Peraturan Menteri Nomor 183 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
3. Aplikasi Target dan Realisasi PNBP (TRPNBP) adalah suatu alat untuk membantu perangkat instansi pemerintah dalam menyusun target dan laporan realisasi PNBP.
4. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
5. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/ Lembaga.
6. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP, adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 9. Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diminta oleh Menteri atau Pimpinan Instansi Pemerintah untuk memeriksa PNBP. 10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. 11. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 12. Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUN, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara. 13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 15. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat LPJ-BPP, adalah laporan yang dibuat oleh BPP atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. 16. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, yang selanjutnya disingkat LPJ, adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. 17. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 18. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.

19. Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat Satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian yang melaksanakan suatu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
20. Surat Bukti Setor, yang selanjutnya disingkat SBS, adalah tanda bukti penerimaan yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan kepada penyetor.
21. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/ Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)/ Surat Setoran Pajak (SSP) yang dinyatakan sah adalah SSBP/ SSPB/ SSP yang telah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/ Nomor Transaksi Pos (NTP)/ Nomor Penerimaan Potongan (NPP) kecuali ditetapkan lain.

Prinsip pengelolaan PNBP, sebagai berikut : a. seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara; dan b. seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan PNBP ini, meliputi : a. jenis dan tarif PNBP; b. penyusunan target dan pagu PNBP c. revisi anggaran yang bersumber dari kelebihan realisasi PNBP; d. penagihan, pemungutan, dan penyetoran; e. penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan; f. penggunaan PNBP; g. laporan pertanggungjawaban bendahara; dan h. pelaporan PNBP.

(1) Jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Ketentuan jenis dan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dalam memungut jenis dan besaran PNBP pada satuan kerja Kementerian Sosial.

Penyusunan target dan penetapan pagu penggunaan sebagian dana PNBP dan pengalokasiannya ke dalam RKA-K/L, sebagai berikut : a. Kementerian/Lembaga menyusun rencana kerja Kementerian/ Lembaga (Renja-KL) untuk tahun anggaran yang direncanakan dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP); b. satuan kerja menyampaikan usulan target dan pagu penggunaan PNBP tahun anggaran yang direncanakan untuk pagu :

1. indikatif selambat-lambatnya minggu pertama Januari tahun berjalan; dan
2. anggaran selambat-lambatnya minggu pertama Maret tahun berjalan. c. satuan kerja mengusulkan target dan pagu penggunaan PNBP kepada Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan; d. Unit Kerja Eselon I melakukan penggabungan dan penelaahan kewajaran usulan target dan kegiatan yang dibiayai PNBP atas usulan satuan kerja pada tingkat Unit Kerja Eselon I; e. hasil penggabungan dan telaahan sebagaimana pada huruf b selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan; dan f. Sekretaris Jenderal melakukan penggabungan atas usulan Unit Kerja Eselon I menjadi usulan target dan pagu penggunaan PNBP Kementerian Sosial untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala satuan kerja dapat menyampaikan usulan perubahan target PNBP Tahun berjalan selambat-lambatnya minggu pertama bulan Mei secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangaan. (2) Usulan perubahan target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan.

(1) Unit Kerja Eselon I melakukan penggabungan dan penelaahan kewajaran usulan perubahan target PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Hasil penggabungan dan telaahan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan. (3) Sekretaris Jenderal melakukan penggabungan atas usulan Unit Kerja Eselon I menjadi usulan perubahan target PNBP Kementerian Tahun berjalan untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Direktur Anggaran II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal terdapat kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN/APBN-P, Satuan Kerja dapat mengajukan revisi anggaran yang berupa penambahan pagu PNBP dengan dilampiri dokumen SSBP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang telah divalidasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat serta Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen pendukung untuk penambahan usulan penggunaan PNBP. (2) Usulan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan prosedur sebagai berikut : a. Satuan Kerja menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan; b. Unit Kerja Eselon I melakukan penelaahan kewajaran usulan revisi anggaran PNBP Tahun berjalan atas usulan satuan kerja pada tingkat Unit Kerja Eselon I; c. hasil telaahan Unit Kerja Eselon I disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Keuangan; d. Sekretaris Jenderal Cq. Biro Perencanaan dan Biro Keuangan menyampaikan usulan revisi anggaran PNBP Tahun berjalan dari Unit Kerja Eselon I kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Direktur Anggaran II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bendahara Penerimaan melakukan penagihan dan/atau pemungutan PNBP atas jenis dan tarif PNBP sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial. (2) Hasil penagihan dan/atau pemungutan PNBP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara menggunakan format SSBP melalui bank/Pos persepsi yang ditunjuk.

Bendahara penerimaan melakukan pengelolaan kas dengan ketentuan : a. membukukan dan menatausahakan PNBP berdasarkan SSBP yang dinyatakan sah; b. pembukuan dan penatausahaan bendahara penerimaan :

1. membuat dan menyampaikan SBS lembar ke-1 kepada penyetor, dan lembar ke-2 sebagai bukti pembukuan bendahara;
2. menyetor seluruh penerimaannya ke Kas Negara selambat- lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang berdasarkan ketentuan penyetorannya diatur secara berkala;
3. penyetoran ke Kas Negara dengan menggunakan formulir SSBP. SSBP yang dinyatakan sah, merupakan bukti bahwa bendahara telah melaksanakan kewajibannya selaku wajib setor; dan
4. dalam hal penyetoran dilakukan secara berkala, Bendahara Penerimaan wajib menyimpan uang yang diterimanya dalam rekening. c. pada akhir tahun anggaran, Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke Kas Negara menggunakan formulir SSBP.

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran/penyetoran atas penerimaan, meliputi seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya.

(2) Dalam rangka menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan dalam Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran.

Tata Cara Pembukuan Bendahara Penerimaan, sebagai berikut : a. setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam buku-buku pembantu/ register-register; b. dokumen sumber pembukuan bendahara yang harus dicatat dalam Buku Kas Umum, antara lain :

1. SBS (sebagai bukti pembukuan penerimaan bendahara);
2. SSBP yang dinyatakan sah, yang diterima dari orang/badan hukum (sebagai bukti pembukuan penerimaan sekaligus sebagai bukti pembukuan pengeluaran bendahara); dan
3. SSBP yang dinyatakan sah (merupakan bukti pembukuan pengeluaran bagi bendahara). c. dokumen sumber pembukuan bendahara, berfungsi sebagai bukti realisasi target anggaran penerimaan untuk akun berkenaan dalam Buku Pengawasan Anggaran.

Format Model Buku Bendahara Penerimaan, Surat Setoran Bukan Pajak, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, dan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Sosial ini.

(1) Penggunaan PNBP dilakukan dengan mekanisme pelaksanaan anggaran sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Besaran penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Kementerian Sosial.

(1) Sebagian dana dari suatu PNBP dapat digunakan oleh satuan kerja yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang kegiatan: a. penelitian dan pengembangan teknologi; b. pelayanan kesehatan; c. pendidikan dan pelatihan; d. penegakan hukum; e. pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu; dan/atau f. pelestarian sumber daya alam. (3) Satuan kerja dapat menggunakan sebagian dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyusun LPJ bulanan atas uang yang dikelolanya. (2) LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan informasi sebagai berikut: a. keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu; dan b. hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA).

(1) LPJ disusun berdasarkan Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah direkonsiliasi dengan UAKPA.

(2) Pada akhir tahun anggaran, Buku Kas Umum, buku-buku pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran wajib ditutup. (3) Format buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja.

(1) Bendahara Penerimaan pada satuan kerja wajib menyampaikan LPJ kepada : a. Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerja yang berada dibawah pengelolaannya; b. Menteri; dan c. Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Penyampaian LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari bank untuk bulan berkenaan.

(1) Dalam hal bendahara belum menyampaikan LPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), KPPN dapat mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP yang diajukan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan bendahara dari kewajiban penyampaian LPJ.

(1) Kepala satuan kerja bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Realisasi PNBP. (2) Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV, serta disusun dengan menggunakan Aplikasi.

(3) Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh kepala satuan kerja secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan selambat- lambatnya 15 (lima belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. (4) Dalam hal kepala satuan kerja yang tidak atau terlambat menyampaikan Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sekretaris Jenderal melakukan penggabungan atas Laporan Realisasi PNBP Unit Kerja Eselon I menjadi Laporan Realisasi PNBP Kementerian Sosial untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Laporan perkiraan realisasi PNBP triwulan IV disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan paling lambat minggu kedua bulan November Tahun Anggaran berjalan. (2) Sekretaris Jenderal melakukan penggabungan atas Laporan Perkiraan Realisasi PNBP Triwulan IV Unit Kerja Eselon I menjadi Laporan Perkiraan Realisasi PNBP Triwulan IV Kementerian Sosial untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran minggu keempat bulan November Tahun Anggaran berjalan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial ini maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 166/ HUK/ 2007 tentang Pedoman Pengelolaan PNBP di Lingkungan Departemen Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Desember 2011 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN