Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB 1 — PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal

ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang

Djakarta, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91

Tahun 2000.

Pasal 2

(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 berupa :

  • 28 (dua puluh delapan) unit mesin bus besar merek Mercedez

Benz (Turbocharger) senilai Rp3.449.600.000,00 (tiga miliar

empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

dan

  • 50 (lima puluh) unit bus ukuran besar motor diesel, yang terdiri

dari 41 (empat puluh satu) unit merek Mitsubishi dan 9

(sembilan) unit merek Hino senilai Rp5.934.614.250,00 (lima

miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat

belas ribu dua ratus lima puluh rupiah),

yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003.

(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) seluruhnya sebesar Rp9.384.214.250,00

(sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus

empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

BAB II …

PRESIDEN

BAB 2 — PELAKSANAAN PENAMBAHAN

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM)

dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan

Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan

Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan

Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara,

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan

Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri

sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2005

INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2005

ttd

Dr. HAMID AWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan

ttd

Lambock V.Nahattands

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan

usaha Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang

Djakarta, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan

modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum)

Pengangkutan Penumpang Djakarta;

  • bahwa kekayaan Negara berupa 28 (dua puluh delapan) unit mesin

bus besar merek Mercedez Benz (Turbocharger) dan 50 (lima puluh)

unit bus ukuran besar motor diesel, yang terdiri dari 41 (empat puluh

satu) unit merek Mitsubishi dan 9 (sembilan) unit merek Hino, yang

pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2003 dapat

ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam

modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang

Djakarta;

  • bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

  1. Undang- …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan

Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3732);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan

Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 180);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan

Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada

Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM)

dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4305);

Referensi Silang (5)
UU 17/2003 — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
UU 19/2003 — BADAN USAHA MILIK NEGARA
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
PP 13/1998 — Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998...
PP 91/2000 — Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000...