Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,692)

KEPPRES 135/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1950 tentang PEMBEBASAN M. SEWAKA DARI TUGAS SEBAGAI KOMISARIS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT UNTUK NEGARA PASUNDAN

KEPPRES 134/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1950 tentang PEMBEBASAN SAMADIKUN DARI TUGAS SEBAGAI KOMISARIS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT UNTUK JAWA TIMUR

KEPPRES 133/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. TAMZIL SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA

KEPPRES 132/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MAYOR JENDERAL R. H. ABDUL KADI SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA PEMERINTAH KERAJAAN AFGHANISTAN

KEPPRES 131/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN DR. R. PIRNGADI SEBAGAI PEGAWAI TINGGI UNTUK URUSAN UMUM

KEPPRES 130/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 1950 tentang MENGANGKAT DR. SOEDARSONO SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA PEMERINTAH INDIA

PP 13/1950 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang MENYEDIAKAN DANA-DANA KEPADA BANK NEGARA INDONESIA

KEPPRES 129/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN DR. SUBANDRIO SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH PADA PEMERINTAH REPUBLIK BURMA

KEPPRES 128/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN PANITIA YANG BERTUGAS MENGIKHTIARKAN ATURAN UNTUK PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KEPPRES 127/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1950 tentang PENGHAPUSAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAERAH BAGIAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN MENGGABUNGKAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TERSEBUT KEPADA REPUBLIK INDONESIA

KEPPRES 126/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 1950 tentang PEMBUBARAN NEGARA SUMATERA SELATAN

KEPPRES 125/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1950 tentang PENCABUTAN KETETAPAN GUBERNUR JENDERAL HINDIA BELANDA NOMOR 1 TAHUN 1948

KEPPRES 124/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. RATMOKO SEBAGAI PEGAWAI TINGGI DIPERBANTUKAN PADA DIREKTUR PRESIDEN

PP 12/1950 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1950 tentang MENGUBAH TABAKSACCIJNS-VERORDENING

PP 11/1950 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1950 tentang MENGHAPUSKAN PEMERINTAHAN MILITER DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN ENCLAVE-ENCLAVE KASUNANAN DAN MANGKUNEGARAN

UU 11/1950 Berlaku

PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA BARAT

PP 10/1950 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1950 tentang MENGUBAH PERATURAN-DEVISEN

UU 10/1950 Berlaku

PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA TENGAH

PP 1/1950 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1950 tentang MENJALANKAN HAK MEMILIH DAN HAK MENOLAK KEBANGSAAN INDONESIA BAGI ORANG YANG MENJELANG WAKTU PENYERAHAN KEDAULATAN KAULANEGARA KERAJAAN BELANDA

UU 1/1950 Berlaku

SUSUNAN, KEKUASAAN DAN JALAN-PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG

COLONIAL_OTHER toelatings-ordonanntie-1949/1949 Historis

Toelatings-Ordonanntie 1949

PP 9/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1949 tentang KEWAJIBAN BERBAKTI BAGI PELAJAR

UU 9/1949 Berlaku

persetujuan Konperensi Meja Bundar;

PP 8/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 tentang MENGADAKAN BINTANG GERILYA SEBAGAI TANDA JASA

UU 8/1949 Berlaku

perubahan Undang-Undang 1948 No. 9 dari hal kedudukan hukum anggauta

PP 7/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1949 tentang PENGELUARAN METERAI TEMPEL DAN METERAI UPAH DENGAN BENTUK BARU

UU 7/1949 Berlaku

PENUNJUKKAN PEMANGKU-SEMENTARA

PP 6/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1949 tentang PEMERIKSAAN PEGAWAI YANG TELAH MEMBERIKAN TENAGANYA KEPADA PEMERINTAH PENDUDUKAN

UU 6/1949 Berlaku

PENAMBAHAN JUMLAH ANGGAUTA KOMITE NASIONAL PUSAT.

PP 5/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1949 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN DALAM PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI TAHUN 1948, TERMUAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948 NO. 21

UU 5/1949 Berlaku

penetapan tarip pajak pendapatan dan pajak upah.

PP 4/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1949 tentang UANG KEHORMATAN/UANG DUDUK BAGI KETUA DAN ANGGOTA ANGGATA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

UU 4/1949 Berlaku

PERUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921.

PP 35/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1949 tentang PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA (ANAK-ANAKNYA) PEGAWAI NEGERI YANG MENINGGAL DUNIA

PP 34/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1949 tentang PEMBERIAN PENSIUN KEPADA PEGAWAI NEGERI

PP 33/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 tentang PERATURAN TENTANG LAPANG PEKERJAAN, SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN AGAMA

PP 32/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1949 tentang PERATURAN TENTANG PENGHARGAAN PEMERINTAH TERHADAP PELAJAR YANG TELAH BERBAKTI UNTUK NEGARA

PP 31/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1949 tentang PENGESAHAN PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH

PP 3/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1949 tentang HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI

UU 3/1949 Berlaku

TARIP PAJAK POTONG TAHUN 1949.

PP 29/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1949 tentang PERATURAN PENGHASILAN ANGGOTA BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT

PP 28/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1949 tentang PERATURAN MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1949 TENTANG LAPANG KERJA, SUSUNAN PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN PERBURUHAN DAN SOSIAL

PP 27/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1949 tentang PERATURAN TENTANG LAPANG KERJA, SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN MASING-MASING BAGIAN JAWATAN KEMENTRIAN PENERANGAN

PP 26/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1949 tentang PENGESAHAN PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH

PP 24/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang PERATURAN TENTANG DISIPLIN TENTARA UNTUK SELURUH ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA

PP 23/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENGGABUNGAN PERGURUAN TINGGI MENJADI UNIVERSITAS

PP 22/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1949 tentang PENARIKAN KEMBALI PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1949 TENTANG PEMERIKSAAN PEGAWAI YANG TELAH MEMBERIKAN TENAGANYA KEPADA PEMERINTAH PENDUDUKAN

PP 21/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1949 tentang PERATURAN GAJI MILITER 1949

PP 20/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1949 tentang MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO.73 TAHUN 1949, MENGENAL SEKOLAH TINGGI HUKUM

PP 2/1949 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1949 tentang PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENGHARGAAN KEDUDUKAN ANGGOTA ANGGOTA BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT