Peraturan Pemerintah (5,121)
PEMBERIAN GAJI/PESIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
IRIGASI
TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN/ATAU PENERIMAAN HIBAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2005
PERUBAHAN KELlMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985
PERUBAHAN KELIMA ATAS
PENETAPAN PENSIUN POKOK
PENETAPAN PENSIUN POKOK
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN
UNKNOWN Tahun 0
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LUWU DARI WILAYAH KOTA PALOPO KE WILAYAH KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU
TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang TATA CARA PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PUBLIKASI INFORMASI ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang KELURAHAN
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang DESA
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN KETIGA PP 8-2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN KEDUA PP 29-2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN KETUJUH PP 7-1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DANA PERIMBANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang PINJAMAN DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN PP 25-2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang PEDOMAN KEGIATAN PELIPUTAN LEMBAGA PENYIARAN ASING
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang PERUBAHAN PP 29-1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 tentang PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MUSI RAWAS DARI WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU KE WILAYAH KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA