Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Penanaman Modal adalah kegiatan untuk menjalankan usaha di Indonesia dengan

menanam modal secara langsung dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor

1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun

1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah instansi Pemerintah yang

menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN.

1. Persetujuan penanaman modal adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka

pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip

fasilitas fiskal dan Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Sementara sampai dengan

memperoleh Izin Usaha Tetap.

1. Perizinan…

PRESIDEN

1. Perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal adalah izin-izin yang

diperlukan untuk pelaksanaan lebih lanjut atas Surat Persetujuan Penanaman

Modal.

1. Sistem Pelayanan Satu Atap adalah suatu sistem pelayanan pemberian persetujuan

penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi Pemerintah

yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.