Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2014 tentang PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BIDANG KETENAGANUKLIRAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

3. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

4. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

5. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

6. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

7. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

8. Tapak adalah lokasi di daratan yang dipergunakan untuk konstruksi, komisioning, operasi, dan dekomisioning, satu atau lebih instalasi nuklir beserta sistem terkait lainnya.

9. Konstruksi adalah kegiatan membangun instalasi nuklir di tapak yang sudah ditentukan, meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, pemasangan, dan pengujian struktur, sistem, dan komponen instalasi nuklir tanpa bahan nuklir.

10. Komisioning adalah kegiatan pengujian untuk membuktikan bahwa struktur, sistem, dan komponen instalasi nuklir terpasang yang dioperasikan dengan bahan nuklir memenuhi persyaratan dan kriteria desain. www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Dekomisioning Instalasi Nuklir yang selanjutnya disebut Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya instalasi nuklir secara tetap, antara lain dilakukan pemindahan bahan nuklir dari instalasi nuklir, pembongkaran komponen instalasi, dekontaminasi, dan pengamanan akhir.

12. Pembangunan adalah kegiatan yang dimulai dari penentuan tapak sampai dengan penyelesaian konstruksi.

13. Pengoperasian adalah kegiatan yang mencakup komisioning dan operasi Instalasi Nuklir.

14. Pemohon adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, badan usaha milik negara, koperasi, atau badan swasta yang berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan Izin Tapak, Izin Konstruksi, Izin Komisioning, Izin Operasi, Izin Dekomisioning Instalasi Nuklir, atau Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir kepada BAPETEN.

15. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.

16. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan memberikan ketentuan bagi: a. Pemohon dalam penyusunan dokumen Amdal bidang ketenaganukliran; dan b. Pemegang Izin dalam menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan.

(1) Bidang ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup rencana usaha dan/atau kegiatan: a. Pembangunan, dan Pengoperasian reaktor nuklir; b. Pembangunan, dan Pengoperasian instalasi nuklir nonreaktor; c. Pembangunan, dan Pengoperasian instalasi pengelolaan limbah radioaktif yang meliputi kegiatan konstruksi dan operasi; dan d. produksi radioisotop dengan semua kapasitas yang berasal dari reaksi fisi. (2) Pembangunan, dan Pengoperasian reaktor nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. reaktor daya dengan semua kapasitas daya; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. reaktor nondaya dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilowatt thermal. (3) Pembangunan, dan Pengoperasian instalasi nuklir nonreaktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. permurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, dan/atau fabrikasi bahan bakar nuklir dengan semua kapasitas termasuk instalasi pengujian bahan bakar nuklir pasca iradiasi; b. pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas dengan semua kapasitas; c. penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas dengan kapasitas setara dengan atau lebih besar dari 3.000 (tiga ribu) megawatt thermal; dan d. penyimpanan lestari dengan semua kapasitas. (4) Pembangunan, dan Pengoperasian instalasi pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pengolahan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang dengan semua kapasitas; dan b. pembuangan (disposal) limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang dengan semua kapasitas.

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun dan diajukan oleh Pemohon untuk memperoleh Izin Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BAPETEN sebagai salah satu persyaratan teknis untuk memperoleh izin Konstruksi.

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas dokumen: a. Kerangka Acuan; b. Andal; dan c. RKL-RPL. (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memuat analisis mengenai dampak lingkungan untuk kondisi normal. (3) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemohon wajib menggunakan pendekatan studi: a. tunggal; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. terpadu; atau c. kawasan. (4) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan apabila Pemohon merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan bidang ketenaganukliran yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya dilaksanakan oleh BAPETEN. (5) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan bidang ketenaganukliran yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan BAPETEN; dan (6) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan apabila kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan bidang ketenaganukliran yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

(1) Ketentuan di dalam Peraturan Kepala BAPETEN ini dilaksanakan dengan pendekatan bertingkat, bergantung pada karakteristik dan potensi bahaya radiologi. (2) Karakteristik dan potensi bahaya radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada: a. jenis instalasi atau fasilitas bidang ketenaganukliran; b. kapasitas instalasi atau fasilitas bidang ketenaganukliran; dan c. lingkup kegiatan ketenaganukliran. (3) Pendekatan bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam proses pelingkupan dalam dokumen Kerangka Acuan untuk menentukan kedalaman studi Andal dan RKL-RPL.

(1) Format dan isi Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala BAPETEN ini. (2) Format dan isi Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala BAPETEN ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Format dan isi RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala BAPETEN ini.

(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat kajian Dampak Penting terhadap komponen lingkungan yang meliputi: a. geo-fisik-kimia; b. biologi; c. sosial ekonomi budaya; dan d. kesehatan masyarakat. (2) Dampak Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek: a. radiologi; dan b. nonradiologi.

(1) Pemegang Izin harus menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b kepada Kepala BAPETEN: a. sebagai salah satu persyaratan teknis untuk memperoleh izin komisioning dan izin operasi; dan b. selama kegiatan bidang ketenaganukliran berlangsung setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan antara lain memuat: a. pendahuluan; b. deskripsi kegiatan; c. pelaksanaan Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. evaluasi hasil pelaksanaan Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan e. kesimpulan. (3) Format dan isi laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal terjadi perubahan Izin Lingkungan yang mengharuskan perubahan dokumen Amdal, Pemegang Izin harus menyusun: a. Amdal baru; atau b. adendum Andal dan RKL-RPL. (2) Penyusunan Amdal baru harus dilakukan jika: a. skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut sama dengan atau lebih besar dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal; b. rencana perubahan dimaksud akan berpotensi menimbulkan Dampak Penting baru; dan/atau c. rencana perubahan dimaksud akan berpotensi mengubah batas wilayah studi. (3) Penyusunan Adendum Andal dan RKL-RPL dilakukan jika: a. skala besaran rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut lebih kecil dari skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal; b. tidak terdapat Dampak Penting baru atau Dampak Penting yang timbul akibat perubahan tersebut sudah dikaji dalam Amdal sebelumnya; dan c. rencana perubahan dimaksud tidak mengubah batas wilayah studi. (4) Perubahan Izin Lingkungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen Amdal yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Kepala BAPETEN ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

Pada saat Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 03P/Ka-BAPETEN/VI-99 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: 04P/Ka-BAPETEN/VI-99 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Nuklir dan Instalasi Lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2014 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id