasukkan ke dalam Ice Box yang telah diisi es batu; dan i. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti narkoba berupa urine sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti material Biologi dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP. (2) Barang bukti material Biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : a. darah kering, darah segar, dan jaringan tubuh; b. rambut; c. air mani/sperma; d. saliva/air liur,

e. tumbuh-tumbuhan; f. polen; g. mikro organisme dalam tanah; dan h. daging hewan.

Pemeriksaan barang bukti material biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; d. BA pengambilan, penyitaan, penyisihan, dan pembungkusan barang bukti; dan e. Visum et Repertum atau surat pengantar dokter forensik bila korban meninggal atau riwayat kesehatan (medical record) bila korban masih hidup.

Pemeriksaan barang bukti darah dan jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. darah dan jaringan tubuh diambil sesuai dengan tata cara pengambilan barang bukti darah dan jaringan tubuh; b. darah dan jaringan tubuh pada serpihan kecil, dikirim dalam keadaan kering; c. Jaringan tubuh yang terdapat pada gigi dan tulang dari kerangka manusia, dikirim beserta gigi dan tulangnya dalam keadaan kering; d. Jaringan tubuh yang terdapat pada gigi dan tulang dari mayat, setelah telah ditempatkan dalam wadah, wadahnya dimasukkan ke dalam Ice Box yang telah diisi es batu; e. darah tidak boleh terkontaminasi atau terkena sinar matahari; f. untuk mengetahui adanya darah korban dan tersangka pada pakaian korban, maka pakaian korban harus dikirim, dan tersangka yang terluka diperiksa golongan darahnya di laboratorium atau klinik rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);

g. setiap barang bukti bukti dimasukkan ke dalam wadah secara terpisah, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan dilabel; h. segera dikirim ke Labfor Polri; dan i. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti darah dan jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

Tata cara pengambilan barang bukti darah dan jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut: a. darah segar:

1. gunakan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi;

2. tekan permukaan darah dengan sepotong kertas saring atau kain kasa/kain putih yang bersih, sehingga darah terserap;

3. dalam hal darah ditemukan di beberapa lokasi, maka pada setiap lokasi digunakan kertas saring atau kain kasa/kain putih tersendiri;

4. serapan darah dikeringkan di ruang terbuka dengan di angin-anginkan tanpa menggunakan alat pengering dan tidak boleh langsung terkena sinar matahari; dan

5. serapan darah yang diambil dari masing-masing lokasi dimasukkan secara terpisah ke dalam amplop/sampul atau wadah/kantong plastik, kemudian dibungkus dan masing-masing diikat dilak, disegel, dan diberi label. b. darah kering:

6. gunakan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi;

7. kerik darah kering dengan menggunakan alat kerik yang tajam dan bersih;

8. kerikan darah ditampung pada sehelai kertas putih bersih kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop yang diberi label;

9. dalam hal ditemukan lebih dari satu lokasi darah kering, setiap lokasi menggunakan alat kerik yang berbeda, tidak menggunakan yang bekas;

10. hasil kerikan dari setiap lokasi yang berbeda ditampung secara terpisah; dan

11. dalam hal bercak darah kering yang tipis dan sulit untuk dikerik, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : a) mengambil sepotong kain katun putih dan membasahi kain tersebut dengan air suling/aquadest sampai lembab; b) kain basah tersebut disapukan pada permukaan bercak darah, sehingga bercak darah terserap; dan c) serapan darah dikeringkan di ruang terbuka dengan di angin- anginkan tanpa menggunakan alat pengering dan tidak boleh langsung terkena sinar matahari, kemudian serapan dimasukkan dalam amplop/sampul kemudian diikat dilak, disegel, dan diberi label. c. jaringan tubuh (pada kulit, gigi, tulang, dan sebagainya):

12. gunakan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi;

13. jaringan tubuh yang berasal dari mayat, diambil oleh dokter forensik, pilih jaringan tubuh yang belum mengalami pembusukan lanjut;

14. apabila mayat telah mengalami pembusukan lanjut, ambil gigi berakar tiga (geraham) dan tulang; dan

15. dari TKP kebakaran atau ledakan, ambil serpihan-serpihan jaringan yang ditemukan di TKP; dan

16. masing-masing jaringan tubuh dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berbeda, diikat dilak, disegel, dan diberi label.

Pemeriksaan barang bukti rambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. rambut diambil sesuai dengan tata cara pengambilan barang bukti rambut sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 peraturan ini; b. rambut dimasukkan ke dalam lipatan kertas putih, lipatan kertas putih dimasukkan ke dalam amplop dan diberi label; c. apabila terdapat beberapa rambut, gunakan lipatan kertas putih yang berbeda; d. diperlukan bahan pembanding rambut tersangka/korban, dengan jumlah paling sedikit 3 helai rambut berikut akarnya; e. rambut pembanding dibungkus secara terpisah, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label;

f. segera dikirim ke Labfor Polri; dan g. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti rambut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

Tata cara pengambilan barang bukti rambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, adalah sebagai berikut: a. apabila ditemukan rambut di TKP atau tempat lain yang terkait dengan kejadian perkara, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. angkat rambut dengan hati-hati dari permukaan objek dengan menggunakan pinset;
2. rambut dimasukkan ke dalam lipatan kertas putih, lipatan kertas putih dimasukkan ke dalam amplop dan diberi label;
3. apabila terdapat beberapa rambut, gunakan lipatan kertas putih yang berbeda; dan
4. kertas lipatan tersebut masukkan ke dalam amplop/sampul lalu diberi label. b. apabila rambut diduga terdapat pada kemaluan korban (dalam kasus perkosaan, dan pembunuhan dengan pemerkosaan), dilakukan langkah- langkah sebagai berikut:
5. sisir rambut kemaluan korban (minta bantuan suster petugas wanita atau korban sendiri) secara hati-hati dengan sisir yang bersih; dan
6. rambut yang terkumpul dimasukkan ke dalam lipatan kertas putih, lipatan kertas putih dimasukkan ke dalam amplop kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label.

Pemeriksaan barang bukti air mani/sperma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. air mani/sperma diambil sesuai dengan tata cara pengambilan barang bukti air mani/sperma; b. air mani/sperma dalam keadaan kering;

c. air mani/sperma yang menempel pada barang yang mudah diangkat (antara lain baju, sprei, sarung bantal, dan handuk), dikirimkan beserta barangnya; d. air mani/sperma yang menempel pada barang yang sulit diangkat (antara lain kasur dan karpet), dikirimkan bagian yang ada air mani/spermanya; e. air mani/sperma yang terdapat pada lantai, dikeringkan dan dikerik dengan alat yang tajam yang bersih, dimasukkan ke dalam lipatan kertas putih, lipatan kertas putih dimasukkan ke dalam amplop/sampul serta diberi label; f. setiap barang bukti dijaga agar tidak terkontaminasi, dibungkus secara terpisah, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label; g. apabila ditemukan air mani/sperma pada bagian tubuh korban hidup (paha dan vagina) agar meminta bantuan suster/dokter bidan Puskesmas setempat guna mengambil/mengumpulkan barang bukti air mani/sperma tersebut; h. diperlukan bahan pembanding air mani/sperma tersangka; i. air mani/sperma pembanding dibungkus secara terpisah, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label; j. segera dikirim ke Labfor Polri; dan k. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti air mani/sperma sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

Tata cara pengambilan barang bukti air mani/sperma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, adalah sebagai berikut: a. apabila ditemukan pada benda yang mudah diangkat seperti pada pakaian dalam dan luar, sprei, sarung bantal, dan handuk dilakukan langkah- langkah sebagai berikut:

1. kumpulkan dan pilahkan masing-masing benda tersebut; dan
2. apabila benda-benda tersebut basah atau lembab keringkan dahulu dengan cara mengangin-anginkan sebelum dibungkus. b. apabila ditemukan pada benda yang sulit diangkat seperti kasur atau karpet lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
3. gunting bagian kasur atau karpet yang mengandung air mani dengan hati-hati; dan

2 masukkan guntingan kasur atau karpet yang mengandung air mani tersebut ke dalam sampul. c. apabila ditemukan pada benda yang sulit diangkat seperti lantai lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. gunakan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi;
2. kerik air mani/sperma dengan menggunakan alat yang tajam dan bersih;
3. kerikan air mani/sperma ditampung pada sehelai kertas putih bersih kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
4. dalam hal ditemukan lebih dari satu lokasi air mani/sperma, setiap lokasi menggunakan alat tajam yang berbeda, tidak menggunakan yang bekas; dan
5. hasil kerikan dari setiap lokasi yang berbeda ditampung secara terpisah.

Pemeriksaan barang bukti saliva/air liur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. saliva/air liur diambil sesuai dengan tata cara pengambilan barang bukti Saliva/air liur; b. saliva/air yang terdapat pada barang yang dapat diangkat seperti puntung rokok, diangkat seluruh barangnya; c. saliva/air yang terdapat pada barang yang tidak dapat diangkat seperti bekas gigitan, diambil dengan cara menyerapnya dengan kertas saring, kemudian di angin-anginkan hingga kering; d. diperlukan bahan pembanding berupa darah tersangka; e. masing-masing barang bukti dan bahan pembanding dibungkus secara terpisah, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label; f. segera dikirim ke Labfor Polri; dan g. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti darah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

Tata cara pengambilan barang bukti saliva/air liur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, adalah sebagai berikut: a. barang bukti saliva/air liur dapat ditemukan pada puntung rokok atau benda-benda bekas gigitan; b. ambil puntung rokok atau benda bekas gigitan yang dapat diangkat dengan menggunakan pinset, masukkan ke dalam amplop, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label; c. apabila terdapat beberapa puntung rokok atau benda bekas gigitan yang dapat diangkat , masing-masing dibungkus secara terpisah; dan d. apabila benda bekas gigitan tidak dapat diangkat, serap saliva/air liur dari benda tersebut dengan menggunakan kertas saring atau kain kasa/kain putih, angin-anginkan hingga kering, masukan ke dalam kantong plastik, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label.

Pemeriksaan barang bukti tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf e wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. tumbuhan berupa rumput atau herbal dengan tinggi kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, diambil seluruhnya dari akar hingga pucuknya, kemudian dibuat herbarium; b. tumbuhan berupa pohon yang besar. diambil bagian tangkai, daun, bunga dan buahnya kemudian dibuat herbarium; c. herbarium dibungkus dengan kertas dan diberi pelindung agar tidak rusak; d. barang bukti dimasukkan ke dalam kotak karton, diikat, dilak, dan disegel; e. segera dikirim ke Labfor Polri; dan f. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf b dan huruf c, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

Pembuatan herbarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. tumbuhan dipres dengan anyaman pada kedua sisinya; b. bagian atasnya ditutup dengan kertas; c. dijemur di bawah sinar matahari pada pagi hari; dan

d. penjemuran dilakukan berulang-ulang sehingga tumbuhan menjadi kering.

Pemeriksaan barang bukti polen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. baju dan celana tersangka/korban yang diduga mengandung polen dimasukkan ke dalam kantong plastik dan tutup/diikat; b. bungkus yang rapi, diikat, dilak, disegel, dan diberi label. c. segera dikirim ke Labfor Polri; dan d. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti darah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

Pemeriksaan barang bukti sampel mikro organisme dalam tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf g wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. mikro organisme yang terdapat pada tanah, diambil dengan tanahnya; b. tanah diambil hanya pada permukaannya saja; c. pengambilan sampel tanah paling sedikit dari 3 tempat atau lokasi; d. sampel tanah yang dibutuhkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) gram; e. sampel tanah dimasukkan ke dalam kantong plastik terpisah, masing- masing kantong diberi tanda atau kode tempat pengambilan sampel; f. tempatkan barang bukti tersebut pada kardus atau peti, dikat, dilak dan disegel g. segera dikirim ke Labfor Polri; dan h. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

Pemeriksaan barang bukti daging hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf h wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

a. barang bukti daging hewan dilakukan penyisihan sampel secara acak (random) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan:

1. barang bukti yang beratnya kurang dari 500 (lima ratus) gram dikirim semua;
2. barang bukti yang beratnya 500 (lima ratus) gram sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) gram dikirim 500 (lima ratus) gram; dan
3. barang bukti yang beratnya lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) gram dikirim sesuai dengan rumus √n (n = jumlah barang bukti). b. barang bukti dibungkus dengan plastik bening dan tidak diawetkan dengan formalin; c. selama dalam pengiriman, barang bukti yang telah ditempatkan dalam wadah, wadahnya dimasukkan ke dalam Ice Box yang telah diisi es batu; dan d. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti daging hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

Pemeriksaan barang bukti dokumen dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti; dan e. otentikasi dokumen pembanding.

(2) Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen asli bukan merupakan tindasan karbon, faks atau fotokopi; b. dokumen bukti dilengkapi dengan dokumen pembanding collected dan requested yang valid; c. dokumen bukti berupa fotokopi hanya dapat diperiksa apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah dokumen bukti merupakan fotokopi dari dokumen pembanding; d. untuk pemeriksaan fisik dokumen antara lain penghapusan, perubahan, penambahan/penyisipan atau ketidakwajaran lainnya cukup dikirim dokumen buktinya saja; dan e. Seluruh dokumen dikumpulkan dalam 1 (satu) amplop, tidak boleh dilipat, dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan segera dikirim ke Labfor Polri.

(1) Dokumen pembanding collected yang valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b adalah dokumen pembanding yang dikumpulkan dari dokumen yang sudah ada/pernah dibuat sebelumnya: a. keabsahan dokumen diakui oleh pembuat dokumen (apabila masih hidup); b. tahun pembuatan diusahakan berada dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum/ sesudah tahun pembuatan dokumen bukti, diutamakan yang mendekati atau sama dengan tahun dokumen bukti; dan c. kondisi pembuatannya diusahakan sama dengan kondisi pembuatan dokumen bukti, misalnya : alat tulis yang digunakan, posisinya di atas materai atau tidak dan lain-lain; dan d. paling sedikit 3 (tiga) buah pembanding yang memiliki unsur grafis yang konstan. (2) Dokumen pembanding Requested yang valid sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) huruf b adalah dokumen pembanding yang dibuat di hadapan penyidik. a. pembuatannya diusahakan dalam kondisi yang sama dengan pembuatan dokumen bukti, misal : alat tulis yang digunakan, alas

untuk menulis, ruang tanda tangan, posisinya di atas materai atau tidak dan lain-lain; dan b. paling sedikit 6 (enam) buah pembanding yang memiliki unsur grafis yang konstan.

Otentikasi dokumen pembanding sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) huruf e adalah dokumen yang menjamin validitas atau kebenaran dokumen pembanding yang digunakan, yaitu: a. otentikasi untuk dokumen pembanding collected:

1. BA penyitaan/penerimaan pro justisia dari penyidik atau surat pernyataan/ keterangan dari petugas/pejabat yang berwenang; dan
2. BA penerimaan di persidangan, bila kasus berada pada tingkat peradilan. b. otentikasi untuk dokumen pembanding requested:
3. BA pengambilan contoh pembanding dari penyidik atau surat pernyataan dari petugas atau pejabat yang berwenang;
4. BA pengambilan contoh pembanding di persidangan, bila kasus berada pada tingkat peradilan; dan 3 tiap-tiap lembar dokumen pembanding yang dibuat terpisah dari berita acara, harus dilegalisir disyahkan/diketahui oleh penyidik, petugas atau pejabat yang berwenang.

Pemeriksaan barang bukti produk cetak dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti produk cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan;

d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti; dan e. otentikasi dokumen pembanding. (2) Pemeriksaan barang bukti produk cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. produk cetak bukti maupun Produk cetak pembanding yang dikirimkan adalah produk cetak asli bukan merupakan tindasan karbon, faks maupun fotokopi; b. dilengkapi dengan produk cetak pembanding collected dan requested yang valid; c. produk cetak bukti berupa fotokopi hanya dapat diperiksa apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah produk cetak bukti merupakan fotokopi dari produk cetak pembanding; d. untuk pemeriksaan fisik produk cetak antara lain penghapusan, perubahan, penambahan/penyisipan, usia produk cetak atau ketidakwajaran lainnya cukup dikirim produk cetak buktinya saja; dan e. seluruh dokumen dikumpulkan dalam 1 (satu) amplop, tidak boleh dilipat, dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan segera dikirim ke Labfor Polri.

(1) Produk cetak pembanding collected yang valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b adalah produk cetak pembanding yang dikumpulkan dari dokumen yang sudah ada/pernah dibuat sebelumnya, antara lain: a. produk cetak pembanding collected cap stempel:

1. cap stempel yang terdapat pada arsip-arsip dokumen paling sedikit 3 (tiga) buah ;
2. tahun pembuatan dokumen diusahakan sama atau berdekatan dengan tahun pembuatan cap stempel bukti; dan
3. apabila tidak didapatkan cap stempel pembanding, dapat dikirimkan stempel dan bantalannya yang diduga digunakan untuk cap stempel bukti. b. produk cetak pembanding collected cetakan/blanko:
4. cetakan/blanko asli paling sedikit 3 ( tiga) buah; dan atau
5. cetakan/blanko specimen sebanyak 1 (satu) buah.

c. produk cetak pembanding collected tulisan ketik:

1. diambil dari arsip-arsip surat atau dokumen resmi;
2. paling sedikit 3 (tiga) lembar; dan
3. apabila tidak dapat diperoleh arsip-arsip surat atau dokumen resmi, maka dapat dikirimkan mesin ketiknya. d. produk cetak pembanding collected tulisan cetak:
4. diambil dari hasil cetakan yang sudah ada; dan
5. paling sedikit 3 (tiga) lembar. (2) Dokumen pembanding requested yang valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b adalah dokumen pembanding yang dibuat di hadapan penyidik, yaitu: a. produk cetak pembanding requested cap stempel;
6. contoh cap stempel dibuat pada kertas putih HVS (kertas ketik) dengan warna tinta diusahakan sama dengan cap stempel bukti; dan
7. paling sedikit 5 (lima) buah. b. produk cetak pembanding requested cetakan/blanko tidak diperlukan; c. produk cetak pembanding requested tulisan ketik;
8. format tulisan ketik contoh dibuat sama seperti tulisan ketik bukti,. contoh: mengetik suatu artikel atau mengetik semua huruf, angka dan tanda baca. pada mesin ketik; dan
9. paling sedikit 3 (tiga) lembar. d. produk cetak pembanding requested tulisan cetak;
10. contoh tulisan cetak dibuat pada kertas dan dengan tinta yang diusahakan sama dengan tulisan cetak bukti, sehingga diperoleh kualitasnya sama dengan tulisan cetak bukti; dan
11. paling sedikit 3 (tiga) lembar.

Otentikasi produk cetak pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e adalah dokumen yang menjamin validitas atau kebenaran produk cetak pembanding yang digunakan, yaitu: a. otentikasi untuk produk cetak pembanding collected:

1. BA penyitaan/penerimaan pro justisia dari penyidik atau surat pernyataan/ keterangan dari petugas/pejabat yang berwenang; dan
2. BA penerimaan di persidangan, bila kasus berada pada tingkat peradilan. b. otentikasi untuk produk cetak pembanding requested:
3. BA pengambilan contoh pembanding dari penyidik atau surat pernyataan dari petugas atau pejabat yang berwenang;
4. BA pengambilan contoh pembanding di persidangan, bila kasus berada pada tingkat peradilan; dan 3 tiap-tiap lembar dokumen pembanding yang dibuat terpisah dari berita acara, harus dilegalisir disyahkan/diketahui oleh penyidik, petugas atau pejabat yang berwenang.

Pemeriksaan barang bukti uang dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti uang harus dikirimkan seluruhnya ke Labfor Polri; b. untuk barang bukti yang terdiri dari beberapa pecahan, dikelompokkan menurut pecahannya dan diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil; c. bahan-bahan berupa kertas, tinta, lem atau bahan perekat, bahan kimia (larutan/padatan) dikirim secukupnya;

d. terhadap alat-alat cetak yang diduga digunakan untuk mencetak barang bukti dapat dilakukan pemeriksaan di Labfor atau TKP ataupun tempat lain dimana alat cetak tersebut berada; e. barang bukti uang dimasukkan dalam kantong plastik, kemudian dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; f. barang bukti berupa sisa uang yang terbakar ditempatkan dalam kotak kokoh beralaskan kapas agar tidak menambah kerusakan; g. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan h. segera dikirim ke labfor.

Pemeriksaan barang bukti senjata api dilaksanakan di Labfor Polri dan / atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; d. BA pemeriksaan TKP dilengkapi dengan Sket TKP; e. BA pengambilan, penyitaan, penyisihan, dan pembungkusan barang bukti; dan f. Visum et Repertum atau surat pengantar dokter forensik bila korban meninggal atau riwayat kesehatan (medical record) bila korban masih hidup. (2) Pemeriksaan barang bukti senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti diambil dan diamankan sesuai dengan tata cara pengambilan barang bukti senjata api;

b. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, dan disegel, dan diberi label; dan c. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dibawa oleh penyidik.

Tata cara pengambilan barang bukti senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut: a. senjata api diambil dengan menggunakan sarung tangan karet untuk menjaga dari kerusakan sidik jari yang mungkin ada pada senjata api tersebut; b. sebelum senjata api bukti dibungkus, angkat atau ambil terlebih dulu sidik jari laten tersangka penembak yang mungkin ada pada senjata bukti tersebut ; c. senjata api dimasukkan ke dalam wadah yang diberi busa penahan agar tidak mudah bergerak; d. untuk senjata api revolver, keluarkan peluru atau selongsong peluru dari silinder, letak peluru didalam silinder diberi tanda/nomor, diurutkan berdasarkan arah putar silinder; e. untuk senjata api otomatis/pistol keluarkan magazennya saja, bila di dalam kamar peluru masih ada peluru, senjata harus dikunci dan diberi tanda bahaya dengan tulisan : “hati-hati ada peluru di dalam kamar peluru!”; f. peluru, anak peluru, dan selongsong peluru yang ditemukan di TKP diambil dengan menggunakan sarung tangan karet untuk menjaga dari kerusakan sidik jari yang mungkin ada; g. peluru, anak peluru, dan selongsong peluru tidak boleh diambil dengan menggunakan penjepit logam seperti pinset atau tang agar tidak merusak mark yang ada pada barang bukti; h. peluru, anak peluru dan selongsong tidak boleh dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari logam; i. peluru, anak peluru dan selongsong, masing-masing dibalut dengan kapas kemudian balutan kapas tersebut dimasukkan ke dalam wadah seperti kotak korek api atau botol plastik bekas rol film, wadah dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; j sisa mesiu yang terdapat pada lobang tembak masuk pada pakaian korban, ditutupi/dilapisi plastik bersih, kemudian pakaian tersebut dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;

k. sisa mesiu yang terdapat pada punggung tangan tersangka/korban diambil dengan cara di swab; l. apabila tidak memiliki swab dapat menggunakan double tape dengan cara: buka lapisan pelindung adhesivenya kemudian tekan-tekan pada punggung tangan agar residu melekat, setelah residu melekat tutup kembali lapisan pelindungnya kemudian double tape dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan m. sisa mesiu yang terdapat pada punggung tangan tersangka/korban dapat pula diambil dengan cara diberi lilin (parafin) cair, setelah beku (dingin) lapisan lilin tersebut diangkat, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label.

Pemeriksaan barang bukti bahan peledak dilaksanakan di Labfor Polri dan / atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan, penyisihan, dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti bahan peledak diamankan sesuai dengan tata cara pengamanan bahan peledak sebagimana di maksud dalam Pasal 94 peraturan ini; b. barang bukti yang diduga bahan peledak dilakukan penyisihan sampel secara acak (random) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti;

c. barang bukti berbentuk cair, masukkan ke dalam wadah yang bersih seperti botol kaca, kemudian ditutup rapat, dibungkus, diikat, dilak, dan disegel, dan diberi label; d. barang bukti berbentuk padat, masukkan ke dalam wadah yang bersih seperti kantong kertas atau wadah kaleng, kemudian ditutup rapat, dibungkus, diikat, dilak, dan disegel, dan diberi label; e. bungkusan barang bukti diberi tanda bahaya dengan tulisan : “Explosive” f. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dibawa oleh penyidik ; dan g. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

Pengamanan bahan peledak dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. hindarkan dari pengaruh temperatur yang melebihi temperatur normal; b. hindarkan dari sumber panas, sumber api, dan bunga api; c. hindarkan dari arus listrik dan listrik statis; dan d. hindarkan dari gesekan dan benturan, jangan sekali-sekali membanting atau memberi tekanan kepada barang bukti yang diduga bahan peledak.

Pemeriksaan barang bukti bom dilaksanakan di Labfor Polri dan / atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti bom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan, penyisihan, dan pembungkusan barang bukti.

(2) Pemeriksaan barang bukti bom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti bom yang belum meledak diamankan sesuai dengan tata cara pengamanan bom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 peraturan ini; b. barang bukti bom yang belum meledak yang telah diamankan dan komponen-komponennya dipisahkan, masing-masing dimasukkan ke dalam kantong kertas, dibungkus, diikat, dilak, dan disegel, dan diberi label; c. komponen-komponen barang bukti bom yang sudah meledak dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam kantong kertas, dibungkus, diikat, dilak, dan disegel, dan diberi label; d. bungkusan barang bukti diberi tanda bahaya dengan tulisan : “Explosive”; e. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri harus dibawa oleh penyidik ; f. apabila penyidik tidak dapat mengambil komponen-komponen barang bukti bom yang sudah meledak sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP; dan g. dalam hal penyidik meminta bantuan pemeriksaan petugas Labfor Polri di TKP, kepolisian setempat wajib menjaga keaslian (status quo) TKP dengan memasang Police Line dengan radius sama atau lebih besar dari jarak ditemukannya fragmentasi terjauh.

Tata cara pengamanan bom yang belum meledak sebagai berikut: a. mintalah langkah pengamanan kepada petugas penjinak bom (Tim Jibom) untuk me-non aktif-kan rangkaian bom tersebut ; b. setelah rangkaian bom tersebut dinilai aman, pisahkan masing-masing komponen bom dan masing-masing dimasukkan ke dalam kantong kertas, dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan c. khusus untuk detonator listrik (sumber listrik), kedua ujung kabel (positif dan negatif) harus dijadikan satu dengan cara dipilin/dipulir.

Komponen-komponen barang bukti bom yang sudah meledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c, antara lain: a. tanah dan debu yang diambil dari pusat ledakan (Crater); b. serpihan (fragmentasi) dari kontainer atau wadah bom yang dapat terbuat dari logam, kertas, maupun plastik; c. serpihan (fragmentasi) dari rangkaian elektronik beserta sumber listiknya (baterai); d. serpihan (fragmentasi) dari detonator atau alat pemicu bom lainnya; e. bahan isian (shrapnell) yang ditambahkan untuk menambah efek ledakan seperti : paku, baut, gotri dan sebagainya; dan f. pengumpil, pen, serta fragmentasi dari granat.

Pemeriksaan barang bukti nomor seri dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti nomor seri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; d. BA pengambilan, penyitaan, penyisihan, dan pembungkusan barang bukti; dan e. dokumen-dokumen pendukung kepemilikan barang bukti, seperti : STNK, BPKB atau Faktur. (2) Pemeriksaan barang bukti nomor seri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. apabila barang bukti berbentuk kendaraan bermotor, cukup diberi label yang yang berisikan data tentang kendaraan bermotor tersebut

yaitu : jenis, merk, nomor polisi, warna, tahun pembuatan, nama pemilik, kemudian label tersebut dilak dan disegel; b. apabila barang bukti berbentuk kecil, harus dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; c. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; dan d. apabila barang bukti tidak mungkin dibawa ke Labfor Polri antara lain karena: ukurannya besar, tidak dapat bergerak, kendaraan bermotor rusak, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pemeriksaan barang bukti langsung di tempat (on the spot).

(1) Pemeriksaan barang bukti kerusakan/kegagalan konstruksi logam dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP. (2) Pemeriksaan barang bukti kerusakan/kegagalan konstruksi logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menganalisa penyebab kerusakan: konstruksi bangunan, jembatan, tower pemancar, tower crane, playjib crane, gondola, auto clave, boiller, tanur proses, pipa bertekanan, dan bejana/tabung bertekanan.

(1) Pemeriksaan barang bukti kerusakan/kegagalan konstruksi logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; d. BA pengambilan, penyitaan, penyisihan, dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti kerusakan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

a. untuk kerusakan/kegagalan konstruksi logam yang sederhana, barang bukti dapat diambil dari bagian yang mengalami kerusakan/kegagalan, barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; b. pengambilan barang bukti material kerusakan/kegagalan konstruksi yang representatif dan proporsional;

1. untuk uji tarik paling sedikit 3 sampel per dimensi ukuran; 2 untuk uji kekerasan paling sedikit 5 titik per sample; dan
2. uji tarik dan uji kekerasan dapat ditindaklanjuti dengan uji strukturmikro, uji kompressi, uji ketahanan impact untuk beton dan uji komposisi kimia maupun uji korosi, analisa jenis korosi dan analisa endapan produk korosi, analisa perpatahan ulet (ductile), perpatahan rapuh (britle) ataupun perpatahan akibat kelelahan(fatique fracture). c. barang bukti kerusakan/kegagalan konstruksi logam harus diambil dengan mengetahui titik tempat logam tersebut mengalami kerusakan, pengambilan barang bukti dari kerusakan/kegagalan kontruksi yang komplek memerlukan bantuan ahli; d. apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti kerusakan/kegagalan konstruksi logam sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP; e. TKP kerusakan/kegagalan konstruksi logam wajib dipertahankan keaslian (status quo) nya dan dijaga oleh Kepolisian Kewilayahan setempat; f. penyidik wajib mendampingi pemeriksaan TKP dan membuat BA penyitaan barang bukti yang ditemukan oleh Tim pemeriksa Labfor Polri; dan g. penyidik dapat membantu petugas Labfor Polri untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk melakukan analisa kerusakan.

Data yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf g, antara lain :

a. data blue print design awal konstruksi logam yang berasal dari konsultan, sub kontraktor, kontraktor; b. data pelaksanaan proyek dan pengawasan oleh konsultan proyek; c. data perawatan rutin, data spesifikasi teknis, data operasional prosedur yang dilaksanakan operator; d. data temperatur proses, tekanan proses, data lingkungan korosive berupa kadar keasaman, temperatur, jenis fluida, kelembaban udara, dan data material proses (padat, cair atau gas) yang dipakai saat kejadian; dan e. pengukuran dimensi konstruksi, pengukuran material konstruksi yang digunakan, penghitungan jumlah material yang dipakai, pengukuran beban kerja dinamis dan statis, pengukuran keretakan dan patahan.

Pemeriksaan barang bukti pemalsuan kualitas logam dan barang tambang dilaksanakan di Labfor Polri dan / atau di TKP.

(1) Pemeriksaan barang bukti pemalsuan kualitas logam dan barang tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan, penyisihan, dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti pemalsuan kualitas logam dan barang tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti potongan/serpihan logam atau barang tambang yang ukurannya kecil dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;

b. barang bukti logam atau barang tambang yang ukurannya besar dan jumlahnya banyak dilakukan penyisihan sampel secara acak (random) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti:

1. apabila barang bukti sejenis, pengambilan sampel barang bukti dapat dilakukan dari tiga tempat yaitu bagian atas, tengah dan bawah; dan
2. apabila barang bukti lebih dari satu jenis, maka penyisihan sampel barang bukti harus mewakili masing-masing jenis. c. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; d. untuk pemeriksaan secara laboratoris, di samping barang bukti juga diperlukan bahan pembanding ; dan e. apabila barang bukti berukuran besar dan tidak memungkinkan untuk dikirim ke Labfor, maka barang bukti tersebut diamankan sementara di TKP dan dijaga keaslian (status quo) nya guna pemeriksaan Labfor Polri di TKP.

Pada saat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA No. Pol.: Skep/844/V/1998 Tanggal 29 Mei 1998 tentang Buku Petunjuk Lapangan Penanganan Barang Bukti dari Tempat Kejadian Perkara untuk Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA No. Pol.: Skep/822/V/1998 Tanggal 29 Mei 1998 tentang Buku Petunjuk Administrasi Tata Cara Permintaan Dukungan Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Acara Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA