Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

2. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

3. Bagian–bagian Jalan adalah bagian–bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

4. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

5. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

6. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.

7. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

8. Pemberi izin adalah penyelenggara jalan atau gubernur yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan penetapan dari Menteri.

9. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

10. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

11. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.

12. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.

13. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.

14. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.

15. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.

16. Bangun–bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.

17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.

18. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis dibidang pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.

19. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis dibidang penanganan jalan nasional yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.

20. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.

21. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.

22. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum

Lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian–bagian jalan kecuali Bagian- bagian jalan tol meliputi:

a. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun–bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan; b. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan c. Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

Bagian Kedua IZIN, DISPENSASI DAN REKOMENDASI

(1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

(2) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

(3) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangun bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

(1) Wewenang Menteri selaku penyelenggara jalan nasional dalam pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan penetapan Menteri setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

(2) Dalam hal kewenangan Menteri tidak dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional dilaksanakan oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan penetapan Menteri.

(3) Wewenang Menteri selaku penyelenggara jalan nasional dalam pemberian dispensasi dan rekomendasi untuk penggunaan bagian-bagian jalan nasional dilaksanakan oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

(4) Pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik Jalan nasional oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

(5) Wewenang gubernur selaku penyelenggara jalan provinsi dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

(6) Dalam hal jalan nasional terletak di Daerah Khusus DKI Jakarta, pemberian izin dispensasi dan rekomendasi ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi teknis dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

(7) Wewenang bupati/walikota selaku penyelenggara jalan kabupaten/kota dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk jalan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya atau pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mencakup:

a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan Formulir A.1; b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian–bagian jalan yang dimohon sesuai dengan Formulir A.2.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mencakup:

a. lokasi; b. rencana teknis; dan c. jadwal waktu pelaksanaan.

(1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.

(2) Evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan nasional dilakukan bersama dengan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

(3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menerbitkan persetujuan prinsip sesuai dengan Formulir A.3.

(5) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. rencana teknis rinci; b. metode pelaksanaan; c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; d. perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.

(6) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diterima dan disimpan oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(7) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pemohon, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

(8) Setelah Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin untuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan Formulir A.4.

(9) Penerbitan izin untuk jalan nasional oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi.

(10) Penerbitan izin untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi.

(11) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pemohon.

(12) Izin ini akan digunakan sebagai rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan barang milik negara/daerah (BMN/D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan; b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi; c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya; d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu–rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan e. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

Ketentuan teknis meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung di ruang milik jalan.

(1) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan: a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

(2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

(3) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.

(4) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

(5) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

(6) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

(7) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas.

(1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.

(2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.

(3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.

(1) Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan dan jaringan utilitas dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu–rambu lalu lintas.

(1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan INDONESIA; dan b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi INDONESIA.

(2) Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut : a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

(3) Huruf dan warna iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu–rambu lalu lintas; dan b. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu–rambu lalu lintas.

(1) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.

(2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :

a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja; c. Peraturan mengenai bahan bangunan; d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e. Peraturan mengenai instalasi listrik.

(3) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

(1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan: a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;

b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

(2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

(3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.

(4) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi iklan dan media informasi.

(1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan iklan dan media informasi, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.

(2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi iklan dan media informasi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.

(3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara iklan dan media informasi, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh iklan dan media informasi selama jangka waktu perizinan.

(1) Jangka waktu perizinan bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, iklan dan media informasi dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

(1) Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

(2) Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.

(3) Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut: a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

(4) Bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.

(5) Konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan.

(1) Dalam merencanakan bangun–bangunan harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi: a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja; c. Peraturan mengenai bahan bangunan; d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e. Peraturan mengenai instalasi listrik.

(2) Konstruksi bangun–bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

(3) Bangun–bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.

(4) Bangun–bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

(5) Bangun–bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.

(6) Bangun–bangunan di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangun–bangunan.

(1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan bangun-bangunan, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.

(2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangun–bangunan agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.

(3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangun–bangunan, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangun–bangunan selama jangka waktu perizinan.

(1) Jangka waktu perizinan bangun-bangunan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangun–bangunan dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

(1) Bangunan Gedung di ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan izin mendirikan bangunan oleh instansi pemerintah daerah.

(3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan; b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan c. bangunan yang berada di permukaan tanah.

(4) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.

(5) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut : a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

(6) Dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja; c. Peraturan mengenai bahan bangunan; d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e. Peraturan mengenai instalasi listrik.

(7) Konstruksi bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.

(8) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

(9) Bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

(10) Bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

(11) Bangunan gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.

