PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
- Penanaman Modal adalah kegiatan untuk menjalankan usaha di Indonesia dengan
menanam modal secara langsung dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun
1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah instansi Pemerintah yang
menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN.
- Persetujuan penanaman modal adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka
pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip
fasilitas fiskal dan Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Sementara sampai dengan
memperoleh Izin Usaha Tetap.
- Perizinan…
PRESIDEN
- Perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal adalah izin-izin yang
diperlukan untuk pelaksanaan lebih lanjut atas Surat Persetujuan Penanaman
Modal.
- Sistem Pelayanan Satu Atap adalah suatu sistem pelayanan pemberian persetujuan
penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi Pemerintah
yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
Pasal 2
Penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas bidang-bidang :
Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
Promosi dan kerjasama penanaman modal;
Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal;
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
Pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
Pasal 3…
PRESIDEN
Pasal 3
Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM,
berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang
bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap.
Pasal 4
Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan
kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c kepada BKPM melalui sistem pelayanan
satu atap.
Pasal 5
Sistem pelayanan satu atap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4
dilaksanakan oleh BKPM sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981
tentang Badan Kooordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004.
Pasal 6…
PRESIDEN
Pasal 6
Kepala BKPM dalam melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi dengan
instansi yang membina bidang usaha penanaman modal.
Pasal 7
Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan
fasilitas penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan, oleh BKPM
diserahkan kepada instansi yang membidangi usaha penanaman modal.
Pasal 8
(1) Permohonan persetujuan proyek baru dalam rangka PMA yang telah diterima
oleh Perwakilan RI di luar negeri sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini
tetap diproses oleh Perwakilan RI di luar negeri, dan diselesaikan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden
ini.
(2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, semua
permohonan diajukan kepada BKPM.
BAB IV…
PRESIDEN
Pasal 9
Semua persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMA
dan PMDN yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap
berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perizinan tersebut.
Pasal 10
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2004
INDONESIA,
ttd
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik
investor untuk melakukan investasi di Indonesia, memandang
perlu untuk menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan
penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap;
- bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom,
perlu ada kejelasan prosedur pelayanan Penanaman Modal Asing
dan Penanaman Modal Dalam Negeri;
- bahwa untuk itu perlu
…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2943);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848);
- Peraturan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan
Kooordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 135) Sebagaimana Telah Beberapa
Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun
2004;