Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional memperhatikan

arahan dari Panitia Pengarah yang terdiri dari :

• Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
• Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
• Menteri Kelautan dan Perikanan;
• Menteri Kehutanan;
• Menteri Pertanian;
• Menteri Perindustrian;
• Menteri Perhubungan;
• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
• Menteri Dalam Negeri;
• Menteri Keuangan;
• Menteri Perdagangan;
• Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
• Menteri Komunikasi dan Informatika;
• Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
• Menteri Negara Riset dan Teknologi;
• Menteri Sekretaris Negara;
• Sekretaris Kabinet;

• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Kepala Badan Intelijen Negara;
• Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
• Gubernur Provinsi Bali.

(2) Panitia pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

memberikan arahan kepada Panitia Nasional.

(3) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertindak

sebagai koordinator Panitia Pengarah.