Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR

Pasal 1

Mengesahkan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2012

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2012

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Hukum,

Suripto

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkomitmen untuk mendukung upaya perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata nuklir;

  • bahwa dalam rangka melaksanakan komitmen tersebut, Pemerintah Negara Republik Indonesia telah menandatangani Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear- Test-Ban Treaty) pada tanggal 24 September 1996 di New York, Amerika Serikat;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) dengan Undang-Undang;

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang . . .

  1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Referensi Silang (16)
UU 37/1999 — HUBUNGAN LUAR NEGERI
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL
UU 25/1957 — PERSETUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGARAN
UU 8/1978 — PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI PENCEGAHAN
UU 9/1997 — PENGESAHAN TREATY ON THE SOUTHEAST ASIA
UU 10/1997 — KETENAGANUKLIRAN
UU 6/1998 — PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE
UU 36/1999 — TELEKOMUNIKASI
UU 3/2002 — PERTAHANAN NEGARA
UU 16/2002 — PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE...
UU 15/2003 — PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
UU 1/2002 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000
UU 9/2008 — PENGGUNAAN BAHAN KIMIA
UU 31/2009 — Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
PERPRES 46/2009 — Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2009 tentang...
KEPPRES 49/1986 — Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1986 tentang...