Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

Pasal 1

Membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim

Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 2

(1) Susunan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagai

berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN

  • Ketua : Wakil Presiden

  • Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan;

  1. Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat;epkumham.go 3. Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian;

  1. Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi;

  1. Menteri Keuangan;

  2. Menteri Dalam Negeri;

  3. Kepala Unit Kerja Presiden untuk

Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan;

  1. Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A.

(Anggota Dewan Pertimbangan

Presiden).

(2) Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional

bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bertugas:

  • Menetapkan acuan nasional untuk tata kelola pemerintahan

yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi

nasional;

  • Menetapkan ...

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN

  • Menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi

pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi

birokrasi;

  • Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk

menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan

program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;epkumham.go

  • Menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi;

  • Membentuk dan menetapkan Tim Independen dan Tim

Penjaminan Kualitas (Quality Assurance);

  • Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam

melaksanakan tugasnya;

  • Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan kepada Presiden.

Pasal 3

(1) Susunan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagai berikut:

  • Ketua : Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi

  • Anggota : 1. Menteri Keuangan;
  1. Menteri Dalam Negeri;

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN

  1. Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

  1. Menteri Sekretaris Negara;

  2. Sekretaris Kabinet.epkumham.go

(2) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab kepada

Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

(3) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertugas:

  • Menyusun rancangan Grand Design dan Road Map

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

  • Merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi

birokrasi nasional;

  • Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan

reformasi birokrasi nasional;

  • Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para

pemangku kepentingan (stakeholders);

  • Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Reformasi

Birokrasi Nasional;

  • Memberikan arahan kepada Unit Pengelola Reformasi

Birokrasi Nasional;

  • Mengusulkan ...

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN

  • Mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan

reformasi birokrasi untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi

Nasional;

  • Melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasiepkumham.go birokrasi nasional kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi

Birokrasi Nasional.

(4) Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi

Nasional, serta didukung oleh Tim Independen dan Tim

Penjaminan Kualitas (Quality Assurance).

Pasal 4

(1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Pengarah

Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen, dan Tim

Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dibebankan pada

anggaran Sekretariat Kantor Wakil Presiden.

(2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Reformasi

Birokrasi Nasional dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi

Nasional dibebankan pada anggaran Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 2010epkumham.goPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

ttd.

Dr. M. Iman Santoso

www.djpp.depkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik, diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi secara

nasional;

  • bahwa tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional adalah

untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional,

berintegritas, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,

serta peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan;

  • bahwa dalam rangka sinkronisasi, konsistensi dan efektivitas

pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi nasional, perlu

dilakukan penguatan kelembagaan pelaksana reformasi birokrasi

di tingkat nasional;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf

c, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republikepkumham.goIndonesia Nomor 3890);

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025epkumham.go (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

  1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

  1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
KEPPRES 23/2010 — PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2010
Referensi Silang (10)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
UU 28/1999 — PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 15/2004
UU 32/2004 — Pemerintahan Daerah
UU 12/2008 — PERUBAHAN KEDUA ATAS
UU 17/2007 — RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
PERPRES 5/2010 — Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang...