Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang BATASAN DAN KONDISI OPERASI REAKTOR NONDAYA

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang dimaksud dengan:

1. Reaktor Nondaya adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir.
2. Batasan dan Kondisi Operasi adalah seperangkat ketentuan operasi untuk MENETAPKAN batas parameter, kemampuan fungsi, dan tingkat kinerja peralatan dan personil, yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk pengoperasian instalasi nuklir dengan selamat.
3. Batas Keselamatan adalah batasan nilai parameter yang di bawah nilai itu instalasi nuklir dapat dioperasikan dengan selamat.
4. Pengesetan Sistem Keselamatan adalah nilai parameter operasi yang ditetapkan untuk mengaktuasi sistem keselamatan secara otomotis pada kejadian operasi terantisipasi untuk mencegah terlampauinya batas keselamatan.
5. Kondisi Batas untuk Operasi Normal adalah tingkat kinerja peralatan minimum dan nilai parameter yang ditetapkan secara administratif untuk memastikan operasi Instalasi Nuklir dengan selamat.
6. Pengoperasian adalah kegiatan yang mencakup komisioning dan operasi Instalasi Nuklir.
7. Surveilan adalah inspeksi, uji fungsi, dan pengecekan kalibrasi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu terhadap nilai-nilai parameter, struktur, sistem, dan komponen untuk menjamin kepatuhan terhadap batasan dan kondisi operasi, dan keselamatan instalasi nuklir.
8. Utilisasi adalah penggunaan instalasi nuklir, penggunaan eksperimen, atau penggunaan peralatan eksperimen selama operasi instalasi nuklir.
9. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.
10. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan memberikan ketentuan teknis bagi Pemegang Izin dalam penyusunan dan penerapan Batasan dan Kondisi Operasi untuk menjamin Reaktor Nondaya beroperasi dengan selamat dan sesuai persyaratan desain.

Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur ketentuan mengenai Batasan dan Kondisi Operasi Reaktor Nondaya.

(1) Ketentuan di dalam Peraturan Kepala BAPETEN ini dilaksanakan dengan pendekatan bertingkat, bergantung pada karakteristik dan potensi bahaya radiologi Reaktor Nondaya. (2) Karakteristik dan potensi bahaya radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. jenis reaktor; b. jenis bahan bakar; c. tingkat daya; dan d. lingkup Utilisasi.

(1) Pemegang Izin harus menyusun dan MENETAPKAN Batasan dan Kondisi Operasi. (2) Batasan dan Kondisi Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinilai oleh panitia penilai keselamatan. (3) Batasan dan Kondisi Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala BAPETEN sebagai salah satu persyaratan teknis untuk memperoleh izin konstruksi, izin komisioning, dan izin operasi. (4) Batasan dan Kondisi Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disusun untuk setiap unit reaktor.

(1) Batasan dan Kondisi Operasi Reaktor Nondaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. Batas Keselamatan; b. Pengesetan Sistem Keselamatan; c. Kondisi Batas untuk Operasi Normal; d. Persyaratan Surveilan; dan e. Persyaratan Administrasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Informasi setiap parameter pada Batas Keselamatan, Pengesetan Sistem Keselamatan, dan Kondisi Batas untuk Operasi Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. tujuan penetapan nilai parameter Batasan dan Kondisi Operasi; b. keberlakuan parameter Batasan dan Kondisi Operasi; c. spesifikasi Batasan dan Kondisi Operasi; dan d. dasar penetapan nilai parameter Batasan dan Kondisi Operasi. (3) Format dan isi Batasan dan Kondisi Operasi Reaktor Nondaya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala BAPETEN ini. (4) Dalam penyusunan Batasan dan Kondisi Operasi Reaktor Nondaya, Pemegang Izin dapat mengacu contoh isi Batasan dan Kondisi Operasi Reaktor Nondaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala BAPETEN ini.

Parameter yang dipertimbangkan sebagai Kondisi Batas untuk Operasi Normal tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pemegang Izin harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan Batasan dan Kondisi Operasi selama pengoperasian Reaktor Nondaya.

(1) Pemegang Izin dilarang melakukan perubahan Batasan dan Kondisi Operasi kecuali telah memperoleh persetujuan dari Kepala BAPETEN. (2) Perubahan Batasan dan Kondisi Operasi harus berdasarkan analisis keselamatan dan dinilai oleh panitia penilai keselamatan. (3) Perubahan Batasan dan Kondisi Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala BAPETEN untuk memperoleh izin operasi baru.

Pada saat Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku, Batasan dan Kondisi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bagi Reaktor Nondaya yang sudah beroperasi masih tetap berlaku, sampai dengan perpanjangan izin operasi.

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2013 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id