Pasal 2

(1) Susunan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagai

berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN

• Ketua : Wakil Presiden

• Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan;

1. Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat;epkumham.go 3. Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian;

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi;

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Kepala Unit Kerja Presiden untuk

Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan;

1. Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A.

(Anggota Dewan Pertimbangan

Presiden).

(2) Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional

bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bertugas:

• Menetapkan acuan nasional untuk tata kelola pemerintahan

yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi

nasional;

• Menetapkan ...

www.djpp.depkumham.go.id

PRESIDEN

• Menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi

pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi

birokrasi;

• Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk

menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan

program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;epkumham.go

• Menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi;

• Membentuk dan menetapkan Tim Independen dan Tim

Penjaminan Kualitas (Quality Assurance);

• Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam

melaksanakan tugasnya;

• Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan kepada Presiden.