Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Dalam Peraturan Badan Wakaf INDONESIA ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
5. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh Nazhir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.
6. Badan Wakaf INDONESIA, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di INDONESIA.
7. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS, adalah badan hukum INDONESIA yang bergerak di bidang keuangan syariah.
8. LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
9. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

(1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. (2) Dalam mengelola harta benda wakaf Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain. (3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus). (4) Ketentuan lebih lanjut tentang remunerasi Nazhir akan diatur dalam peraturan BWI tersendiri.

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

(1) BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir apabila Nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI setelah terlebih dahulu diadakan audit komprehensif oleh pihak independen yang ditunjuk BWI. (3) Sebelum BWI mengeluarkan keputusan pemberhentian dan penggantian Nazhir, Nazhir diberi hak untuk membela diri baik lisan maupun tertulis, langsung atau tidak langsung. (4) Apabila Nazhir tidak terbukti melakukan kesalahan, BWI mengembalikan haknya sebagai Nazhir. (5) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

BWI melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, dan harta benda wakaf terlantar.

(1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. (2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS- PWU dimaksud. (3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. (4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI. (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud. (6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. (7) Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh perseratus) di luar LKS.

(1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan peruntukannya. (2) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. (3) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir. (4) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

(1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan: a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan; b. tepat sasaran; c. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan; d. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.

(2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

1. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum antara lain jembatan, jalan mandi cuci kakus umum dan masjid;
2. program pendidikan berupa pendirian sekolah dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
3. program kesehatan berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
4. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
5. program dakwah berupa penyediaan da’i dan mubaligh, bantuan guru, bantuan bagi imam dan marbot masjid.

(1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga: a. lembaga pengelola zakat; b. baitul mal wa tamwil c. lembaga kemanusiaan nasional; d. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional; e. yayasan/perkumpulan/organisasi kemasyarakatan; f. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. (2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. Memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan/perkumpulan/ organisasi kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan; b. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;

c. memiliki pengurus yang tidak tercela; d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak positif.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2010 KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

THOLHAH HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR