BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.

2. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan,depkumham.go.id atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

3. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

5. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS.

6. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

7. Menteri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2depkumham.go.id

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan

Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK.

(2) BAPEK berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAPEK mempunyai tugas:

• memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden;

• memeriksa . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah.

SUSUNAN KEANGGOTAANdepkumham.go.id

(1) BAPEK terdiri atas:

• Seorang Ketua merangkap Anggota;

• Seorang Sekretaris merangkap Anggota; dan

• 5 (lima) orang Anggota.

(2) Susunan keanggotaan BAPEK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

• Menteri selaku Ketua merangkap Anggota;

• Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris merangkap Anggota;

• Sekretaris Kabinet selaku Anggota;

• Kepala Badan Intelijen Negara selaku Anggota;

• Jaksa Agung Muda yang membidangi urusan keperdataan dan tata usaha negara, Kejaksaan Agung selaku Anggota;

• Direktur Jenderal yang membidangi urusan peraturan perundang-undangan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia selaku Anggota; dan

• Ketua . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• Ketua Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia selaku Anggota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Ketua, Sekretaris, dan Anggota BAPEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6depkumham.go.id

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas

BAPEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Sekretariat BAPEK yang dipimpin oleh Sekretaris BAPEK.

(2) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat

BAPEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Pegawai Sekretariat BAPEK berasal dari PNS yang

diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK.

(2) Banding . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.

(3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukumandepkumham.go.iddisiplin diterima.

(4) Banding administratif yang diajukan melebihi

tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), tidak dapat diterima.

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku

Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan

dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif.

(2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau

Gubernur selaku Wakil Pemerintah tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPEK mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada.

(1) BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan

dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif.

(2) BAPEK . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) BAPEK dalam mengambil keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sidang BAPEK.

(1) Sidang BAPEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan.depkumham.go.id

(2) Sidang BAPEK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh

Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.

(1) BAPEK dalam mengambil keputusan dilakukan

dengan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(3) Keputusan BAPEK dapat memperkuat,

memperberat, memperingan, atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

(4) Keputusan BAPEK ditandatangani oleh Ketua dan

Sekretaris;

(5) Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan

oleh semua pihak yang terkait;

(6) Keputusan BAPEK disampaikan kepada PNS yang

mengajukan banding administratif, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan Pejabat lain yang terkait.

Pasal 12 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BAPEK berwenang meminta keterangan tambahan dari PNS yang bersangkutan, Pejabat, atau pihak lain yang dianggap perlu.

PENDANAANdepkumham.go.id

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BAPEK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditempatkan pada anggaran Badan Kepegawaian Negara.

Keberatan yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut banding administratif yang diajukan kepada BAPEK sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan:

1. keberatan dan tanggapan yang telah diterima oleh BAPEK, tetapi belum diputus maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebelum Peraturan Pemerintah ini.

2. keberatan yang telah diterima oleh BAPEK, tetapi tanggapan belum diterima, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku ketentuan peraturan pelaksanaan mengenai BAPEK yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangandepkumham.go.id dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,depkumham.go.id

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2011

,

ttd.

www.djpp.depkumham.go.id