Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut dengan Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

  2. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

  3. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.

  4. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan.

  5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

PENDIRIAN

BAB 2 — ANGGARAN DASAR

Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan Perusahaan Penerbit SBSN.

BAB III . . .

BAB 3 — ANGGARAN DASAR

Pasal 3

Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 bernama Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah

Negara Indonesia III, yang selanjutnya disebut Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III.

Pasal 4

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan berkantor di Jakarta.

Pasal 5

(1) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III didirikan untuk

jangka waktu sampai dengan SBSN yang diterbitkannya jatuh tempo atau dinyatakan lunas seluruhnya.

(2) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III dapat

menerbitkan SBSN lebih dari satu kali penerbitan.

Pasal 6

(1) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III didirikan dengan

tujuan untuk melaksanakan penerbitan SBSN.

(2) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan.

Pasal 7

(1) Modal Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III

merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

(2) Modal . . .

(2) Modal Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 8

(1) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III mempunyai

fungsi sebagai penerbit SBSN dan Wali Amanat.

(2) Fungsi Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III sebagai

Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk SBSN yang diterbitkannya.

Pasal 9

Dalam menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III berwenang:

  • menerbitkan SBSN; dan
  • melakukan perikatan dengan Pemerintah dan/atau pihak lain dalam rangka penerbitan SBSN.

Pasal 10

Dalam menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III berwenang:

  • melakukan perikatan dengan Pemerintah dan/atau pihak lain untuk kepentingan pemegang SBSN;

  • menunjuk pihak lain dengan persetujuan Menteri untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat;

  • mengawasi Aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN; dan

  • mewakili kepentingan lain pemegang SBSN terkait dengan perikatan dalam rangka penerbitan SBSN.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

  • menerbitkan SBSN;

  • menatausahakan dan memantau Aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN;

  • melakukan kegiatan yang diperlukan dalam rangka penerbitan SBSN sesuai dengan akad SBSN; dan/atau

  • kegiatan lain sesuai dengan tujuan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III.

Pasal 12

Pelaksanaan penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan Menteri

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dewan direktur Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.

Pasal 14

Anggota dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

(1) Tugas dan kewenangan dewan direktur meliputi:

  • menandatangani dokumen yang terkait dengan penerbitan SBSN;
  • mewakili Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III di dalam dan di luar pengadilan; dan
  • menunjuk pihak lain untuk membantu fungsi Wali Amanat.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dewan direktur bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 16

(1) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktur Utama.

(2) Dalam hal Direktur Utama berhalangan maka

penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh salah satu anggota dewan direktur.

BAB 4 — PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

(1) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan penerbitan SBSN kepada Menteri.

(2) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III wajib membuat

laporan tahunan kepada Menteri.

BAB 5 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2011

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2011

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

Setio Sapto Nugroho

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dapat dilakukan melalui Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara;

  • bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);

Referensi Silang (4)
UU 19/2008 — SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
PP 56/2008 — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
UU 19/2008 — SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA [Pasal 6]
UU 56/2008 — PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW [Pasal 3 ayat (1)]