Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2010

Konten tidak tersedia.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka efektivitas percepatan pelaksanaan

reformasi birokrasi, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan

Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite

Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi

Nasional;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3890);

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

www.djpp.depkumham.go.id

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republikdepkumham.go.id Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

  1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

  1. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi

Birokrasi Nasional;

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
perubahan KEPPRES 14/2010 — PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
DIUBAH OLEH
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
Referensi Silang (11)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
UU 28/1999 — PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 15/2004
UU 32/2004 — Pemerintahan Daerah
UU 12/2008 — PERUBAHAN KEDUA ATAS
UU 17/2007 — RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
PERPRES 5/2010 — Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang...
KEPPRES 14/2010 — PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI...