Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2022 tentang PENUGASAN DAN PEMBINAAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UNDANG-UNDANG.
2. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
3. Prajurit adalah anggota TNI.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Jaksa Agung Republik INDONESIA yang berwenang MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang selanjutnya disebut JAM Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas. 8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan dapat diisi oleh Prajurit TNI. (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penugasan. (3) Jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diisi meliputi: a. Jabatan Pimpinan Tinggi madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi pratama pada JAM Bidang Pidana Militer; b. jabatan administrator pada JAM Bidang Pidana Militer dan Asisten Bidang Pidana Militer; dan c. jabatan pengawas pada JAM Bidang Pidana Militer. (4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh

Jaksa Agung selaku PPK setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pengisian jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan: a. kualifikasi; b. kepangkatan; c. pendidikan dan pelatihan; d. rekam jejak jabatan; e. kesehatan; f. integritas; dan g. kompetensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Persyaratan bagi Prajurit TNI untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi madya di lingkungan Kejaksaan sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana; b. pangkat paling rendah Mayor Jenderal untuk TNI Angkatan Darat, Laksamana Muda untuk TNI Angkatan Laut, dan Marsekal Muda untuk TNI Angkatan Udara; c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun; d. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; e. sehat jasmani dan rohani; f. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan

g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. (2) Persyaratan bagi Prajurit TNI untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pratama di lingkungan Kejaksaan sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; b. pangkat paling rendah Brigadir Jenderal untuk TNI Angkatan Darat, Laksamana Pertama untuk TNI Angkatan Laut, dan Marsekal Pertama untuk TNI Angkatan Utara; c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun; d. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; e. sehat jasmani dan rohani; f. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. (3) Persyaratan bagi Prajurit TNI untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator di lingkungan Kejaksaan sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; b. pangkat paling rendah Kolonel; c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 3 (tiga) tahun; d. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; e. sehat jasmani dan rohani; f. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan (4) Persyaratan bagi Prajurit TNI untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas di lingkungan Kejaksaan sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; b. pangkat paling rendah Mayor; c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 3 (tiga) tahun; d. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; e. sehat jasmani dan rohani; f. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. (5) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan persetujuan PRESIDEN.

Pengisian jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan melalui penugasan dengan cara PPK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panglima TNI dengan tembusan kepada: a. Menteri; dan b. Kepala Badan Kepegawaian Nasional.

Dalam hal permohonan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetujui, PPK menerima pengajuan 3 (tiga) nama Prajurit TNI sebagai calon disertai dengan dokumen paling sedikit:

a. daftar riwayat hidup; b. rekam jejak jabatan dan riwayat penugasan; c. salinan/fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir; d. salinan/fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir; dan e. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah.

(1) Untuk keperluan pengisian jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), PPK atau PyB membentuk tim penilai. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan penilaian kelengkapan syarat administrasi dan kompetensi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat pada: a. bidang pembinaan, yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kepegawaian; dan b. bidang pidana militer, dengan pangkat paling rendah sama dengan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (4) Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, tim penilai dapat ditambahkan unsur dari bidang lain dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi kepada PPK.

(1) Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), khusus untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi madya, PPK mengajukan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada PRESIDEN

untuk mengikuti sidang tim penilai akhir. (2) Hasil sidang tim penilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi madya yang dilakukan melalui penugasan atau penunjukan oleh PRESIDEN. (3) PPK menerima Keputusan

tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejaksaan dan mengirimkannya kepada Panglima TNI. (4) Setelah menerima Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panglima TNI mengeluarkan surat penugasan Prajurit TNI pada Jabatan Pimpinan Tinggi madya di lingkungan Kejaksaan. (5) Berdasarkan Keputusan PRESIDEN dan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), PPK melantik Prajurit TNI untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi madya di lingkungan Kejaksaan.

(1) Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), PPK memilih dan MENETAPKAN 1 (satu) orang Prajurit TNI untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama dan menyampaikannya kepada Panglima TNI. (2) Panglima TNI menerbitkan surat penugasan Prajurit TNI yang telah dipilih dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama di lingkungan Kejaksaan. (3) Berdasarkan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK MENETAPKAN keputusan tentang pengangkatan Prajurit TNI dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pratama di lingkungan Kejaksaan.

