Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengisian Terbatas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS di lingkungan BPKP.
4. Pengisian Terbatas adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan melalui seleksi dan uji kompetisi secara terbatas oleh Panitia Seleksi

yang diikuti oleh peserta di lingkungan BPKP yang telah memenuhi kompetensi dan kualifikasi yang dipersyaratkan. 5. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Perwakilan di lingkungan BPKP. 8. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi fisik.

Pengisian Terbatas JPT Pratama di lingkungan BPKP dimaksudkan untuk memperoleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang profesional yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan integritas serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengisian Terbatas JPT Pratama di lingkungan BPKP bertujuan untuk mendayagunakan kompetensi yang dimiliki oleh para mantan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yang memenuhi persyaratan untuk ikut mengisi formasi JPT Pratama.

(1) Pengisian Terbatas JPT Pratama hanya dapat diikuti oleh peserta pengisian terbatas JPT Pratama. (2) Peserta Pengisian Terbatas JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai Pegawai BPKP; b. pangkat golongan ruang sekurang-kurangnya Pembina Utama Muda/IVc; c. pernah menduduki JPT Madya paling singkat 2 (dua) tahun; d. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam kurun waktu dua tahun terakhir; f. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan; dan g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil uji kesehatan dan psikologi serta bebas narkoba.

Pengisian Terbatas JPT Pratama di lingkungan BPKP meliputi tahapan: a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan.

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan pembentukan Panitia Seleksi oleh Kepala BPKP selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang ditetapkan

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPKP. (4) Panitia Seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (asesor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam bidangnya.

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui: a. penetapan peserta Pengisian Terbatas JPT Pratama; b. seleksi administrasi; c. uji kompetensi (fit and proper test); d. penelusuran rekam jejak; dan e. penetapan calon Pimpinan Tinggi Pratama.

(1) Penetapan peserta pengisian terbatas JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan usulan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. (2) Dalam menentukan peserta Pengisian Terbatas JPT Pratama yang akan diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan melakukan sidang.

Seleksi administrasi, uji kompetensi, penelusuran rekam jejak, dan penetapan calon JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Panitia Seleksi.

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas: a. melakukan seleksi administrasi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi; b. MENETAPKAN peserta yang lolos seleksi administrasi untuk kemudian mengikuti uji kompetensi; c. MENETAPKAN teknik penilaian uji kompetensi; d. melakukan uji kompetensi terhadap peserta yang mencakup peminatan, motivasi, dan karakteristik pribadi melalui wawancara; e. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan uji kompetensi; f. melakukan pemeringkatan terhadap hasil pelaksanaan uji kompetensi; g. melakukan penelusuran rekam jejak peserta seleksi, melalui penilaian pimpinan, rekan sejawat, serta staf atas kinerja peserta di lingkungan kerja; dan h. menyampaikan hasil uji kompetensi berdasarkan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Penetapan calon Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Penetapan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan penyampaian laporan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakannya.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2018

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA