Peraturan Menteri Nomor 19-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN DUKUNGAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH DALAM KERJASAMA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.

2. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

3. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

5. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

7. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.

8. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memgang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta.

11. Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.

12. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan

Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 13. Badan Usaha Swasta yang selanjutnya disingkat BUS adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau koperasi. 14. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak, sesuai peraturan perundang-undangan mengenai KPBU. 15. Badan Usaha Pelaksana KPBU SPAM yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang pengadaan atau ditunjuk langsung untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 16. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut PJPK adalah direksi BUMN atau direksi BUMD sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur SPAM berdasarkan peraturan perundang- undangan. 17. Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Kerjasama SPAM adalah Kerjasama antara BUMN atau BUMD dengan Badan Usaha Swasta. 18. Dukungan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam proyek Kerjasama SPAM yang selanjutnya disebut DPP adalah Dukungan Pemerintah, Dukungan Pemerintah

lainnya, dan Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. 19. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan Negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU. 20. Dukungan Pemerintah Lainnya adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan/atau menteri sesuai dengan kewenangannya. 21. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara. 22. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk Proyek KPBU. 23. Penugasan Kerjasama SPAM yang selanjutnya disebut Penugasan adalah pemberian penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada BUMN atau BUMD untuk melaksanakan Kerjasama SPAM yang memerlukan DPP. 24. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan. 25. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 26. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM antara BUMN atau BUMD dengan BUS. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM antara BUMN atau BUMD dengan BUS dapat dilaksanakan secara tertib, memenuhi kelayakan, efektif, dan demi kepentingan umum.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. DPP dalam Kerjasama SPAM; b. Tata Cara Pemberian DPP; dan c. Perolehan Aset BMN/BMD dari DPP.

(1) Dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, dapat dilakukan Kerjasama SPAM dengan prinsip tertentu. (2) Kerjasama SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan atau Badan Usaha Swasta. (3) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan tentang KPBU; dan b. BUS. (4) Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD; dan b. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. (5) Surat Izin Pengambilan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air. (6) Mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berlaku ketentuan Kerjasama SPAM dilaksanakan memperhitungkan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat secara menyeluruh.

(7) Kerjasama SPAM antara BUMN/BUMD dengan Badan Usaha Pelaksana atau Badan Usaha Swasta hanya dapat dilakukan dalam bentuk: a. investasi Pengembangan dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi; b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja; d. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi serta investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; e. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi serta investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja; f. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan serta investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja; dan/atau g. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi, investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan, serta investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

(8) Dalam rangka terwujudnya Kerjasama SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan DPP yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya. (9) DPP yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menanggung kebutuhan pembiayaan serta segala risiko yang ditimbulkan yang tidak dapat ditanggung oleh para pihak yang melakukan Kerjasama SPAM. (10) Kebutuhan pembiayaan serta segala risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi: a. kelayakan pembiayaan; b. risiko investasi; c. risiko politik; d. risiko permintaan; e. perubahan hukum dan kebijakan; f. kegagalan pembayaran; dan/atau g. operasi dan pemeliharaan termasuk konektivitas.

DPP diberikan dalam Kerjasama SPAM yang dilaksanakan dengan mekanisme KPBU dalam bentuk: a. dukungan fiskal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau b. dukungan non-fiskal dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(1) Jenis DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari: a. Dukungan Pemerintah; b. Dukungan Pemerintah Lainnya; dan c. Jaminan Pemerintah.

(2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa dukungan kontribusi fiskal yang meliputi: a. dukungan kelayakan; dan/atau b. insentif perpajakan. (3) Dukungan Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa dukungan kontribusi fiskal dan non-fiskal meliputi: a. kontribusi fiskal:

1. subsidi;
2. hibah;
3. penerushibahan;
4. pinjaman;
5. penerusan pinjaman;
6. penyertaan modal negara;
7. penyertaan Modal Daerah;dan/atau
8. penggantian biaya penugasan. b. kontribusi non-fiskal:
9. bantuan infrastruktur;
10. dukungan ketersediaan lahan;
11. dukungan perizinan;
12. dukungan diskon sewa;
13. dukungan kebijakan; dan/atau
14. dukungan dalam bentuk lain sesuai dengan kewenangannya.

(4) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk Penjaminan Infrastruktur kepada Badan Usaha Pelaksana terhadap risiko politik, risiko permintaan, perubahan hukum, kegagalan pembayaran dan/atau operasi dan pemeliharaan termasuk konektivitas.

(1) Dalam menentukan keperluan pemberian DPP, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Kerjasama SPAM. (2) Dalam perencanaan Kerjasama SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyusunan studi kelayakan finansial dan analisa risiko untuk menentukan: a. lingkup kerjasama; b. alokasi risiko dan mitigasi; dan c. keperluan DPP. (3) Penentuan studi kelayakan finansial dan analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber pada: a. dokumen pra studi kelayakan; dan/atau b. dokumen rencana bisnis yang memuat kajian komersial proyek kerjasama. (4) Dokumen pra studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN atau BUMD sesuai dengan kewenangannya. (5) Dokumen rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun oleh BUMN atau BUMD. (6) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN atau BUMD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan mekanisme kerjasama yaitu: a. kerjasama SPAM dilaksanakan dengan mekanisme KPBU; atau b. kerjasama SPAM dilaksanakan dengan mekanisme transaksi antara institusi bisnis dengan institusi bisnis lainnya (business to business). (7) Kerjasama SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memerlukan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

(8) Kerjasama SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tidak memerlukan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (9) Kerjasama SPAM yang dilaksanakan dengan mekanisme transaksi antar institusi bisnis dengan institusi bisnis lainnya (business to business) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mengikuti peraturan internal BUMN atau BUMD yang dalam proses pengadaannya menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan. (10) Dalam pelaksanaan Kerjasama SPAM dengan mekanisme transaksi antara institusi bisnis dengan institusi bisnis lainnya (business to business) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, para pihak sepakat untuk kebutuhan pembiayaan serta segala risiko kerjasama SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) dan tidak membebankan risiko tersebut kepada pihak lain diluar yang melakukan kerjasama.

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMN atau BUMD untuk melaksanakan Kerjasama SPAM yang memerlukan DPP. (2) Penugasan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat Penugasan kepada BUMN atau BUMD sesuai dengan kewenangannya. (3) surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. BUMN atau BUMD yang menerima Penugasan untuk bertindak sebagai PJPK proyek KPBU yang dapat menerima DPP; b. keterangan maksud dan tujuan proyek KPBU; c. target proyek KPBU;

d. lingkup dan sasaran proyek KPBU; e. lingkup penugasan; f. tanggal berlaku penugasan; dan g. keterangan lokasi perencanaan proyek KPBU.

(1) DPP diberikan oleh: a. Pemberi Penugasan sesuai dengan kewenangannya; dan/atau b. Kementerian/Lembaga pemerintahan, atau institusi selain pemberi Penugasan. (2) Pemberi Penugasan memberikan DPP jenis Dukungan Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. (3) Pemberi Penugasan memberikan DPP sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu: a. Menteri kepada BUMN; b. Pemerintah Provinsi kepada BUMD Provinsi; dan c. Pemerintah Kabupaten/Kota kepada BUMD Kabupaten/Kota (4) Kementerian, Lembaga pemerintahan, atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu: a. Menteri, menteri, kepala lembaga pemerintahan, dan/atau pemerintah provinsi yang terkait dengan kerjasama SPAM untuk pemberian DPP Dukungan Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b; dan/atau b. Menteri keuangan atau institusi yang bertanggung jawab dalam pemberian DPP Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

(5) DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima DPP yang terdiri dari: a. BUMN atau BUMD sebagai PJPK; dan/atau b. Badan Usaha Pelaksana.

(1) BUMN atau BUMD yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertindak sebagai PJPK melakukan penyiapan dan transaksi proyek KPBU. (2) Dalam melaksanakan penyiapan proyek KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK melakukan penyesuaian studi kelayakan dan/atau rencana bisnis. (3) Dokumen studi kelayakan dan/atau rencana bisnis yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh PJPK untuk melakukan evaluasi kebutuhan DPP dan pengajuan permohonan DPP untuk DPP yang belum dapat dipenuhi oleh pemberi penugasan. (4) Pemberi Penugasan menerbitkan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang menjadi kewenangannya sesuai dengan hasil studi kelayakan finansial dan analisa risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (5) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b oleh pemberi Penugasan dapat diberikan dalam bentuk surat atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Persetujuan DPP yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sebagai Pemberi Penugasan tetapi belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (7) Persetujuan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam dokumen pengadaan.

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menerbitkan DPP selain yang telah diterbitkan oleh pemberi penugasan. (2) Untuk dapat menerbitkan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PJPK melakukan evaluasi DPP yang diperlukan. (3) Evaluasi DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada: a. dokumen pra studi kelayakan yang telah disempurnakan; atau b. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemberian DPP selain yang diterbitkan oleh pemberi Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemberian DPP selain yang diterbitkan oleh pemberi Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan Dukungan Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut: a. dalam hal BUMD kabupaten/kota sebagai PJPK, bupati/walikota sebagai pemberi Penugasan menyampaikan surat permohonan DPP kepada gubernur; b. dalam hal BUMD pemerintah provinsi sebagai PJPK, gubernur sebagai pemberi penugasan menyampaikan surat permohonan DPP kepada Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya; c. dalam hal BUMN sebagai PJPK, menteri yang memberikan penugasan menyampaikan surat permohonan kepada Menteri dan/atau

menteri/kepala lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau d. bagi proyek KPBU SPAM bersifat khusus, kepentingan strategis nasional, dan/atau lintas provinsi, PJPK menyampaikan surat permohonan kepada Menteri, menteri keuangan, menteri dalam negeri, menteri/kepala lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. (6) Surat permohonan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan salinan surat Penugasan serta dokumen pendukung lainnya. (7) Kementerian/Lembaga pemerintahan, atau institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melakukan evaluasi atas surat permohonan DPP beserta dokumen lampiran pemohon untuk dapat menentukan kelayakan dan jenis dukungan yang dapat diberikan, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. tata cara penganggaran Dukungan Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan b. Menteri dan/atau menteri/kepala lembaga terkait menerbitkan surat dan/atau instrumen hukum lainnya tentang Dukungan Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b setelah melakukan penilaian kebutuhan DPP untuk KPBU SPAM yang diajukan sesuai dengan kriteria sektor atau kewenangannya. (8) Penilaian kebutuhan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh unit kerja bidang pengembangan SPAM.

(1) Penerbitan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat sebelum dokumen pengadaan diterbitkan.

(2) Kebutuhan DPP mempertimbangkan masukan dari peserta pengadaan dalam rangka menjaga keseimbangan hubungan kerjasama pemerintah dan badan usaha. (3) Persetujuan DPP yang mempengaruhi kondisi kelayakan finansial proyek diterbitkan paling lambat sebelum dokumen pengadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan penawaran oleh peserta pengadaan ditandatangani. (4) Persetujuan DPP yang tidak mempengaruhi kondisi kelayakan finansial proyek diterbitkan paling lambat sebelum kontrak perjanjian kerjasama ditandatangani oleh para pihak atau sebelum perolehan pembiayaan (financial close). (5) Persetujuan DPP selain yang telah diterbitkan pemberi penugasan yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota tetapi belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (6) Persetujuan DPP yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi pengesahan DPP oleh Ketua DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dukungan Pemerintah, Dukungan Pemerintah Lainnya dan Jaminan Pemerintah dalam kerjasama SPAM dengan skema KPBU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang SPAM dan peraturan perundang-undangan di bidang KPBU.

(1) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 dinilai pada awal pelaksanaan

kerjasama sebagai perolehan aset BMN/BMD milik instansi yang menerbitkan DPP. (2) Perolehan aset BMN/BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didapat selama masa perjanjian kerjasama diserahterima kelolakan dengan nilai perolehan tetap kepada Badan Usaha Pelaksana sesuai dalam ketentuan perjanjian KPBU SPAM. (3) Nilai perolehan aset BMN/BMD yang didapat selain DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal Perjanjian KPBU SPAM berakhir, dilakukan pemisahan perhitungan aset BMN/BMD yang didapat dari DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3). (2) Pemisahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat perolehan aset BMN/BMD sebagai nilai tetap tanpa penyusutan atau untuk diserahkan kepada PJPK. (3) Perolehan aset BMN/BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota pemberi penugasan sesuai dengan kewenangannya. (4) Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang menerima perolehan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian aset yang diperoleh untuk menentukan tindak lanjut dalam pengelolaan aset BMN/BMD setelah berakhirnya masa perjanjian KPBU SPAM.

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dan pemberian dukungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam proyek KPBU yang proses pengadaannya telah memasuki tahap

evaluasi penawaran atau ditetapkan pemenangnya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dokumen pengadaan sampai berakhirnya masa perjanjian kerjasama.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA