Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon Pemilihan, terhadap: a. pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; b. pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan Pasangan Calon perseorangan; dan

c. terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan dalam tahapan pendaftaran pasangan calon Pemilihan.

2. Ketentuan huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h Pasal 4 diubah dan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengumuman; b. pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai dengan prosedur; c. waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kebenaran persyaratan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan prosedur; e. petugas pendaftaran pasangan calon bersikap netral dan tidak berpihak; f. petugas memberikan tanda terima berkas pendaftaran; g. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atas Pasangan Calon; dan h. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan sengketa Pemilihan dan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Dalam melakukan pengawasan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran pencalonan. (3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf d, huruf f, dan huruf h diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mendaftarkan 1(satu) pasangan calon; b. pasangan calon yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik tidak diusung dan/atau didaftarkan oleh partai politik/gabungan partai politik lain; c. Partai politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di daerah yang bersangkutan;

d. dokumen administrasi pendaftaran pasangan calon ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya; e. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak menerima imbalan dari pasangan calon pada proses pencalonan untuk mendapatkan dukungan; f. Partai Politik atau gabungan Partai Politik serta pasangan calon yang diusulkan tidak memberi imbalan kepada petugas pendaftaran pasangan calon; g. dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan telah lengkap;dan h. dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan sah dan benar secara hukum.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan bagi calon perseorangan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. Penetapan jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan sesuai dengan ketentuan; b. pengumuman dan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan; c. surat dukungan bagi pasangan calon perseorangan disertai fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil; d. verifikasi administrasi dan faktual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan e. rekapitulasi syarat dan dukungan calon perseorangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan di tingkat desa atau nama lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Panwas Kecamatan dan/atau PPL.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengawasan terhadap penetapan jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. mendapatkan Salinan Keputusan KPU tentang syarat minimal dukungan dan sebaran untuk pasangan calon perseorangan; dan b. memeriksa kebenaran perhitungan jumlah minimal dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Pengawasan terhadap pengumuman penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memeriksa ketepatan waktu pengumuman, isi, dan media pengumuman. (3) Pengawasan terhadap penyerahan syarat dukungan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan salinan berkas penyerahan syarat dukungan; dan c. mendapatkan fotokopi tanda terima. (4) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota

melakukan pengawasan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan

berita acara hasil verifikasi administrasi; dan c. memberikan penilaian terhadap hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan membandingkan hasil pemeriksaan berkas pencalonan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. (5) Pengawasan terhadap verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan

berita acara hasil verifikasi faktual; c. memberikan penilaian terhadap hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; d. memastikan PPS melakukan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan; dan e. memastikan PPS menggunakan teknologi informasi terhadap Pemilih yang tidak dapat ditemui secara langsung. (6) Pengawasan terhadap rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan salinan berita acara rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan; dan c. memberikan penilaian terhadap rekapitulasi

syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan membandingkan hasil pemeriksaan berkas pencalonan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

6. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melakukan pengawasan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. petugas verifikasi bersikap netral dan tidak memihak; b. pelaksanaan verifikasi dukungan dan penelitian kelengkapan persyaratan calon dengan menggunakan metode sensus; c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat; dan d. calon perseorangan tidak memberikan imbalan petugas pendaftaran pasangan calon.

7. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal sampai dengan batas akhir pendaftaran kembali pasangan calon Pemilihan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau berdasarkan hasil verifikasi pasangan calon hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, Bawaslu Provinsi atau Panwas

Kabupaten/Kota memastikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN 1 (satu) pasangan calon.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melakukan pengawasan penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. tata cara Penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan pasangan calon Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ditemukan kejanggalan pada proses penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi pasangan calon Pemilihan; dan c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi pasangan calon Pemilihan secara tertulis kepada partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

9. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam melakukan pengawasan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota mendapatkan salinan Berita Acara Hasil Penelitian dokumen persyaratan pencalonan. (2) Selain mendapatkan salinan Berita Acara Hasil Peneitian dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota juga menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan dokumen persyaratan pencalonan dan rekam jejak calon. (3) Pengawas Pemilihan menindaklanjuti informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai informasi awal.

10. Ketentuan huruf c Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melakukan pengawasan penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon Pemilihan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. petugas penelitian bersikap netral dan tidak memihak; b. jumlah serta kebenaran dukungan pasangan calon perseorangan, dengan cara melakukan uji sampling; dan c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melakukan pengawasan penetapan pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. penetapan pasangan calon Pemilihan dilakukan dalam rapat pleno; b. Pengumuman hasil penetapan pasangan calon dilakukan dalam rapat pleno terbuka; c. penetapan pasangan calon Pemilihan tidak melewati batas waktu yang ditentukan; dan d. pasangancalon Pemilihan yang ditetapkan telah memenuhi seluruh persyaratan.

12. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengingatkan untuk menyampaikan surat izin cuti di luar tanggungan Negara paling lambat pada hari pertama masa Kampanye. (2) Dalam hal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyerahkan surat izin cuti, maka Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan kepada KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi administrasi pembatalan calon.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 dihapus dan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dihapus. (2) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan penetapan Pasangan Calon Pemilihan dan pengundian nomor urut pasangan calon secara terbuka.

14. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal melakukan pengawasan pengundian nomor urut pasangan calon yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, memastikan: a. dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka; b. dilakukan secara transparan; dan c. dilakukan secara adil dan tidak memihak.

15. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap larangan: a. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan tanpa mendapatkan izin dari menteri yang membidangi urusan dalam negeri; dan b. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di

daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan pencalonan Pemilihan, Pengawas Pemilu melibatkan partisipasi pihak terkait, yang dilakukan dengan: a. koordinasi dengan instansi/lembaga terkait; b. kerjasama dengan kelompok masyarakat; dan/atau c. melakukan sosialisasi pengawasan pencalonan Pemilihan.

17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengawas Pemilu melakukan penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b terhadap masukan dan/atau informasi berdasarkan koordinasi dan masukan masyarakat.

18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Panwaslih Aceh

dan Panwaslih Kabupaten/Kota.

Pasal II

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA