Peraturan Menteri Nomor 02-prt-m-2014 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PEMANFAATAN RUANG DI DALAM BUMI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Ruang di Dalam Bumi yang selanjutnya disingkat RDB adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan manusia.
3. Pemanfaatan RDB adalah berbagai bentuk penggunaan ruang yang berada di bawah permukaan tanah untuk berbagai kegiatan manusia.
4. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pemanfaatan RDB. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan mewujudkan pemanfaatan RDB sesuai dengan kaidah penataan ruang untuk mendukung pembangunan yang efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. ketentuan umum; b. ketentuan teknis; dan c. rencana pemanfaatan RDB.

Pemanfaatan RDB dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut: a. dasar kebutuhan pemanfaatan RDB; b. asas pemanfaatan RDB; c. klasifikasi pemanfaaatan RDB; d. studi pemanfaaatan RDB; dan e. kaidah umum pemanfaaatan RDB.

Dasar kebutuhan pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu: a. mengatasi keterbatasan lahan di permukaan bumi; b. mewujudkan keserasian antarkegiatan; dan c. menjaga dan meningkatkan kualitas ruang dan kelestarian lingkungan.

Asas pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. keserasian dan keterpaduan; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. keberlanjutan; c. keberdayagunaan dan kebersamaan; d. kepastian hukum dan keadilan; dan e. keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.

(1) Klasifikasi pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. pemanfaatan RDB menurut jenis fasilitas; dan b. pemanfaatan RDB menurut skala pelayanannya. (2) Pemanfaatan RDB menurut jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pemanfaatan RDB untuk bangunan gedung; b. pemanfaatan RDB untuk sistem jaringan prasarana; c. pemanfaatan RDB untuk fasilitas pertambangan; dan d. pemanfaatan RDB untuk fasilitas khusus. (3) Pemanfaatan RDB menurut skala pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemanfaatan RDB untuk bangunan gedung; dan b. pemanfaatan RDB untuk sistem jaringan prasarana. (4) Pemanfaatan RDB untuk fasilitas pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pemanfaatan RDB untuk fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Studi pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a. studi geologi; b. studi kebencanaan; c. studi lingkungan; dan d. studi kelayakan ekonomi dan sosial.

Kaidah umum pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kaidah-kaidah yang harus diacu dalam pelaksanaan pemanfaatan RDB.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Ketentuan lebih rinci mengenai ketentuan umum pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Jenis kegiatan beserta letaknya ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kedalaman pemanfaatan RDB. (2) Tingkat kedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. RDB dangkal; dan b. RDB dalam. (3) RDB dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada pada kedalaman 0 (nol) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter di bawah permukaan tanah. (4) RDB dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada pada kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter di bawah permukaan tanah.

(1) Pemanfaatan RDB dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diprioritaskan untuk: a. kegiatan yang keberadaannya atau letaknya berdekatan atau berada tidak jauh atau menyatu dengan ruang atau kegiatan di permukaan; b. kegiatan yang membutuhkan akses dari dan ke RDB dangkal; c. kegiatan yang sumber dayanya terletak di RDB dangkal; dan d. kegiatan yang berdasarkan hasil studi dan/atau alasan tertentu dapat atau harus ditempatkan pada RDB dangkal dan/atau tidak dapat ditempatkan pada RDB dalam. (2) Pemanfaatan RDB dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diprioritaskan untuk: a. kegiatan yang menghubungkan antarpusat kegiatan, antarwilayah, dan/atau jaringan utama atau induk; b. kegiatan atau barang yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi atau bersifat berbahaya; c. kegiatan yang sumber dayanya terletak di RDB dalam; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

d. kegiatan yang berdasarkan hasil studi dan/atau alasan tertentu dapat atau harus ditempatkan pada RDB dalam dan/atau tidak dapat ditempatkan pada RDB dangkal.

(1) Pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12baik untuk kepentingan publik maupun kepentingan privat harus mendapatkan rekomendasi teknis. (2) Pemanfaatan RDB untuk kepentingan privat selain mendapatkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapatkan izin. (3) Rekomendasi teknis dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih rinci mengenai ketentuan teknis pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemanfaatan RDB dilakukan berdasarkan rencana pemanfaatan RDB. (2) Rencana pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. kesesuaian pemanfaatan RDB dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di permukaan bumi; b. arahan pemanfaatan RDB; dan c. persyaratan pemanfaatan RDB.

(1) Penyusunan rencana pemanfaatan RDB dilakukan oleh penyelenggara pemanfaatan RDB dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini. (2) Rencana pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Ketentuan lebih rinci mengenai rencana pemanfaatan RDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2014 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id