Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang WAJIB DAN PEMBEBASAN UNTUK DITERA DAN/ATAU ULANG SERTA SYARAT-SYARAT BAGI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR,TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan :

1. Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981, selanjutnya disingkat UTTP.

2. Wajib ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.

3. Wajib ditera ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.

4. Bebas dari tera ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.

5. Bebas dari tera dan tera ulang adalah suatu pembebgsan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera dan ditera ulang.

6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang metrologi legal.

UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kepertuan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk : a. kepentingan umum; b. usaha; c. menyerahkan atau menerima barang; d. menentukan pungutan atau upah; e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; f. melaksanakan peraturan perundang-undangan;

wajib ditera dan ditera ulang.

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981;

b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang.

Selain syarat sebagaimana dimaksud data Pasal 3, UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi pula syarat teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan atau tempat-

tempat yang ditetapkan oleh Menteri, dapat dibebaskan dari tera ulang.

(2) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981;

b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya;

c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi pula syarat teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981;

b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera;

c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas, sesuai dengan tujuan penggunaannya.

(1) UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk pertama kalinya wajib diuji oleh instansi Pemerintah yang ditugasi di bidang pembinaan metrologi legal.

(2) UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang ditetapkan oleh Menteri.

Setelah syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemilik atau pemakai UTTP yang karena kelalaiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981 dan/atau tarip biaya tera sebagaimana ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarip biaya Tera.

(1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 8, digolongkan ke dalam UTTP Metrologi Legal yang pemeriksaan, pengujian, peneraan, dan penera-ulangannya serta pengawasannya dilakukan oleh instansi Pemerintah yang ditugasi di bidang pembinaan metrologi legal.

(2) UTTP di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan ke dalam UTTP bukan Metrologi Legal.

(3) UTTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan untuk diuji oleh instansi Pemerintah yang ditugasi di bidang pembinaan metrologi legal.

(4) UTTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat digolongkan ke dalam UTTP Metrologi Legal, apabila ketentuan mengenai syarat teknisnya telah ditetapkan oleh Menteri.

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, peraturan perundang-undangan mengenai wajib ditera dan ditera ulang bagi UTTP serta pembebasannya dari tera dan/atau tera ulang yang telah ada dan ditetapkan berdasarkan Ijkordonnantie 1949, dinyatakan dicabut.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 4