PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal untuk
pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pembiayaan
sekunder perumahan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah
ini disebut Persero.
Pasal 2
Maksud dan tujuan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
adalah khusus untuk menyelenggarakan:
- kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan
sekunder perumahan pada bank dan lembaga keuangan yang
memberikan kredit pemilikan rumah.
- menghimpun dana masyarakat untuk membiayai kegiatan
pembiayaan sekunder perumahan dengan menerbitkan surat
berharga jangka panjang dan atau jangka pendek.
- kegiatan lain dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas.
BAB III ...
5
PRESIDEN
Pasal 3
(1) Penyertaan modal Negara pada Persero pada saat pendiriannya
adalah kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
(2) Nilai penyertaan modal Negara pada Persero sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu
triliun rupiah).
(3) Neraca pembukaan Persero ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan Persero diatur
dalam Anggaran Dasarnya, termasuk ketentuan mengenai modal
dasar Persero yang terbagi atas saham-saham sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2001.
Pasal 4
Pelaksanaan pendirian Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
dilakukan menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,
Undang- ...
6
PRESIDEN
Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2003 tentang Keuangan Negara
dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 serta ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Pasal 5
Penyelesaian pendirian Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dan pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Peraturan Pemerintah ini, dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ...
7
PRESIDEN
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Pebruari 2005
INDONESIA,
ttd.
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Pebruari 2005
ttd.
Dr. HAMID AWALUDIN
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa perekonomian nasional sedang mengalami kemerosotan
yang mengakibatkan pengerahan dan pengelolaan sumber
pembiayaan pembangunan melalui Perusahaan Pembiayaan
Sekunder Perumahan sangat penting artinya bagi tersedianya
pembiayaan pemilikan perumahan secara lebih efektif dan
efisien;
- bahwa perlu adanya alternatif pembiayaan lain selain bank
sebagai penyedia pendanaan bagi kebutuhan perumahan yaitu
dengan pendirian Perusahaan Pembiayaan Sekunder
Perumahan;
- bahwa untuk mewujudkan lembaga sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, dipandang perlu untuk melakukan Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan
Perseroan di bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, dan c, perlu
...
2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3587);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4297);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
- Undang-Undang ...
3
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan
Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);