PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014

BPKP terdiri dari:

• Kepala;
• Wakil Kepala;
• Sekretariat Utama;
• Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan;
• Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
• Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan;
• Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
• Deputi Bidang Akuntan Negara; dan
• Deputi Bidang Investigasi.

1. Di antara Bagian Kedua dan Bagran Ketiga disisipkan I (satu) bagian, yalni Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagran Kedua A Wakil Kepala
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala.

(2)wakil. . .

SK No242992A

FRESTDEN

REPUBLIK INOONESIA

(2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala

dalam melaksanakan tugas memimpin BPKP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil

(21 Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh Kepala.

1. Judul Bagian Keempat Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keempat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan
2. Ketentuan Pasal lO diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah

Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah

Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dipimpin oleh Deputi.

1. Ketentuan Pasal 1l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negzrra dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan.

1. Ketentuan . . .

SK No222642A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;
• penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;
• pengawasErn intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;
• pengawasan intern terhadap perenc€rnazrn dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;
• pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;
• pengawasan terhadap pembiayaan, pinjaman, dan hibah luar negeri;
• perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan; h.pembinaan...

SK No222643A

• pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;
• pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah di bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pelaksanaan reviu atas laporan keuangan instansi pemerintah pusat;
• pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan;

1. pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan; dan

• pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian, infrastruktur, dan pembangunan kewilayahan.

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah

Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan terdiri dari paling banyak 5 (lima) Direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

jabatan terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat. 9.Judul ...

SK No 2226,14 A

PRESIDEN

1. Judul Bagian Kelima Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intem terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (21 Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan dipimpin oleh Deputi.

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan.

1. Ketentuan . . .

SK No222645A

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
• penJrusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
• pengawasan intem terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional dan/ atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/ atau subsidi bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
• pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara pada instansi pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
• pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan; pelaksanaan pembinaan f. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan; g.pembinaan...

SK No2226464

PRESIDEN

intern C. pembinaan kapabilitas pengawaszrn pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

• pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasEm Pemerintah di bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan;
• pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
• pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan; dan
• pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, keamanan, hukum, pembangunan manusia, dan kebudayaan.

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah

Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan terdiri dari paling banyak 5 (lima) Direktorat. (21 Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jabatan terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.

1. Di antara . . .

SK No222647 A

PRESIDEN

1. Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima A Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan
2. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 17A, Pasal l7B, Pasal l7C, dan Pasal l7D sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Masyarakat dan Pangan merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (21 Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Masyarakat dan Pangan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasa.n intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian . . .

SK No222648A

PRESIDEN

• pengkajian, perumusan, dan penyu sunan keb[jakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; b pen5rusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intem terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; c pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengeluaran penerimaan dan akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional dan/ atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/ atau subsidi bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; d pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; e pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan;

• penrmusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan Sistem Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan;

• pembiiraan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan;

• pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

• pemberian . . .

SK No222649A

PRESIDEN

• pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan;
• pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat dan wajib bayar bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan; dan
• pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negerra dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang pemberdayaan masyarakat dan pangan.

(1) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan terdiri dari paling banyak 5 (lima) Direktorat. (21 Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jabatan terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.

1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden. (21 Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri.

(3) Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas

lainnya setingkat wakil menteri.

1. Di antara . . .

SK No222650A

PRESIDEN

1. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Masa tugas Kepala berlaku untuk I (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) periode berikutnya. (21 Kepala dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan

ayat l2l berlaku mutatis mutandis bagi Wakil Kepala.

1. Ketentuan ayat (l) Pasal 46 dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dihapus.

Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan l2l pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (41 Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang

jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No222651A

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya d,alam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Jxruari2025

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januai2O2S

,

ttd.

sesuai dengan aslinya . Salinan

ti Bidang Perundang-undangan Hukum,

• Silvanna Djaman

SK No 22993 A