PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2010

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAdepkumham.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas percepatan pelaksanaan

reformasi birokrasi, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan

Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite

Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi

Nasional;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3890);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

www.djpp.depkumham.go.id

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republikdepkumham.go.id Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

1. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi

Birokrasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI

BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI

NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010

tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi

www.djpp.depkumham.go.id

Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf e dan huruf f dihapus, sehingga

Pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

(3) Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bertugas:

• Menetapkan acuan nasional untuk tata kelola

pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan

reformasi birokrasi nasional;

• Menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar

bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja

operasi birokrasi;

• Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk

menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagidepkumham.go.id pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja

operasi birokrasi;

• Menetapkan program-program unggulan dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

• Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) ditambah huruf e baru dan huruf f

baru, sehingga Pasal 3 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

(3) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertugas:

• Menyusun rancangan Grand Design dan Road Map

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

• Merumuskan kebijakan dan strategi operasional

reformasi birokrasi nasional;

• Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan

reformasi birokrasi nasional;

• Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan

para pemangku kepentingan (stakeholders);

• Membentuk dan menetapkan Tim Independen dan

Tim Penj aminan Kualitas (Quality Assurance) atas

persetuj uan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi

www.djpp.depkumham.go.id

Nasional;

• Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga

dalam melaksanakan tugasnya;

• Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola

Reformasi Birokrasi Nasional;

• Memberikan arahan kepada Unit Pengelola

Reformasi Birokrasi Nasional;

• Mengusulkan penetapan pelaksanaan dan

keberlanjutan reformasi birokrasi untuk

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional; dan

• Melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan

reformasi birokrasi nasional kepada Ketua Komite

Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.”depkumham.go.id 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite

Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen, Tim

Penjaminan Kualitas (Quality Assurance), Tim Reformasi

Birokrasi Nasional, dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional

dibebankan pada anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Oktober 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id