(1) Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), PPK memilih dan MENETAPKAN 1 (satu) orang Prajurit TNI untuk menduduki jabatan

administrator dan jabatan pengawas serta menyampaikannya kepada Panglima TNI. (2) Panglima TNI menerbitkan surat penugasan Prajurit TNI yang telah dipilih dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Kejaksaan. (3) Berdasarkan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK MENETAPKAN keputusan tentang pengangkatan Prajurit TNI dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Kejaksaan. (4) Penetapan keputusan tentang pengangkatan Prajurit TNI dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada PyB.

(1) Jangka waktu penugasan Prajurit TNI untuk menduduki jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat penugasan dari Panglima TNI dikeluarkan. (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan Panglima TNI atas usul PPK. (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun. (4) PPK menyampaikan usulan perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan Prajurit TNI berakhir. (5) Dalam hal usulan perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui Panglima TNI, PPK MENETAPKAN keputusan perpanjangan penugasan.

(1) Prajurit TNI yang sedang menduduki jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberhentikan dari jabatan ASN apabila: a. dikembalikan oleh PPK; atau b. ditarik kembali karena kepentingan organisasi atau alasan tertentu oleh Panglima TNI. (2) Pengembalian dan penarikan Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila: a. meninggal dunia; b. pensiun; c. berakhir masa penugasan; d. terindikasi melakukan pelanggaran disiplin atau perbuatan tercela; e. terindikasi melakukan pelanggaran pidana; f. terindikasi melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara dan bangsa; atau g. berhalangan tetap dalam melaksanakan tugas karena mengalami gangguan jiwa, sakit kronis yang sulit disembuhkan. (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembalian dan penarikan Prajurit TNI dapat dilakukan apabila: a. tidak sesuai dengan kompetensi dan penilaian kinerja; b. terdapat kepentingan organisasi dan pertimbangan PPK atau PyB; atau c. ada perintah khusus dari Panglima TNI dengan pertimbangan dari PPK.

(1) Pengembalian Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditetapkan PPK atau PyB.

(2) Pengembalian Prajurit TNI karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan PPK atau PyB berdasarkan rekomendasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer. (3) Penarikan Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan keputusan Panglima TNI dengan pertimbangan PPK.

Pembinaan Prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh PPK dan Panglima TNI sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kenaikan pangkat bagi Prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan berdasarkan usul PPK atau PyB. (2) Usul kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan PPK atau PyB setelah mendapatkan rekomendasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer. (3) Usul kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Panglima TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI.

(1) Penilaian kinerja Prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh PPK atau PyB dengan menggunakan standar penilaian di lingkungan Kejaksaan.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Panglima TNI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.

(1) Prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya serta pencapaian tujuan organisasi. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolaboratif. (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Kejaksaan dan/atau Markas Besar TNI.

Prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak dapat beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil.

(1) Prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gaji pokok; b. tunjangan yang melekat pada gaji pokok; c. tunjangan jabatan; dan d. tunjangan kinerja

(3) Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibayarkan oleh Markas Besar TNI. (4) Tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dibayarkan oleh Kejaksaan sesuai dengan penyetaraan kelas jabatan yang berlaku di Kejaksaan.

(1) Pengawasan terhadap Prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan pengawasan melekat oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran disiplin atau perbuatan tercela, pelanggaran pidana, atau tindakan yang membahayakan keamanan negara dan bangsa yang dilakukan oleh Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, atasan langsung melaporkannya kepada PPK secara berjenjang. (3) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK memerintahkan Jaksa Agung Muda Pidana Militer untuk memberikan pendapat dalam bentuk rekomendasi. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPK dan dapat digunakan oleh PPK sebagai pertimbangan untuk melakukan pengembalian Prajurit TNI.

(1) Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagai atasan yang berhak menghukum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Prajurit TNI

yang ditugaskan di lingkungan Kejaksaan yang melakukan pelanggaran disiplin. (2) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Kejaksaan ini bersumber pada: a. Anggaran Kejaksaan dan/atau Markas Besar TNI; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Selain untuk pengisian jabatan ASN tertentu, PPK juga dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panglima TNI untuk penugasan Prajurit TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi JAM Bidang Pidana Militer dan Asisten Bidang Pidana Militer di lingkungan Kejaksaan. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perintah Panglima TNI. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Jaksa Agung.

(1) Prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) selama melaksanakan tugas penuntutan wajib menggunakan pakaian dinas TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan peradilan militer. (2) Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan pakaian dinas Kejaksaan dan/atau pakaian dinas TNI sesuai dengan kepentingan dinas dan/atau penugasan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas Kejaksaan untuk Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO