Peraturan Menteri Nomor 74-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA

(1) Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut AK-TEKSTIL SOLO adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. (2) AK-TEKSTIL SOLO dipimpin oleh Direktur.

AK-TEKSTIL SOLO mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi tekstil dan produk tekstil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, AK- TEKSTIL SOLO menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang teknologi tekstil dan produk tekstil; b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi tekstil dan produk tekstil; c. pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi serta pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni; e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi; f. pengelolaan pabrik dalam sekolah (teaching factory); g. pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja serta peningkatan keterampilan tenaga kerja industri tekstil dan produk tekstil;

h. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, workshop, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya; i. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama; j. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian; k. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; l. pelaksanaan pengawasan internal; dan m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

AK-TEKSTIL SOLO terdiri atas: a. Direktur dan Pembantu Direktur; b. Senat; c. Dewan Penyantun; d. Satuan Penjaminan Mutu; e. Satuan Pengawas Internal; f. Subbagian Tata Usaha; g. Jurusan; h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; i. Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory); j. Unit Penunjang; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin AK-TEKSTIL SOLO. (2) Direktur mempunyai tugas memimpin AK-TEKSTIL SOLO.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 1 (satu) Pembantu Direktur. (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Pembantu Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni, penjaminan mutu, administrasi umum, keuangan, kerumah tanggaan, kepegawaian, kerja sama dan sistem informasi dan pengawasan internal.

(1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan AK-TEKSTIL SOLO yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta AK-TEKSTIL SOLO.

(1) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan. (2) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta AK-TEKSTIL SOLO.

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana adminitrasi AK- TEKSTIL SOLO. (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, administrasi akademik, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi dan kerja sama di lingkungan AK-TEKSTIL SOLO. (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur.

(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang teknologi industri tekstil dan produk tekstil.

Jurusan meliputi : a. Jurusan Teknik Pembuatan Benang; b. Jurusan Teknik Pembuatan Kain Tenun; dan c. Jurusan Teknik Pembuatan Garmen.

Jurusan terdiri atas: a. Ketua Jurusan; b. Sekretaris Jurusan; c. Program Studi; dan d. Laboratorium Jurusan dan/atau Workshop Jurusan.

(1) Ketua Jurusan merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin Jurusan.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan. (3) Program studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian pendidikan vokasi tertentu yang diselenggarakan Jurusan. (4) Laboratorium Jurusan dan/atau Workshop Jurusan merupakan sarana penunjang jurusan dalam kegiatan praktikum pada proses belajar mengajar.

(1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi, pengujian, kerja sama peningkatan keterampilan tenaga kerja industri tekstil dan produk tekstil serta pengabdian kepada masyarakat. (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur.

(1) Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory) merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembelajaran proses produksi. (2) Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur.

(1) Unit Penunjang merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan vokasi di bidang teknologi industri tekstil dan produk tekstil.

(2) Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur.

Unit Penunjang terdiri atas: a. Unit Perpustakaan; dan b. Unit Komputer.

(1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan. (2) Unit Komputer mempunyai tugas melakukan pengembangan, pengelolaan, serta pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.

(1) Pada AK- TEKSTIL SOLO dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok pejabat fungsional dan ditetapkan oleh Direktur. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagan Organisasi AK-TEKSTIL SOLO sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, AK-TEKSTIL SOLO harus menyusun peta bisnis proses.

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi industri tekstil dan produk tekstil secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.

AK-TEKSTIL SOLO harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Setiap unsur di lingkungan AK-TEKSTIL SOLO dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Perindustrian maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau Jabatan Pengawas.

Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, Kepala Lembaga dan Kepala Unit adalah jabatan non eselon.

(1) Direktur dan Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, dan Kepala Unit diatur dalam Statuta AK-TEKSTIL SOLO.

AK-TEKSTIL SOLO berlokasi di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja AK-TEKSTIL SOLO diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2015 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, SALEH HUSIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H LAOLY