(1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b tidak boleh mengganggu pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi jalan.

(2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.

(3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan gedung dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan dan keselamatan pengguna jalan yang disebabkan oleh bangunan selama jangka waktu perizinan.

(1) Jangka waktu perizinan bangunan gedung di ruang milik jalan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan gedung dapat dibongkar oleh pemohon, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

(1) Permohonan izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan yang bersifat lintas provinsi dan melewati ruas–ruas jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota, dapat dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dalam hal dalam satu wilayah Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau Direktur Jenderal Bina Marga dalam hal lintas wilayah Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

(2) Permohonan izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan melewati ruas–ruas jalan kabupaten/kota, dapat dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi yang bersangkutan.

(3) Penerbitan izin untuk permohonan pemanfaatan bagian–bagian jalan yang bersifat lintas provinsi dan melewati ruas–ruas jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan lintas kabupaten/kota dan melewati ruas–ruas jalan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing–masing penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

(1) Permohonan dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.

(3) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

(4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) mencakup: a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan Formulir B.1.; dan b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus tersebut sesuai dengan Formulir B.2.;

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) mencakup :

a. rute; b. jenis muatan yang diangkut; c. jumlah angkutan; d. berat dan dimensi angkutan; e. rencana teknis; dan f. jadwal waktu pelaksanaan.

(1) Setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 penyelenggara jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.

(2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan, penyelenggara jalan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan persetujuan prinsip, sesuai dengan Formulir B.3.

(4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. rencana teknis rinci; b. metode pelaksanaan; c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; dan d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi yang nilainya ditentukan oleh penyelenggara jalan.

(5) Setelah diterima dan disetujuinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sesuai dengan Formulir B.4

(6) Setelah dilakukan perkuatan jalan dan jembatan, diadakan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sesuai dengan Formulir B.5

(7) Penerbitan dispensasi oleh penyelenggara jalan dilakukan setelah diterbitkannya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang dituangkan dalam pemberian dipensasi sesuai dengan Formulir B.6.

(8) Penerbitan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Ketentuan teknis meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

(1) Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a meliputi gambar rute, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.

(2) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

(3) Dispensasi diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu.

(4) Setelah jangka waktu dispensasi berakhir, konstruksi perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas dapat dikembalikan seperti semula oleh penerima dispensasi, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.

(5) Dalam hal penerima dispensasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara jalan dapat melakukan pengembalian konstruksi jalan dan jembatan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.

(6) Penerima dispensasi bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian–bagian jalan yang dimohon.

(1) Permohonan dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan yang bersifat lintas provinsi dan melewati ruas–ruas jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota, pemberian dispensasinya dapat dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dalam hal dalam satu wilayah Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau Direktur Jenderal Bina Marga dalam hal lintas wilayah Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

(2) Permohonan dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan melewati ruas–ruas jalan kabupaten/kota, pemberian dispensasinya dapat dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi yang bersangkutan.

(3) Penerbitan dispensasi untuk penggunaan ruang manfaat jalan yang bersifat lintas provinsi dan melewati ruas–ruas jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan lintas kabupaten/kota dan melewati ruas–ruas jalan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing–masing penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

(1) Rekomendasi penyelenggara jalan atas penggunaan ruang pengawasan jalan merupakan persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan di ruang pengawasan jalan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin mendirikan bangunan dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan Formulir C.1.

(3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi: a. gambar situasi bangunan; b. jenis peruntukan bangunan; c. rencana jalan akses; dan d. rencana sistem drainase.

(1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) penyelenggara jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.

(2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyelenggara jalan dalam memberikan rekomendasi sesuai dengan Formulir C.2.

(3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hal– hal sebagai berikut: a. sempadan pagar; b. sempadan bangunan;

c. ketentuan jalan akses; dan d. ketentuan mengenai sistem drainase.

(5) Rekomendasi Penyelenggara jalan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Rekomendasi penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, seperti perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.

(1) Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.

(2) Pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dan pelaksanaan penggunaan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.

(3) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.

(4) Penyelenggara jalan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan.

(1) Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan gedung dan/atau bangun bangunan ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan nasional dikeluarkan setelah pemberi izin menerima surat permohonan pembongkaran dari penyelenggara jalan.

(4) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan menteri ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi dan/atau pencairan jaminan– jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan pelaksanaan tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian–bagian jalan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang sudah berlangsung disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Proses pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan secara rinci diatur dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2010

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 713

Formulir A.1

PERMOHONAN IZIN

1. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS*)
2. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI*)
3. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN*)
4. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN*)

Nomor : ............, ……….........………….