Peraturan Menteri Nomor 75-permentan-ot-140-6-2014 Tahun 2014 tentang STATUTA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang yang selanjutnya disebut STPP Malang adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Statuta STPP Malang adalah peraturan dasar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STPP Malang yang dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan akademik dan prosedur operasional.
3. Rumpun Ilmu Hayat adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan,

ekologi, anatomi, bakteorologi, biokimia, fisiologi, citologi, genetika, agronomi, fatologi, atau farmalogi serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi, dan kehutanan. 4. Senat STPP Malang yang selanjutnya disebut Senat adalah Badan Normatif dan Perwakilan Tertinggi STPP Malang. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi di STPP Malang. 7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STPP Malang. 8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan STPP Malang. 9. Badan Perwakilan Mahasiswa STPP Malang yang selanjutnya disebut BPM adalah lembaga legislatif mahasiswa yang merupakan Badan Normatif tertinggi dalam organisasi mahasiswa dan sebagai kelengkapan perangkat non struktural pada STPP Malang. 10. Badan Eksekutif Mahasiswa STPP Malang yang selanjutnya disebut BEM adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan perangkat non struktural pada STPP Malang. 11. Ketua STPP Malang yang selanjutnya disebut Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, administrasi sekolah tinggi, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan hubungan dengan lingkungannya. 12. Kepala Badan adalah Pimpinan unit kerja eselon I di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

Visi STPP Malang menjadi Perguruan Tinggi yang berdaya saing dan berwawasan global dalam mencetak sumberdaya manusia yang profesional dibidangRumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP).

Misi STPP Malang adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang RIHP berbasis keilmuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan;
2. Menyelenggarakan penelitian bidang RIHP;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan daya nalar dan interpreneuship;
5. Menyelenggarakan sistem administrasi kependidikan, kepegawaian dan keuangan yang transparan dan akuntabel; dan
6. Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan standard pendidikan tinggi.

Tujuan STPP Malang adalah:

1. Meningkatkan kualifikasi pendidikan calon/aparat fungsional RIHP;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dalam bidang RIHP;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pertanian;
4. Meningkatkan diseminasi hasil pengembangan keilmuan dalam bidang RIHP.

(1) STPP Malang berkedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. (2) STPP Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kampus Bedali Lawang di Kota Malang, Propinsi Jawa Timur.

(1) STPP Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didirikan pada tanggal 11 April 2001 (2) Tanggal 11 April sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari jadi (dies natalis) STPP Malang.

(1) STPP Malang memiliki Lambang, Bendera, Mars dan Hymne. (2) Lambang, Bendera, Mars dan Hymne sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

STPP Malang menyelenggarakan program pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam RIHP.

(1) Calon mahasiswa dapat berasal dari masyarakat umum dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan akademik sesuai kebutuhan pembangunan pertanian. (2) Persyaratan penerimaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian. (3) Warga Negara Asing yang akan menjadi mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Seleksi calon mahasiswa baru dilaksanakan oleh STPP Malang. (2) Penetapan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan dan diumumkan secara terbuka.

(1) Penyelenggaraan Pendidikan di STPP Malang berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian.

(2) Kurikulum STPP Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai dengan standar kompetensi lulusan, perkembangan ilmu dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

(1) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala berbentuk ujian, penugasan, dan atau pengamatan oleh Dosen. (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi (komprehensif). (3) Kriteria penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian. (4) Pelaksanaan dan penetapan hasil belajar ditetapkan oleh Ketua.

Untuk mendorong pencapaian prestasi yang lebih tinggi dapat diberikan penghargaan kepada mahasiswa dan lulusan yang berprestasi.

(1) Bahasa INDONESIA merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan tridharma dan sistem administrasi di STPP Malang. (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai penunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(1) Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara kelompok atau perorangan, sesuai dengan program kegiatan STPP Malang. (2) Biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama dengan pihak lain atau mandiri.

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diseminarkan dalam forum ilmiah dan didokumentasikan di perpustakaan STPP Malang. (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.

(3) Hasil penelitian yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimintakan perlindungan hak cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh kelompok atau perorangan, sesuai dengan program kegiatan di STPP Malang. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang pertanian. (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama antara lain dengan perguruan tinggi, pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBN, atau kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau mandiri.

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Ketua STPP Malang. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu atau cabang ilmu.

(1) Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. (2) Pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua.

(1) Lulusan pendidikan STPP Malang berhak menggunakan: a. Gelar vokasi untuk lulusan yang mengikuti pendidikan vokasi; b. Gelar akademik untuk lulusan yang mengikuti pendidikan akademik; dan c. Gelar profesi untuk lulusan yang mengikuti pendidikan profesi. (2) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam ijazah.

(1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan surat keterangan pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Ketua. (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan diketahui oleh Kepala Badan.

(1) Sertifikat Profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) STPP Malang menyelenggarakan upacara akademik antara lain pelantikan mahasiswa baru, yudisium, wisuda, dies natalis, lustrum dan pemberian tanda penghargaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata upacara akademik ditetapkan oleh Kepala Badan.

Susunan Organisasi STPP Malang terdiri atas: a. Senat; b. Ketua; c. Wakil Ketua; d. Unsur Penjaminan Mutu; e. Unsur Pelaksana dan Penunjang Akademik; f. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; g. Bagian Administrasi Umum; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; c. Anggota meliputi:

1. Wakil Ketua;
2. Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi;
3. Perwakilan Dosen; dan 4) Unsur lain. (2) Jumlah anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil. (3) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Ketua. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih dari anggota.

(5) Perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3),dipilih sebanyak 20% (dua puluh persen) dari Dosen tetap mewakili kelompok bidang ilmu dan teknologi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5)ditetapkan oleh Senat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4) ditetapkan oleh Senat.

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas: a. merumuskan norma, kebijakan dan pengembangan akademik; b. merumuskan rencana induk pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. memberikan rekomendasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan; d. mengawasi kebijakan, pelaksanaan akademik dan penjaminan mutu pendidikan; e. mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada tolok ukur yang telah ditetapkan; f. memberikan rekomendasi dalam pengusulan calon wakil ketua; g. memberikan rekomendasi terhadap dupak yang diusulkan Dosen; h. memberikan rekomendasi kelayakan pengangkatan dan pemberhentian Dosen; dan i. memberikan rekomendasi pengusulan calon pelaksana akademik.

(1) Senat bersidang paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. (2) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat. (3) Keputusan sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat, keputusan didasarkan pada suara terbanyak dari anggota senat yang hadir.

(1) Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk Komisi. (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat mengundang unsur lain yang diperlukan.

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas: a. memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. membina Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi; c. membina tata kelola administrasi; dan d. membina tata kehidupan lingkungan kampus.

(1) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian berdasarkan usulan Kepala Badan. (3) Masa jabatan Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Ketua.

(1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dijabat oleh seorang Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Ketua. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Ketua I Bidang Akademik; b. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum; dan c. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. (3) Wakil Ketua I Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas membantu Ketua dalam mengordinir pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (4) Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas membantu Ketua dalam mengordinir

pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum. (5) Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas membantu Ketua dalam mengordinir pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa dan alumni serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa. (6) Persyaratan dan tata cara pemilihan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Pertanian. (7) Ketua mengusulkan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Senat. (8) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan Ketua. (9) Masa jabatan Wakil Ketua paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Apabila Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai Koordinator Harian. (2) Apabila Wakil Ketua Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a juga berhalangan tidak tetap Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum bertindak sebagai Koordinator Harian. (3) Apabila Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b juga berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bertindak sebagai Koordinator Harian.

Unsur Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas: a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); b. Akreditasi; dan c. Sertifikasi.

(1) STPP Malang menerapkan SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

(2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu. (3) Penerapan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Satuan Penjaminan Mutu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI dan Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Ketua.

(1) Akreditasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 huruf b terdiri atas: a. Akreditasi institusi perguruan tinggi; dan b. Akreditasi program studi. (2) Akreditasi institusi perguruan tinggi dan program studi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi secara periodik.

(1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terdiri atas: a. Sertifikasi Profesi; dan b. Sertifikasi Kompetensi. (2) Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diikuti oleh Dosen sebagai bentuk pengakuan profesionalisme dan keilmuwan. (3) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diikuti oleh Dosen dan tenaga penunjang akademik. (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk keahlian tertentu.

Unsur Pelaksana Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas: a. Jurusan; dan b. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM).

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan himpunan sumberdaya pendukung yang melaksanakan dan mengelola pendidikan vokasi, akademik, dan profesi dalam sebagian atau satu bidang RIHP. (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki satu atau lebih program studi dan beberapa laboratorium.

(3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, pendidikan akademik dan atau pendidikan profesi. (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri. (5) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi melayani kegiatan pendidikan dan pengembangan keilmuan. (6) Jenis dan jumlah Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di ditetapkan oleh Ketua sesuai kebutuhan.

(1) Pengelola Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas: a. Ketua Jurusan; b. Sekretaris Jurusan; c. Ketua Program Studi; dan d. Kepala Laboratorium. (2) Pengelola Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang Dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua berdasarkan rekomendasi Senat. (3) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua. (4) Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan. (5) Persyaratan, tata cara pemilihan, dan uraian tugas Pengelola Jurusan diatur dengan ketentuan Senat. (6) Masa jabatan Pengelola Jurusan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) UPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan salah satu unsur pelaksana akademik, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) UPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kepala UPPM; dan a. Sekretaris UPPM.

(3) Kepala dan Sekretaris UPPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Dosen, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua berdasarkan rekomendasi Senat. (4) Kepala dan Sekretaris UPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua. (5) Persyaratan, tata cara pemilihan, dan uraian tugas Kepala dan sekretaris UPPM diatur dengan ketentuan Senat. (6) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris UPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) Unsur Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas: a. Instalasi Asrama; b. Instalasi Perpustakaan; c. Instalasi Komputer dan Media Penyuluhan; dan d. Instalasi Sarana Pendidikan. (2) Masing-masing instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua. (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua berdasarkan rekomendasi Senat. (4) Persyaratan dan uraian tugas Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Ketua.

(1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan STPP Malang. (2) BAAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerjasama; b. pelaksanaan administrasi tenaga kependidikan; dan

c.pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni. (3) BAAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Subbagian Pendidikan dan Kerjasama; b. Subbagian Tenaga Kependidikan; dan c.Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni. (4) Uraian tugas masing–masing Subbagian pada BAAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bagian Administrasi Umum (BAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat. (2) BAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan administrasi persuratan; c. pelaksanaan administrasi perlengkapan; d. pelaksanaan administrasi keuangan; e. pelaksanaan administrasi rumah tangga; dan f. pelaksanaan administrasi hubungan masyarakat. (3) BAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Tata Usaha. (4) Uraian tugas masing-masing Subbagian pada BAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h terdiri atas Dosen dan jabatan fungsional lainnya. (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri yang diusulkan Ketua berdasarkan rekomendasi Senat. (3) Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diusulkan Ketua. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan Dosen dan jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,berdasarkan kode etik yang berlaku. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kepada Negara dan Pemerintah INDONESIA, yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik STPP Malang; c. mengutamakan kepentingan STPP Malang dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan; d. berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, peduli, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan tercela; e. menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya; f. berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, kritis dan mampu menghargai pendapat orang lain; g. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan; h. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian apapun yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penyalahgunaan profesinya; i. memperhatikan batas kewenangan dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya; j. menghormati semua anggota keluarga besar STPP Malang; k. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; l. mendidik dan membimbing mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan intelektual yang mandiri dan bertanggung jawab; dan

m. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STPP Malang.

(1) Pejabat fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, memperhatikan kode etik. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kepada Negara dan Pemerintah INDONESIA, yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STPP Malang; c. mengutamakan kepentingan STPP Malang dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan; d. berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, peduli, bertanggung jawab serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; e. berbudi luhur, rendah hati, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain; f. menolak dan tidak menerima pemberian apapun yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penyalahgunaan profesinya; g. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan; h. menghormati semua anggota keluarga besar STPP Malang; i. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan STPP Malang; j. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan k. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STPP Malang.

(1) Mahasiswa mempunyai hak: a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan peraturan yang

ditetapkan bagi Sivitas Akademika; b. memperoleh pendidikan, pengajaran dan pelayanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan; c. memanfaatkan fasilitas STPP Malang dalam rangka kelancaran proses belajar; d. mendapat bimbingan dari Dosen sesuai dengan program studi yang diikutinya; e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; dan f. memanfaatkan sumber daya STPP Malang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di STPP Malang. (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban: a. mematuhi tata tertib, kedisiplinan dan peraturan lain di STPP Malang; b. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan STPP Malang; c. menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni; d. menjaga kewibawaan dan nama baik STPP Malang; e. mematuhi etika akademik; dan f. aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan. (3) Kode etik mahasiswa meliputi: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kepada Negara dan Pemerintah INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; b. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan STPP Malang; c. menjaga nama baik dan kewibawaan STPP Malang sebagai almamater; d. menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah; e. menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual; f. membantu terselenggaranya kegiatan STPP Malang baik akademik maupun non akademik; g. bersikap jujur, disiplin,semangat, peduli, berbudi luhur, dan bertanggungjawab; h. menghindari perbuatan tercela dan asusila.

i. menjalin suasana hidup kekeluargaan; j. memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di Kampus STPP Malang; k. belajar dengan tekun dan berusaha menghargai serta meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan l. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STPP Malang. (4) Sanksi administratif dan atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran administratif, akademik, dan atau kode etik yang diatur dalam pedoman akademik dan tata kehidupan kampus yang ditetapkan oleh Ketua.

(1) Untuk pembinaan kepemimpinan, kewirausahaan, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam tata kehidupan kampus, harus dibentuk organisasi kemahasiswaan. (2) Struktur organisasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas BPM dan BEM. (3) BPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas MENETAPKAN garis-garis besar haluan BEM dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi BEM. (4) BEM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memfasilitasi pelaksanaan peningkatan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam tata kehidupan kampus. (5) Penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh BPM dalam bentuk Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan, Tata Tertib Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan, dan Tata Cara Pembentukan Pengurus BPM dan BEM. (6) Pengurus BPM dan BEM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STPP berdasarkan hasil pemilihan mahasiswa.

(1) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan dengan STPP Malang memajukan, dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan kemanusiaan. (2) Memperluas jejaring kerja sama dengan alumni untuk memajukan almamater. (3) Ketua mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni.

(1) STPP Malang dapat mengadakan kerja sama dan atau kemitraan dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara STPP Malang dengan pihak lain dilakukan dengan azas saling menguntungkan, saling menghormati, sinergis, memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Sarana dan prasarana STPP Malang adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar pendidikan tinggi. (2) Tata cara pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan Ketua.

(1) Sumber pembiayaan STPP Malang berasal dari APBN dan sumber lain yang tidak mengikat. (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 595/Kpts/OT.210/11/2001, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2014 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, SUSWONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal19 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN