Peraturan Menteri Nomor 42-m-ind-per-12-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Pulp dan/atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kertas Bekas adalah sisa produksi atau kertas daur ulang yang dijadikan bahan baku untuk pembuatan kertas.
2. Bukan Kayu adalah produk nabati selain kayu yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pulp dan/atau kertas.
3. Pemohon adalah perusahaan industri pulp dan/atau kertas yang berbahan baku Kertas Bekas dan/atau

Bukan Kayu atau perusahaan perdagangan di bidang ekspor produk pulp dan/atau kertas berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu. 4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 5. Unit Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut UP2 adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di kantor pusat Kementerian Perindustrian. 6. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 7. Akun SIINas adalah akun yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro. 9. Direktorat Pembina Industri adalah Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. 10. Direktur adalah Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

Rekomendasi Ekspor pulp dan/atau kertas berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu diberikan oleh Direktur Jenderal.

(1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal secara online melalui portal SIINas (http://siinas.kemenperin.go.id).

(2) Dalam hal sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, permohonan rekomendasi disampaikan secara manual melalui UP2 dengan mengajukan surat permohonan sesuai dengan format A1.

Dalam hal Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perusahaan industri pulp dan/atau kertas yang berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu, Pemohon wajib mengunggah atau melampirkan dokumen: a. fotokopi izin usaha di bidang industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. rencana Ekspor barang sesuai dengan formulir FM-I; d. surat pernyataan bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sesuai dengan format A2; dan e. fotokopi:

1. laporan pemeriksaan lapangan atau laporan Verifikasi Ekolabel Tipe II dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri pulp dan/atau kertas yang berbahan baku Kertas Bekas; atau
2. laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri pulp dan/atau kertas yang berbahan baku Bukan Kayu.

Dalam hal Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perusahaan perdagangan di bidang Ekspor produk pulp dan/atau kertas berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu, Pemohon wajib mengunggah atau melampirkan dokumen: a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. rencana Ekspor barang sesuai dengan formulir FM-I;

d. surat perjanjian kerja sama/jual-beli antara Pemohon dengan perusahaan industri pulp dan/atau kertas berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu; e. surat pernyataan bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sesuai dengan format A2; dan f. fotokopi:

1. laporan pemeriksaan lapangan atau laporan Verifikasi Ekolabel Tipe II dari lembaga yang terakreditasi bagi Pemohon yang barangnya berasal dari perusahaan industri pulp dan/atau kertas yang berbahan baku Kertas Bekas; atau
2. laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi Pemohon yang barangnya berasal dari perusahaan industri pulp dan/atau kertas yang berbahan baku Bukan Kayu.

(1) Petugas UP2 melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen yang diunggah atau dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (2) Dalam hal permohonan telah dinyatakan lengkap, petugas UP2 menyatakan penerimaan permohonan yang dapat dilakukan melalui SIINas dan meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen permohonan yang disampaikan. (2) Verifikasi atas kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Pembina Industri. (3) Dalam rangka verifikasi kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Pembina Industri dapat melakukan pengecekan lapangan.

(4) Dalam hal diperlukan, Direktorat Pembina Industri dapat melakukan klarifikasi atas permohonan yang disampaikan Pemohon.

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sesuai dengan format A3. (2) Dalam hal negara tujuan Ekspor mensyaratkan, surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan juga dengan menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan format A4.

(1) Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan sesuai dengan format A5 jika: a. dokumen permohonan tidak benar; atau b. terdapat ketidaksesuaian antara dokumen permohonan dengan hasil klarifikasi. (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dinyatakan tidak benar atau tidak sesuai dengan hasil klarifikasi.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(1) Dalam hal setelah rekomendasi diterbitkan terdapat penambahan negara tujuan Ekspor, Pemohon mengajukan: a. surat permohonan penambahan negara tujuan Ekspor sesuai dengan format A6; dan

b. rencana penambahan negara tujuan ekspor sesuai dengan formulir FM-II. (2) Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan penambahan negara tujuan Ekspor dalam bahasa INDONESIA dan/atau bahasa Inggris sesuai dengan format A7 dan format A8.

(1) Perusahaan yang telah mendapatkan rekomendasi wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal melalui portal SIINas atau secara manual sesuai dengan formulir FM-III. (2) Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi: a. tidak dapat mengajukan penambahan negara tujuan Ekspor untuk rekomendasi yang masih berlaku; dan/atau b. tidak dapat mengajukan permohonan rekomendasi Ekspor pulp dan/atau kertas berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu berikutnya.

Pemeriksaan lapangan, Verifikasi Ekolabel Tipe II, dan uji laboratorium, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan Pasal 5 huruf f dilakukan dengan menggunakan: a. metode SNI 8236:2015 Panduan Standar untuk Validasi Kandungan Serat Daur Ulang dalam Kertas dan Karton Kemasan (ASTM D5663-15, IDT) untuk pemeriksaan lapangan; b. klaim “Kandungan Daur Ulang (Recycle Content)” untuk Verifikasi Ekolabel Tipe II; dan c. metode SNI ISO 9184-4:2014 kertas, karton, dan pulp- Analisis furnish serat Bagian 4: Cara uji pewarnaan Graff “C” (ISO 9184-4: 1990, IDT) untuk uji laboratorium.

Standar operasional prosedur penerbitan rekomendasi Ekspor pulp dan/atau kertas berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bentuk format surat dan formulir yang digunakan dalam proses pemberian rekomendasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. rekomendasi yang telah diterbitkan masih berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya; dan b. Pemohon yang telah mengajukan permohonan rekomendasi dan masih dalam proses pemberian rekomendasi harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 27/IA/KEP/ 4/2013 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Produk Industri Pulp dan/atau Kertas Berbahan Baku Non Kayu dan Kertas Bekas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ` AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA