Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN DAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Perubahan Iklim yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.

Pasal 2

Panitia Nasional mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, di Bali pada tanggal 3 sampai dengan 14 Desember 2007;
  2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pertemuan persiapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan konferensi sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah, organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut :

  • Ketua : 1.Menteri Negara Lingkungan Hidup; : 2.Menteri Luar Negeri;

  • Ketua Pelaksana Harian : Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Permasalahan Lingkungan Internasional dan Kemitraan;

  • Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup;

  • Bidang Substansi

  1. Ketua Bidang : Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  2. Wakil Ketua Bidang : Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar

Negeri;

  • Bidang Dukungan Umum
  1. Ketua Bidang : Deputi VI Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  2. Wakil Ketua Bidang : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri;
  • Bidang Dukungan Strategis Ketua Bidang : Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Program Khusus.

Pasal 5

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Eksekutif Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Konvensi Perubahan lklim.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional memperhatikan

arahan dari Panitia Pengarah yang terdiri dari :

  • Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  • Menteri Kelautan dan Perikanan;
  • Menteri Kehutanan;
  • Menteri Pertanian;
  • Menteri Perindustrian;
  • Menteri Perhubungan;
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  • Menteri Dalam Negeri;
  • Menteri Keuangan;
  • Menteri Perdagangan;
  • Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
  • Menteri Komunikasi dan Informatika;
  • Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
  • Menteri Negara Riset dan Teknologi;
  • Menteri Sekretaris Negara;
  • Sekretaris Kabinet;
  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Kepala Badan Intelijen Negara;
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  • Gubernur Provinsi Bali.

(2) Panitia pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

memberikan arahan kepada Panitia Nasional.

(3) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertindak

sebagai koordinator Panitia Pengarah.

Pasal 7

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Panitia

Nasional dapat membentuk Panitia Penyelenggara.

(2) Susunan organisasi dan keanggotaan Panitia Penyelenggara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Ketua Panitia Nasional.

Pasal 8

(1) Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional kepada Presiden.

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2007.

Pasal 9

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007 serta dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, dibentuk Delegasi Republik Indonesia yang bertugas mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam konferensi dimaksud. (2 )Delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim.

(3) Susunan keanggotaan Delegasi Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Ketua Panitia Nasional.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Ketua Panitia Nasional.

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG
  • bahwa sebagai pelaksanaan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, Pemerintah Indonesia telah diberi kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim;
    • bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 3 sampai dengan 14 Desember 2007;
    • bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan konferensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan dan Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim;
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Referensi Silang (2)
UU 6/1994 — PENGESAHAN UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON
UU 23/1997 — PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP