PEDOMAN TEKNIS SELEKSI

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Seleksi Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara adalah kegiatan 'untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara yang dilakukan melalui tahapan pengumuman sampai dengan pengusulan calon Widyaiswara kepada Instansi Pembina.
2. Peserta Seleksi adalah pegawai negeri sipil yang melamar Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Tim Seleksi J abatan Fungsional Keahlian Widyaiswara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang melaksanakan seleksi menurut ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara yang sel~jutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administiasi Negara.
5. Seleksi Adininistrasi adalah tahapan Seleksi Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara yang dilakukan untuk memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi dari Peserta Seleksi.
6. Uji Kompetensi Teknis adalah tahapan Seleksi Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara yang dilakukan untuk menilai kompetensi bidang teknis Peserta Seleksi.
7. Assessment Center adalah tahapan Seleksi Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara yang dilakukan untuk menilai kompetensi Peserta Seleksi sesuai dengan Standar Kornpetensi J abatan Fungsional Keahlian Widyaiswara Kementerian Keuangan.
8. Wawancara adalah tahapan Seleksi Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara yang dilakukan untuk mengetahui motivasi, b8.kat, dan minat Peserta Seleksi menjadi Widyaiswara Kementerian Keuangan.
9. Subject Matter Expert adalah penguji dalam Uji Kompetensi Teknis baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
10. Assessor adalah penguji dalam Assessment Center yang memiliki tekomendasi atau sertifikasi assessor dan ditetapkan oleh Tim Seleksi.
11. Diklat Calon Widyaiswara oleh Instansi Pembina adalah diklat yang bertujuan untuk membekali Calon Widyaiswara agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompeten~i Widyaiswara yang dipersyaratkan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

(1) Tim Seleksi dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan

Pendidikan dart Pelatihan Keuangan, yang terdiri atas:

• Pengarah;
• Ketua;
• Sekretaris; dan
• Anggota.

(2) Tim Seleksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:

• Pengarah:

1. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Seleksi;
2. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan seleksi; dan · 3) memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada setiap tahapan seleksi.

• Ketua:

1. mengoordinasikan hal-hal yang terkait dengan persiapan, pelaksanaan, dan hasil seleksi;
2. melakukan Wawancara;
3. tnenetapkan pengumuman seleksi Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara Kementerian Keuangan; dan
4. menetapkan pengumuman kelulusan Peserta Seleksi pada setiap tahapan seleksi.

• Sekretaris:

1. mengoordinasikan hal-hal yang terkait dengan penyediaan dukungan administratif;
2. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan; : 3) memverifikasi berkas lamaran peserta seleksi; dan
3. melaporkan hasil verifikasi setiap tahapan seleksi kepada Ketua. d.Anggota:
4. rnelakukan Wawancara; dan
5. memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam penetapan kelulusan Peserta Seleksi pada setiap tahapan seleksi.

Bagian Kesatu Umum

Seleksi Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara dilaksanakan melalui lima tahapan:

1. Seleksi Administrasi;
2. Uji Kompetensi Teknis;

1. Assessment Center,
2. Wawancara; dan
3. Diklat Calo'n Widyaiswara oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Seleksi Administrasi

(1) Tahapan Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 1 dilakukan untuk memeriksa dan memenuhi

persyaratan umum, persyaratan khusus, dan berkas administrasi.

(2) Persyaratan um.um sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• Berstatus PNS dengan pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (Illb);
• Berijazah paling rendah Magister (S-2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
• Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat Keputusan pengangkatan sebagai Widyaiswara ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
• Memiliki pengalaman di bidang mendidik, mengajar, dan melatih (Dikjartih) selama paling kurang 2 (dua) tahun; dan
• Penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• Sehat jasmani dan rohani;
• Memiliki pengalaman kerja sebagai PNS paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
• Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau , berat berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin PNS dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan perundang-urtdangan dan ketentuan pelaksanaannya;
• Tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Paraturan Pemerirttah mengenai Disiplin PNS selama mengikuti Seleksi Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara sampai dengan ditetapkannya Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara; da.n
• Bersedia diterrtpatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

(4) Berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat · (1)

meliputi:

• Surat lama,ran untuk mengikuti seleksi Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
• Surat Persetujuan dari Pimpinan Unit masing-masing (Pejabat Eselon I/Pejabat Setingkat Eselon I) disertai dengan surat rekomendasi dari atasan langsung;

• Fotokopi SK pangkat terakhir;
• Fotokopi SK jabatan terakhir;
• Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi;
• Surat k~terangan akreditasi bagi perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau penyetaraan ijazah dari Dikti bagi perguruan tinggi luar negeri;
• Surat keterangan melaksanakan kegiatan dikjartih paling kurang 2 (dua) tahun dari pimpinan unit kerja atau penyelenggara dikjartih;
• Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
• Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat di bidang kepegawaian;
• Surat pernyataan dari Sekretaris unit kerja eselon I yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/ atau berat berdasarkan Paraturan Pemerintah mengenai Disiplin PNS dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan mengenai Disiplin PNS;
• Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

1. Daftar Riwayat Hidup;

• Pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
• Surat Tugas/Ijin Belajar; dan
• Laporan Selesai Studi.

(5) Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi

akan diikutsertakan dalam Uji Kompetensi Teknis dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi. ·

(6) Pengumuman kelulusan Peserta Seleksi pada tahapan Seleksi

Administrasi ditetapkan oleh Tim Seleksi.

Bagian Ketiga Uji Kompetensi Teknis

(1) Tahapan Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 2 dilakukan oleh Subject Matter Expert.

(2) Kriteria kelulusan uji kompetensi teknis ditentukan oleh

Subject Matter Expert.

(3) Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi Teknis

akan diiku ~sertakan dalarn Assessment Center dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.

Bagian Keempat Assessment Center

(1) Tahapan Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 3 dilakukan oleh assessor.

(2) Hasil penilaian Assessment Center dibagi menjadi tiga

tingkatan sebagai berikut:

• disarankan (A);
• dipertimbangkan (B); dan
• tidak disarankan (C).

(3) Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus Assessment Center

adalah yang memperoleh hasil penilaian paling rendah "dipertimbangkan (B)".

(4) Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus Assessment Center akan

diikutsertakan dalam Wawancara dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.

(5) Pelaksanaan Assessment Center mengikuti peraturart

mengenai 'Assessment Center di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian. Kelima Wawancara

Tahapan Wawancara seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 dilakukan oleh Tim Seleksi.

(1) Skala penilaiart untuk tahapan Wawancara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 a.dalah 0 sampai dengan 100.

(2) Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus Wawancara adalah yang

memperoleh hasil penilaian paling rendah 70,00 dan bukan hasil pembulatan.

(3) Keputusan kelulusan Wawancara dapat diambil jika dihadiri

oleh paling sedikit % (tiga perempat) dari jumlah Tim Seleksi.

(4) Keputusan kelulusail Wawancara sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(5) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dertgan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Tim Seleksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus Wawancara ditetapkan

oleh Tim Seleksi, dan akan diusulkan untuk mengikuti Diklat Calon Widyaiswara dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keenam Diklat Calon Widyaiswara oleh Instansi Pembina

(1) Diklat Calon Widyaiswara oleh Instansi Pembina sebagaimana

dimaksud / dalam Pasal 3 angka 5 diselenggarakan oleh Instansi Pembina. ('.2) Penyelenggaraan Diklat Calon Widyaiswara oleh Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

(3) Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus Diklat Calon

Widyaiswara oleh Instansi Pembina ditentukan oleh Instansi Pembina.

Calon Widyaiswara yang dinyatakan lulus Diklat Calon Widyaiswara oleh Instansi Pembina, dan memperoleh rekorrtendasi dari Instansi Pembina untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian Widyaiswara dapat diusulkan kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk diangkat dalam Jabatan Furtgsional ·Keahlian Widyaiswara Kementerian Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Tim Seleksi dapat membatalkan kelulusan Peserta Seleksi

pada tahapan Seleksi Administrasi, Uji Kompetensi Teknis, Assessment Center, dan/atau Wawancara, . apabila Peserta Seleksi terbukti rnelakukan:

• pemalsuan terhadap dokumen yang terkait dengan Seleksi . Administrasi;
• kecurangan pada tahapan Seleksi Administrasi, Uji Kompetensi Teknis, Assessment Center, dan/ atau Wawancara;
• plagiarisrne pada tahapan Uji Kompetensi Teknis dan/ atau Wawancara; dan/atau
• pelanggaran Peraturan Pemerintah mengenai disiplin PNS. ('.2) Keputusan pembatalan kelulusan dapat diambil jika dihadiri oleh paling sedikit % (tiga perempat) dari jumlah Tim Seleksi.

(3) Keputusan pembatalan kelulusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam haJ. keputusan berdasarkan m.usyawarah untuk

mufakat s¢bagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dertgan persetujuan lebih dari 112 (satu perdua) jumlah Tim Seleksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Peserta Seleksi yang dibatalkan kelulusannya diumumkan oleh

Tim Seleksi.

BABV

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini berlaku, Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-001/PP/2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016

ttd.

SUMIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

9903 1 001 pt>