Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTEI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

(1) Pusat Pembiayaan Perumahan adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat. (2) Pusat Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Pusat yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pusat Pembiayaan Perumahan merupakan unit organisasi non eselon yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Pusat Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan pembiayaan perumahan; b. pengelolaan keuangan; c. pengelolaan operasi kegiatan; d. pengelolaan urusan umum dan hukum; e. pelaksanaan pemeriksaan intern; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pusat Pembiayaan Perumahan terdiri atas: a. Direktur Utama; b. Direktur Layanan; c. Direktur Keuangan; d. Direktur Operasi; e. Direktur Umum dan Hukum; dan f. Satuan Pemeriksaan Intern.

Direktur utama mempunyai tugas memimpin Pusat Pembiayaan Perumahan dalam pelaksanaan operasionalisasi kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392A, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB); b. penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); c. penyiapan dan pengajuan dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM); d. koordinasi pelaksanaan RSB dan RBA; e. penyusunan rencana kebutuhaan, inventarisasi, dan penghapusan aset; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga; h. penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi; i. pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Direktur Layanan mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam rangka penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Direktur Layanan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan sosialisasi dan promosi layanan pembiayaan perumahan; b. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga; dan c. pelaksanaan verifikasi tagihan pembiayaan perumahan.

Direktorat Layanan terdiri dari : a. Divisi Pemasaran; b. Divisi Kerjasama; dan c. Divisi Verifikasi.

(1) Divisi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan promosi layanan, evaluasi dan penyusunan laporan layanan pembiayaan perumahan. (2) Divisi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama. (3) Divisi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan verifikasi, evaluasi dan penyusunan laporan tagihan pembiayaan perumahan.

Direktur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Pusat Pembiayaan Perumahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Direktur Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis bisnis; b. penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pelaksanaan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan; d. pembayaran tagihan lembaga keuangan; e. pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran; f. pelaksanaan pembukuan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku; g. penyusunan laporan keuangan; dan h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Direktur Keuangan terdiri dari : a. Divisi Perencanaan Anggaran; b. Divisi Tata Laksana Keuangan; dan c. Divisi Akuntansi.

(1) Divisi Perencanan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan. (2) Divisi Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas melaksanakan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan, pembayaran tagihan lembaga keuangan, dan pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran. (3) Divisi Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Direktur Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, database serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Direktur Operasi menyelenggarakan fungsi: a. pendayagunaan dan pengembangan teknologi informasi; b. pendayagunaan dan pemeliharaan database; dan c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Direktur Operasi terdiri dari : a. Divisi Teknologi Informasi; b. Divisi Database; dan c. Divisi Pemantauan dan Evaluasi.

(1) Divisi Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan teknologi informasi. (2) Divisi Database mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pemeliharaan database. (3) Divisi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan.

Direktur Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, hukum, kehumasan, rumah tangga dan aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan sumber daya manusia; b. pelaksanaan dukungan bidang hukum dan kepatuhan; c. pelaksanaan kegiatan kehumasan; d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan e. pengelolaan aset.

Direktur Umum dan Hukum terdiri dari : a. Divisi Sumber Daya Manusia; b. Divisi Hukum; c. Divisi Humas; dan d. Divisi Rumah Tangga dan Aset.

(1) Divisi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan www.djpp.kemenkumham.go.id

pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pusat Pembiayaan Perumahan. (2) Divisi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan bidang hukum dan kepatuhan. (3) Divisi Humas mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kehumasan. (4) Divisi Rumah Tangga dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan aset. 2. Diantara Pasal 408 dan Pasal 409 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 408A dan Pasal 408B, yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut SPI, merupakan unsur pengawasan intern yang bertanggung jawab pada Direktur Utama. (2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala.

SPI mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern di lingkungan Pusat Pembiayaan Perumahan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2013 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id