Pasal 2

(1) Jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan dapat diisi oleh Prajurit TNI. (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penugasan. (3) Jabatan ASN tertentu di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diisi meliputi: a. Jabatan Pimpinan Tinggi madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi pratama pada JAM Bidang Pidana Militer; b. jabatan administrator pada JAM Bidang Pidana Militer dan Asisten Bidang Pidana Militer; dan c. jabatan pengawas pada JAM Bidang Pidana Militer. (4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh

Jaksa Agung selaku PPK setelah mendapat persetujuan Menteri.