Pasal 46

(1) Dihapus.

Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan l2l pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (41 Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang

jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No222651A

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya d,alam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Jxruari2025

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januai2O2S

,

ttd.

sesuai dengan aslinya . Salinan

ti Bidang Perundang-undangan Hukum,

• Silvanna Djaman

SK No 22993 A