PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA YOGYAKARTA

Pemerintahan Haminte-Kota terdiri dari:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Haminte-Kota atau disingkat Dewan Kota;
2. Dewan Executief Haminte-Kota atau disingkat Dewan Pemerintah Kota, dan
3. Wali Kota.

Dewan Kota terdiri dari:

1. Wali Kota sebagai Ketua,
2. Seorang Wakil Ketua merangkap Wakil Wali Kota, yang dipilih oleh dan dari anggauta-anggauta Dewan Kota,
3. 50 (lima puluh) anggauta yang dipilih oleh penduduk Haminte-Kota.

www.djpp.depkumham.go.id

Dewan Pemerintah Kota yang menjalankan pemerintahan Haminte-Kota sehari-hari terdiri dari:

1. Wali Kota sebagai Ketua merangkap anggauta,
2. Wakil Ketua (anggauta) merangkap Wakil Ketua Dewan Kota dan
3. 5 (lima) anggauta yang dipilih oleh dan dari anggauta Dewan Kota.

Wali Kota diangkat oleh Presiden.

(1) Untuk menyelenggarakan kewajibannya, maka tiap-tiap tahun Haminte-Kota Yogyakarta diberi uang

tunjangan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menutup kekurangan keuangannya.

(2) Jumlah uang tunjangan ditetapkan dalam anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri.

(1) Urusan-urusan seperti yang tersebut di bawah ini yang ada di dalam daerah Haminte-Kota Yogyakarta

dan yang hingga waktu mulai berlakunya Undang-undang ini diselenggarakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, diserahkan kepada Haminte-Kota Yogyakarta.

1. Urusan tanah dan rumah-rumah,
2. Pendaftaran-pendaftaran tanah,
3. Urusan kuburan, terkecuali pasareyan Kota-Gede,
4. Pencatatan jiwa,
5. Urusan Rukun Kampung dan Rukun Tetangga,
6. Urusan Kesehatan Kota,
7. Pemeliharaan orang-orang terlantar (Wiloso Projo),
8. Rumah sakit Tungkak,
9. Perumahan dan makan pengungsi,
10. Pembagian barang-barang,
11. Pemotongan khewan,
12. Perusahaan air minum,
13. Pasar-pasar Kota,
14. Pajak-pajak lokaal, 15. Urusan jalan-jalan dan jembatan-jembatan, Perundang-undangan
15. Urusan bangunan-bangunan,
16. Pembersihan Kota, Peraturan
17. Urusan rooi,
18. Urusan pembuangan air (assaineering),ditjen
19. Penolong kebakaran,
20. Urusan yayasan purbakala,
21. Perbaikan dan pengeluasan Kota.

(2) Gedung-gedung dan alat-alat inventaris, anggaran belanja dan pegawai dari pada urusan-urusan yang

dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini turut diserahkan.

(3) Perubahan atau tambahan dari penyerahan urusan-urusan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini

selanjutnya dapat ditetapkan dengan putusan Menteri Dalam Negeri.

(1) Semua peraturan yang mengenai urusan-urusan yang diserahkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta

kepada Haminte-Kota Yogyakarta masih tetap berlaku.

(2) Dalam lingkungan kekuasannya maka Dewan Kota berhak mencabut, mengganti, merobah atau

menambah peraturanperaturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang hak tanah yang berlaku di daerah Kemantren Pamong Projo Kraton, maka segala peraturan ataupun ketetapan dari Haminte-Kota Yogyakarta berlaku buat semua penduduk dalam daerah HaminteKota Yogyakarta.

Undang-undang dan peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia berlaku buat Haminte-Kota Yogyakarta, kecuali jika di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan itu atau di dalam Undang- undang atau peraturan-peraturan lain dengan tegas ditentukan sebaliknya.

www.djpp.depkumham.go.id

Peraturan-peraturan yang hingga waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku buat stadsgemeente dan desa (Kalurahan) berlaku juga buat Haminte-Kota Yogyakarta dan desa (kalurahan) yang ada di dalam daerahnya, kecuali jikalau ada peraturan yang istimewa.

Perkataan-perkataan dalam "stadsgemeente-ordonnantie":

• "den Raad" atau "stadsgemeenteraad" harus dibaca "Dewan Kota",
• "het College van Burgemeester en Wethouders" harus dibaca "Dewan Pemerintah Kota"
• "Burgemeester" harus dibaca "Wali-Kota"
• "Loco Burgemeester" harus dibaca "Wakil Wali-Kota"
• "Gouverneur Generaal" atau "Gouverneur Generaal den Raad van Indie gehoord" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri",
• "Resident atau "College van Gedeputeerden" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri",
• "Stadsgemeente" harus dibaca "Haminte-Kota".

Sebelum adanya Undang-undang pemilihan Dewan Kota, maka Dewan Kota Yogyakarta disusun menurut Aturan berikut:

1. Mereka yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi anggauta Dewan Kota Yogyakarta tetap menjadi anggauta.
2. Memilih tambahannya supaya jumlah anggauta menjadi 50 orang, diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota menurut cara pembentukan Dewan ini sendiri.

Buat pertama kali anggaran belanja Haminte-Kota Yogyakarta ditetapkan seperti termuat dalam lampiran Undang-undang ini.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Perundang-undangan

Ditetapkan di Yogyakarta Peraturan pada tanggal 7 Juni 1947 PRESIDEN REPUBLIK ditjen INDONESIA,

SOEKARNO,

Menteri Dalam Negeri,

MOH. ROEM. Diumumkan pada tanggal 8 Juni 1947 Sekretaris Negara,

ke atas

(c)2010 Ditjen PP :: www.djpp.depkumham.go.id || www.djpp.info || Kembali