Pasal 6

(1) Jenis DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari: a. Dukungan Pemerintah; b. Dukungan Pemerintah Lainnya; dan c. Jaminan Pemerintah.

(2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa dukungan kontribusi fiskal yang meliputi: a. dukungan kelayakan; dan/atau b. insentif perpajakan. (3) Dukungan Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa dukungan kontribusi fiskal dan non-fiskal meliputi: a. kontribusi fiskal:

1. subsidi;
2. hibah;
3. penerushibahan;
4. pinjaman;
5. penerusan pinjaman;
6. penyertaan modal negara;
7. penyertaan Modal Daerah;dan/atau
8. penggantian biaya penugasan. b. kontribusi non-fiskal:
9. bantuan infrastruktur;
10. dukungan ketersediaan lahan;
11. dukungan perizinan;
12. dukungan diskon sewa;
13. dukungan kebijakan; dan/atau
14. dukungan dalam bentuk lain sesuai dengan kewenangannya.

(4) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk Penjaminan Infrastruktur kepada Badan Usaha Pelaksana terhadap risiko politik, risiko permintaan, perubahan hukum, kegagalan pembayaran dan/atau operasi dan pemeliharaan termasuk konektivitas.