Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,692)

KEPPRES 21/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1950 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PERENCANA LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

PP 21/1950 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang PEMBENTUKAN DAERAH PROPINSI

KEPPRES 209/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 209 Tahun 1950 tentang PENGHAPUSAN AYAT A DALAM DIKTUM KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

KEPPRES 208/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 208 Tahun 1950 tentang PANITIA URUSAN UMUM PEGAWAI

KEPPRES 207/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 207 Tahun 1950 tentang PENUGASAN DR.CGGJ. NAN STEENIS UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN DARI BADAN ILMU PENGETAHUAN GUNA PENYUSUNAN FLORA MALESIANA

KEPPRES 206/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 206 Tahun 1950 tentang PENUNJUKAN IR. KUSNOTO, HARUN JAHYA DAN IR. M. VAN DER VOORT SEBAGAI DELEGASI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT UNTUK MENGHADIRI KONGRES INTERNASIONAL ILMU TANAH DI AMSTERDAM

KEPPRES 205/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 205 Tahun 1950 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PENYELIDIKAN KEDUDUKAN PEGAWAI BANGSA BELANDA

KEPPRES 204/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1950 tentang PERNYATAAN KEADAAN DARURAT PERANG BAGI DAERAH MALUKU UTARA DAN DAERAH MALUKU SELATAN MULAI TANGGAL 4 JULI 1950

KEPPRES 203/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 203 Tahun 1950 tentang MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU DEWAN PERWAKILAN KOTA SEMENTARA DAN BADAN PEMERINTAHAN HARIAN KOTAPRAJA DJAKARTA RAYA

KEPPRES 202/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 202 Tahun 1950 tentang BESARNYA SOKONGAN KARET, TEH, KOPI, COKLAT, KULIT KINA GUNA MEMBIAYAI RISET DAN PROPAGANDA BARANG-BARANG TERSEBUT

KEPPRES 201/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1950 tentang BESARNYA SOKONGAN DARI TEH GUNA MEMBIAYAI RISET DAN PROPAGANDA TEH

KEPPRES 200/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN R.S. DARMOSOETANTO SEBAGAI DIREKTUR BANK TABUNGAN POS DARI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, TENAGA DAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

KEPPRES 20/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. BESAR MARTOKOESOEMO MENJADI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

PP 20/1950 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1950 tentang MENGUBAH PERATURAN DEVISEN (STAATSBLAD INDONESIA 1940 N0. 291)

PP 2/1950 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1950 tentang PENETAPAN GAJI DAN UPAH PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT YANG BUKAN BANGSA BELANDA

UU 2/1950 Berlaku

MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENERBITAN

KEPPRES 199/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1950 tentang PEMBERHENTIAN IR. SAKIRMAN DARI JABATAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA BERSAMA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN REPUBLIK INDONESIA

KEPPRES 19/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1950 tentang PENUNJUKAN UNTUK MENJALANKAN SEMENTARA JABATAN JAKSA AGUNG KEPADA MR. TIRTAWINATA

PP 19/1950 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1950 tentang TAMBAHAN PERSEDIAAN UANG UNTUK BANK NEGARA INDONESIA

KEPPRES 188/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MAYOR JENDERAL SOEHARDJO HARDJOWARDOJO SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA MILITER PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

KEPPRES 187/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 187 Tahun 1950 tentang PENGGANTIAN ANGGOTA DELEGASI YANG AKAN DIKIRIM KE KONPERENSI ILO

KEPPRES 186/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 186 Tahun 1950 tentang PENUNJUKAN MENTERI SOSIAL MR. KOSASIH PURWANEGARA SEBAGAI MENTERI PERBURUHAN

KEPPRES 185/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 185 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN WAKIL-WAKIL REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA PANITIA BERSAMA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN REPUBLIK INDONESIA

KEPPRES 184/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1950 tentang PEMBERHENTIAN DAN MENGELUARKAN DARI DINAS TENTARA BAGI LETNAN KOLONEL HUSEIN JOESOEF

KEPPRES 183/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1950 tentang PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT UNTUK DIKIRIM KE KONFERENSI ILO

KEPPRES 18/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN R.SOEROSO SEBAGAI KETUA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN, APVAN GOGH SEBAGAI WAKIL KETUA DAN OEY TIEN TIONG SEBAGAI ANGGOTA

PP 18/1950 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1950 tentang PENCABUTAN "HET WERKLIEDEN REGLEMENT MARINE 1936" DAN BERLAKUNYA JUGA M.D.R. 1939 UNTUK PARA PEKERJA HARIAN DAN JAM-JAMAN DARI PENATARAN ANGKATAN LAUT DAN JAWATAN-JAWATAN ANGKATAN LAUT LAINNYA

KEPPRES 177/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO IX, PROF. SOEPOMO MR. SJAFRUDDIN PRASIRA NEGARA MASING-MASING SEBAGAI ACTING PERDANA MENTERI, MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI KEMAKMURAN

KEPPRES 176/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN DR. J. LEIMENA MENJADI ACTING MENTERI PENDIDIKAN PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

KEPPRES 175/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1950 tentang PERSETUJUAN KONSTITUSI WORLDHEALTH ORGANIZATION

KEPPRES 174/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. LOEKMAN HAKIM MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KOMISARIS PEMERINTAH PADA DEJAVASCHE BANK

KEPPRES 173/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 1950 tentang MENGANGKAT MR. ALEXANDER ANDRIES MARAMIS SEBAGAI ANGGOTA MAHKAMAH ARBITRASE UNI

KEPPRES 172/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. WIRYONO PRODJODIKORO SEBAGAI ANGGOTA MAHKAMAH ARBITRASE UNI

KEPPRES 171/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. DR. KUSUMAH ATMADJA MENJADI ANGGOTA MAHKAMAH ARBITRASE UNI

KEPPRES 170/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. UTOYO SEBAGAI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PADA PEMERINTAH COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

KEPPRES 17/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN PENINJAU UNTUK DI KIRIM KE KONPERENSI REGIONAL DI ASIA

PP 17/1950 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1950 tentang MENGUBAH SURAT PUTUSAN TANGGAL 6 JANUARI 1949 NO. 2 (STAADBLAD 1949 NO. 2)

KEPPRES 169/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1950 tentang PERNYATAAN KEADAAN DARURAT PERANG BAGI DAERAH SULAWESI TENGAH, SULAWESI UTARA MINAHASA, DAN DAERAH SANGIR TALAUD MULAI TANGGAL 10 MEI 1950

KEPPRES 168/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN HAKIM OPSIR PADA MAHKAMAH TENTARA DI JAWA DAN MADURA

KEPPRES 162/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1950 tentang PEMOTONGAN GAJI P.J. SCHALKX, TD, ND, ADMINISTRATEUR 3E KL DIPERBANTUKAN KEPADA JAWATAN KESEHATAN NEGARA SUMATERA SELATAN PALEMBANG

KEPPRES 161/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. SUMITRO REKSODIPUTRO SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGARAHAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

KEPPRES 160/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 160 Tahun 1950 tentang PERNYATAAN KEADAAN DARURAT PERANG BAGI KARESIDEN SULAWESI SELATAN MULAI TANGGAL 26 APRIL 1950

KEPPRES 16/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1950 tentang PEMBUBARAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, DEPUTASI INDONESIA DAN DEPUTASI INDONESIA SERIKAT

PP 16/1950 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1950 tentang PENETAPAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPPRES 15/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1950 tentang PENGANGKATAN MR. A.K. PRINGGODIGDO MENJADI DIREKTUR KABINET PRESIDEN

PP 15/1950 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1950 tentang BIRO DEMOBILISASI NASIONAL

KEPPRES 14/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1950 tentang PEMBERIAN PANGKAT MILITER TITULER JENDERAL KEPADA YANG MULIA HAMENGKUBUWONO IX

PP 14/1950 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1950 tentang PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 32 TAHUN 1949 TENTANG PENGHARGAAN PEMERINTAH TERHADAP PELAJAR YANG TELAH BERBAKTI

UU 14/1950 Berlaku

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA BARAT

KEPPRES 136/1950 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1950 tentang PEMBEBASAN MR. M. NASRUN DARI TUGAS SEBAGAI KOMISARIS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT UNTUK DAERAH PADANG DAN SEKITARNYA