Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM)

dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan

Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan

Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan

Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara,

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.