Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang TATA CARA PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PUBLIKASI INFORMASI ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum.
3. Unit Pengelola Surat Utang Negara adalah unit kerja di bawah Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Surat Utang Negara.
4. Unit Pengelola Kas Negara adalah unit kerja di bawah Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas negara.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.

Penatausahaan, pertanggungjawaban dan publikasi informasi atas pengelolaan Surat Utang Negara diselenggarakan oleh Menteri.

Penatausahaan atas pengelolaan Surat Utang Negara mencakup kegiatan: a.administrasi . . .

a. administrasi pengelolaan Surat Utang Negara; dan b. akuntansi pengelolaan Surat Utang Negara.

(1) Administrasi pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mencakup kegiatan dokumentasi dan penyiapan bahan laporan. (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. penerbitan/penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang; b. pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo; c. penukaran Surat Utang Negara; d. pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara; e. pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen; dan f. pengelolaan rekening kas negara untuk transaksi Surat Utang Negara.

(1) Kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c, dan d dilaksanakan oleh Unit Pengelola Surat Utang Negara. (2) Kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kas Negara. (3) Kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam hal Menteri menunjuk Bank INDONESIA sebagai agen lelang, serta kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan e, dilaksanakan oleh Bank INDONESIA. Pasal 6. . .

(1) Akuntansi atas pengelolaan Surat Utang Negara didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. (2) Kegiatan akuntansi meliputi pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan. (3) Kegiatan pencatatan, pengukuran, dan pengklasifikasian atas pengelolaan Surat Utang Negara dilakukan oleh Unit Pengelola Surat Utang Negara. (4) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala kepada unit kerja di bawah Menteri yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat.

(1) Hasil penerbitan/penjualan Surat Utang Negara disetorkan ke rekening kas negara. (2) Tata cara penyetoran dan pengelolaan dana hasil penerbitan/penjualan Surat Utang Negara dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tata cara pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III . . .

(1) Menteri menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Utang Negara dan dana yang dikelola kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun anggaran sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Unit Pengelola Surat Utang Negara. (3) Pertanggungjawaban atas dana yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Unit Pengelola Kas.

(1) Bank INDONESIA wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap triwulan. (3) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta penjelasan dari Bank INDONESIA atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai format, isi laporan pertanggungjawaban, jadwal, dan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban Bank INDONESIA, serta hal lain yang terkait dengan tata cara pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Utang Negara diatur dengan Peraturan Menteri.

Menteri wajib secara berkala memublikasikan informasi mengenai pengelolaan Surat Utang Negara, yang antara lain meliputi: a. kebijakan pengelolaan utang dan rencana penerbitan Surat Utang Negara yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan; b. jumlah Surat Utang Negara yang beredar beserta komposisinya, termasuk jenis valuta, struktur jatuh tempo dan tingkat bunga; c. perkiraan dan realisasi pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara; dan d. jumlah dan jenis Surat Utang Negara yang telah dibeli kembali dan/atau telah dipertukarkan sebelum jatuh tempo.

(1) Publikasi data dan informasi mengenai Surat Utang Negara dilakukan oleh Unit Pengelola Surat Utang Negara. (2) Pihak . . .

(2) Pihak lain yang terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara hanya dapat melakukan publikasi data dan informasi mengenai Surat Utang Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. (3) Dalam hal instansi Pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal membutuhkan data dan informasi mengenai Surat Utang Negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, data dan informasi mengenai Surat Utang Negara dapat diperoleh langsung dari Bank INDONESIA.

Menteri berhak mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan penatausahaan Surat Utang Negara dari pihak yang terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara.

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui sarana yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan publikasi informasi atas pengelolaan Surat Utang Negara yang telah dilakukan sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan sah. Pasal 17 . . .

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AD INTERIM,

ttd YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 162

Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ABDUL WAHID

1