Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

pasal.id

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada MBR. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

3. Pembangunan rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.

4. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.

5. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

6. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman.

7. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima BSPS.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat SKPD kabupaten/kota adalah unit kerja pemerintah kabupaten/kota yang membidangi perumahan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

13. Gambar Kerja yang selanjutnya disingkat GK adalah gambar teknik perspektif dan proyeksi keadaan rumah yang diinginkan sebagai hasil pembangunan atau peningkatan kualitas. www.djpp.kemenkumham.go.id

14. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bagunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana BSPS dan swadaya penerima bantuan.

15. Deputi adalah Deputi Bidang Perumahan Swadaya.

16. Satuan kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya.

17. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga profesional lokal yang menjadi penggerak dan pengawas KPB dalam melaksanakan konstruksi perumahan swadaya, termasuk pemberdayaannya.

18. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Satker untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.

20. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana BSPS.

21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM- LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau suatu surat keputusan.

22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

23. Bank/pos penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial. www.djpp.kemenkumham.go.id

24. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.

25. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk.

26. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

pasal.id

(1) Maksud BSPS adalah untuk mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman. (2) Tujuan BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR. (3) Lingkup BSPS adalah : a. PB atau PT; b. PK; dan/atau c. pembangunan PSU.

pasal.id

(1) Jenis bantuan adalah : a. dana; dan/atau b. barang. (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa : a. bahan bangunan; b. komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi; dan/atau c. pembangunan PSU. (3) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diberikan kepada KPB yang berada di daerah terpencil atau daerah tertentu yang sulit mendapatkan bahan bangunan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari : a. utilitas yang melekat pada rumah swadaya; dan/atau b. PSU yang melayani komunitas penerima bantuan. (5) Utilitas yang melekat pada rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah : a. penyambungan daya listrik; b. penyambungan air bersih; dan/atau c. kamar mandi/WC. (6) PSU yang melayani komunitas penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari : a. sarana MCK umum/komunal; b. jalan lingkungan; c. jalan setapak; d. saluran air hujan (drainage); e. penerangan jalan umum; f. sumber dan jaringan air bersih; g. tempat pembuangan sampah; h. sumber listrik ramah lingkungan, i. jaringan listrik; dan/atau j. sarana sosial lainnya seperti tempat ibadah atau balai warga.

pasal.id

Kriteria penerima bantuan adalah: a. warga negara INDONESIA; b. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata–rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial; c. sudah berkeluarga; d. memiliki atau menguasai tanah; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni; f. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial; g. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan: h. memiliki tabungan bahan bangunan; i. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan; j. memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS; dan k. memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS. l. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan perumahan swadaya; dan m. dapat bekerja secara kelompok.

pasal.id

(1) Kriteria obyek bantuan adalah : a. rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah :

1. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
3. tidak dalam status sengketa; dan
4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang. b. bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m2 (empat puluh lima meter persegi); c. terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan/atau d. terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran. (2) Tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV; b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV; tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh; d. rusak berat; dan/atau e. rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m2 (sembilan meter persegi).

pasal.id

Kabupaten/kota yang akan mendapatkan alokasi BSPS harus memenuhi kriteria umum dan/atau kriteria khusus.

pasal.id

(1) Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi : a. tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional; b. jumlah rumah tidak layak huni di atas rata-rata nasional; c. jumlah kekurangan rumah (backlog) di atas rata-rata nasional; d. daerah tertinggal; atau e. daerah perbatasan negara. (2) Data tingkat kemiskinan, rumah tidak layak huni, kekurangan rumah (backlog), daerah tertinggal atau daerah perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diperoleh dari Bappenas dan/atau Badan Pusat Statistik.

pasal.id

(1) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah: a. memiliki program khusus; dan/atau b. terdapat perumahan dan permukiman kumuh. (2) Program khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pelaksanaan direktif PRESIDEN; b. termasuk dalam program percepatan pembangunan nasional; dan/atau c. pelaksanaan kesepahaman (MoU) antara Menteri dengan gubernur, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah, dan/atau pimpinan lembaga non pemerintah. www.djpp.kemenkumham.go.id

pasal.id

(1) Jumlah alokasi BSPS diberikan secara proporsional sesuai dengan jumlah rumah tidak layak huni yang ada di kabupaten/kota. (2) Selain pertimbangan jumlah rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memperhatikan kemampuan dan tingkat kepedulian kabupaten/kota dalam penanganan rumah tidak layak huni. (3) Kemampuan dan tingkat kepedulian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari : a. memiliki unit kerja bidang perumahan serendah-rendahnya setingkat eselon III; b. sudah menjalankan program BSPS dengan dana APBD; dan/atau c. memiliki dana sharing dari APBD untuk biaya operasional SKPD kabupaten/kota dalam pengawasan dan pengendalian BSPS yang berasal dari APBN.

pasal.id

(1) MBR yang memohon BSPS harus memenuhi persyaratan administrasi. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. surat permohonan dari MBR; b. surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan:

1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten/kota;

2. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;

3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;

4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;

5. tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun;

6. bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

7. memberi kuasa kepada bank/pos penyalur untuk menyampaikan informasi isi rekening tabungan kepada PPK sewaktu-waktu diperlukan.

8. fotokopi sertifikat hak atas tanah; fotokopi surat bukti menguasai tanah; atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;

9. fotokopi KTP nasional, atau KTP seumur hidup; dan fotokopi kartu keluarga;

10. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap; dan

11. GK dan RPD BSPS. (3) Bentuk surat permohonan, surat pernyataan dan kuasa, serta surat keterangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e terlampir sebagaimana Lampiran I; Lampiran II; Lampiran III Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Deputi melaksanakan tugas dan tanggung jawab: a. perumusan kebijakan dan MENETAPKAN petunjuk teknis pelaksanaan BSPS; b. koordinasi pelaksanaan BSPS kepada kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BSPS di tingkat pusat dan daerah; c. sosialisasi kebijakan BSPS; d. MENETAPKAN lokasi desa/kelurahan, atau kecamatan di setiap kabupaten/kota sebagai lokasi BSPS; dan e. pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan BSPS. (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dibantu oleh Asisten Deputi, dan dapat dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang membidangi perumahan dan/atau Kepala SKPD kabupaten/kota.

www.djpp.kemenkumham.go.id

pasal.id

(1) Kepala Satker melaksanakan tugas dan tanggung jawab: a. MENETAPKAN alokasi anggaran kegiatan BSPS untuk tiap kabupaten/kota; b. MENETAPKAN tata kelola pencairan dana BSPS; c. mengesahkan surat keputusan penerima bantuan; d. bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana BSPS kepada penerima bantuan; e. membuka rekening penampungan pada bank/pos penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban BSPS kepada Menteri melalui Deputi; g. melakukan seleksi TPM; h. membentuk dan MENETAPKAN tim teknis; i. melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BSPS; j. membuat petunjuk teknis; dan k. melakukan seleksi bank/pos penyalur; penyedia barang dan pihak ketiga lainnya. (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satker dibantu oleh PPK dan PP-SPM.

pasal.id

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggung jawab : a. melakukan proses seleksi calon penerima BSPS; b. penentuan dan penetapan surat keputusan penerima BSPS; c. melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga; d. melaksanakan pembayaran; e. mengajukan SPP BSPS kepada PP-SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BSPS yang disampaikan oleh bank/pos penyalur; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. memastikan penyaluran dana dan/atau barang BSPS kepada penerima BSPS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran; h. melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh bank/pos penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan; i. mengesahkan DRPB2 yang dibuat oleh KPB; dan j. memfasilitasi pembuatan GK dan RPD oleh KPB. (2) Dalam memfasilitasi pembuatan GK dan RPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, PPK dapat menunjuk pihak ketiga.

pasal.id

PP-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggung jawab : a. melakukan pengujian atas SPP dari PPK; dan b. menerbitkan SPM-LS.

pasal.id

(1) TPM dapat berbentuk perorangan dan/atau badan hukum. (2) TPM melaksanakan tugas dan tanggung jawab : a. memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan b. membuat laporan progres pekerjaan mulai 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).

pasal.id

(1) TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh PPK. (2) Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi TPM diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Deputi.

pasal.id

(1) Sebagai anggota tim teknis, kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan tugas dan tanggung jawab : www.djpp.kemenkumham.go.id

a. membantu Satker dalam pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan; dan b. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD kabupaten/kota dapat menunjuk pejabat bawahannya.

pasal.id

Sebagai anggota tim teknis, kepala desa/lurah melaksanakan tugas dan tanggung jawab : a. membuat surat keputusan pembentukan KPB; b. memberi keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki penghasilan tetap; c. memberi keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan d. mengesahkan data permohonan BSPS yang tertuang dalam formulir Data Permohonan BSPS.

pasal.id

(1) KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab: a. membuat GK dan RPD yang difasilitasi oleh PPK; b. merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2; c. membeli bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan yang tertuang dalam DRPB2 sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. membangun rumah yang mendapat BSPS sesuai dengan GK dan RPD sesuai waktu yang ditetapkan dalam Peratuan Menteri ini; dan e. menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang untuk menambah BSPS. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPB dibimbing, diawasi dan dikendalikan oleh TPM.

pasal.id

(1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) beranggotakan MBR penerima BSPS. (2) Jumlah anggota KPB paling rendah 7 (tujuh) orang dan paling tinggi 11 (sebelas) orang dengan jumlah ganjil. (3) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu desa/kelurahan lebih dari 1 (satu), KPB diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, dan seterusnya. (4) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; c. bendahara merangkap anggota; dan d. anggota. (5) Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa/lurah. (6) Bentuk surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampir sebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Bank/pos penyalur melaksanakan tugas dan tanggung jawab: a. menampung dana BSPS yang akan disalurkan kepada penerima BSPS; b. menyalurkan dana BSPS kepada penerima BSPS; c. menyampaikan informasi kepada kepala SKPD kabupaten/kota atas telah disalurkan dana BSPS tahap I dan tahap II ke rekening penerima BSPS; d. menerbitkan tabungan atas nama penerima BSPS di tiap desa/kelurahan; e. melayani penarikan tabungan oleh penerima BSPS di tiap desa/kelurahan; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB; dan g. menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK. (2) Dalam melayani penarikan tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bank/pos penyalur harus melakukan hal-hal : a. mencocokkan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera dalam buku tabungan dengan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera pada KTP asli; dan b. melihat DRPB2 yang sah dalam melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. (3) Tata cara membuat laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Petunjuk Teknis Kepala Satker.

pasal.id

Penyedia barang BSPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab : a. melaksanakan pengadaan barang BSPS sesuai dengan kontrak; b. menyerahkan barang BSPS kepada penerima BSPS atau KPB sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; dan d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK.

pasal.id

(1) Dana BSPS bersumber dari APBN; APBD provinsi; atau APBD kabupaten/kota. (2) Dana BSPS yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam DIPA Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pagu dana dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam suatu tahun anggaran.

pasal.id

(1) Besar dana BSPS yang diberikan kepada MBR paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari kebutuhan minimal biaya pembangunan atau peningkatan kualitas untuk mencapai kualitas minimal rumah layak huni. (2) Besar dana BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB).

pasal.id

(1) Penggunaan dana BSPS diutamakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun. (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah luas lantai bangunan 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m2 (sembilan meter persegi) per anggota keluarga. (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah: a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus; b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester; atau papan kelas tiga terserut dan pakai alur serta lidah penyambung; c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang; d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum kabupaten/kota setempat dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah; dan e. dalam hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh centimeter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako tanpa plester. (4) Dalam hal dana BSPS tidak mencukupi untuk mencapai kecukupan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus www.djpp.kemenkumham.go.id

ditambah dengan dana/bahan swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD. (5) Bahan swadaya penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa (diupayakan) bahan bangunan lama yang masih layak pakai kualitasnya. (6) Pembuatan dinding sisi dalam bangunan (pembatas unsur ruang rumah); plester dinding; plafon; pengecatan; upah kerja; dan ongkos angkut bahan bangunan hanya dapat menggunakan dana swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD. (7) Dalam hal penerima bantuan tidak memiliki kemampuan dana swadaya sebab lanjut usia (jompo); cacat permanen; atau janda tua yang tinggal sendiri, dana BSPS dapat digunakan untuk biaya upah kerja paling banyak 15% (lima belas persen). (8) Bahan dinding sisi dalam yang berasal dari swadaya penerima bantuan dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD, dapat menggunakan bahan multiplek; GRC; dan/atau bilik bambu sesuai dengan kemampuan penerima bantuan. (9) Dalam hal rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya berupa rumah panggung, perbaikan lantai dapat menggunakan dana BSPS sepanjang tidak melebihi dari biaya rabat beton. (10) Dalam hal perbaikan lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memerlukan biaya melebihi dari biaya rabat beton, sisanya menggunakan dana swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD. (11) Dalam hal lingkungan rumah tidak rentan banjir, direkomendasikan penerima bantuan dapat mengubah bentuk rumah panggung menjadi rumah tapak.

pasal.id

(1) Penggunaan dana BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk GK dan RPD. (2) Pedoman pembuatan GK dan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Deputi.

pasal.id

(1) Penanganan PB atau PT dan PK dilakukan secara sistematik desa/kelurahan demi desa/kelurahan atau kecamatan demi kecamatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanganan secara menyeluruh terhadap RTLH, dan/atau backlog di desa/kelurahan atau kecamatan yang menjadi lokasi BSPS.

pasal.id

(1) Deputi MENETAPKAN lokasi desa/kelurahan atau kecamatan di setiap kabupaten/kota sebagai lokasi BSPS atas permohonan dari Kepala Satker. (2) Satker melakukan identifikasi desa/kelurahan di setiap kabupaten/kota sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Identifikasi desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA. (4) Desa/kelurahan atau kecamatan yang menjadi skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menurut tingkat kemiskinan dan jumlah RTLH yang paling tinggi baik dalam skala desa/kelurahan maupun kecamatan. (5) Deputi MENETAPKAN nama desa/kelurahan atau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lokasi BSPS sebelum tahun pelaksanaan kegiatan BSPS dengan istilah Tahun minus satu atau disingkat T-1.

pasal.id

Satker melakukan sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan calon penerima bantuan pada desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi BSPS dalam T-1.

pasal.id

(1) Dalam melakukan sosialisasi, pendataan serta pemberdayaan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Kepala Satker dapat melibatkan pihak ketiga. (2) Kepala Satker membentuk tim teknis di tiap kabupaten/kota untuk pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan. (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari unsur Satker atau unsur asisten deputi yang menangani pemberdayaan komunitas; pendataan; sosialisasi; dan sumber daya swadaya. (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah unsur dari kabupaten/kota, yaitu : www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk; b. kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk; c. kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat atau pejabat bawahannya yang ditunjuk; d. camat; dan/atau e. kepala desa/lurah.

pasal.id

(1) Pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan formulir Data Permohonan BSPS. (2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir Data Permohonan BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis. (3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (4) Bentuk formulir Data Permohonan BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir sebagaimana Lampiran V Peraturan Menteri ini.

pasal.id

(1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari : a. buku data BSPS per kecamatan atau per desa/kelurahan; b. buku kelengkapan persyaratan administrasi per KPB; c. surat pertanggungjawaban mutlak dari petugas pendataan; dan d. berita acara beserta lampirannya hasil pemeriksaan dokumen data permohonan BSPS dan persyaratan administrasi yang dilakukan dan ditanda tangani oleh tim teknis. (2) Dalam hal pendataan dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pendataan dilengkapi : a. surat pertanggungjawaban mutlak dari petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diketahui oleh Direktur atau salah satu Direksi yang membidangi pendataan. b. berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dan ditandatangani oleh tenaga ahli yang www.djpp.kemenkumham.go.id

tercantum dalam kontrak kerja dan diketahui oleh Direktur atau Direksi yang membidangi pendataan.

pasal.id

(1) PPK menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS berdasarkan berita acara hasil pendataan. (2) Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan desa/kelurahan demi desa/kelurahan yang diurut berdasarkan KPB. (3) Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada bank/pos penyalur/penyedia barang paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan tersebut.

pasal.id

PPK membayar dana BSPS dalam 1 (satu) tahap.

pasal.id

(1) PPK menerbitkan SPP paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak ditetapkan Surat Keputusan Penerima Dana BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). (2) PP-SPM menerbitkan SPM-LS paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkannya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

pasal.id

(1) Bank/pos penyalur menyalurkan dana BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) ke penerima BSPS dalam bentuk buku tabungan untuk atas nama penerima BSPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SP2D atau sejak dana masuk ke rekening penampungan. (2) Bank/pos penyalur menyerahkan buku tabungan yang telah berisi dana BSPS kepada penerima BSPS per KPB paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dana BSPS disalurkan ke rekening tabungan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Bank/pos penyalur harus melayani penarikan tabungan per KPB paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak KPB mengajukan penarikan dana BSPS. (4) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM-LS.

pasal.id

(1) BSPS berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disalurkan kepada penerima bantuan melalui pengadaan barang. (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara kontrak dengan penyedia barang yang pelaksanaannya mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

pasal.id

(1) Penyedia barang menyerahkan barang BSPS berupa bahan bangunan; komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan/atau utilitas yang melekat pada rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dengan cara menyerahkan barang BSPS dimaksud kepada masing-masing penerima bantuan yang disaksikan oleh ketua KPB dan kepala desa/lurah dengan dibuktikan berita acara serah terima barang BSPS dan foto ketika menyerahkan barang. (2) Dalam hal barang BSPS berupa pembangunan PSU yang melekat kepada komunitas penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), penyedia barang menyerahkan barang BSPS dimaksud kepada ketua KPB yang disaksikan oleh kepala desa/lurah dan kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuknya dengan dibuktikan berita acara serah terima barang.

pasal.id

(1) Penarikan dana tabungan dilakukan bersamaan dengan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pembayaran pembelian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening tempat pembelian bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB pada saat penarikan dana tabungan. (3) Penerima dana BSPS menarik dana BSPS pada tabungannya 2 (dua) tahap. (4) Penerima dana BSPS harus menarik dana BSPS tahap I dari tabungan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). (5) Penerima dana BSPS harus menarik dana BSPS tahap II dari tabungan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan sudah menyelesaikan pembangunan dengan progress paling sedikit 30% (tiga puluh persen) atau sudah membelanjakan dana BSPS tahap I sebesar 100% (seratus persen) dan sudah mulai membangun. (6) Tata cara penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan dengan Petunjuk Teknis Deputi.

pasal.id

(1) Penarikan dana BSPS tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) harus dilengkapi dengan DRPB2 tahap I yang telah disahkan oleh PPK. (2) Penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) harus dilengkapi dengan DRPB2 tahap II yang disahkan oleh PPK. (3) PPK mengesahkan DRPB2 tahap II setelah mengevaluasi laporan progres pembangunan fisik paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan bukti asli pembelian bahan bangunan tahap I. (4) DRPB2 tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 4 (empat) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). (5) PPK mengesahkan DRPB2 tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DRPB2 tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak KPB menyelesaikan DRPB2 tahap I dan DRPB2 tahap II. (6) DRPB2 tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DRPB2 tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dengan berpedoman pada GK dan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 huruf a. www.djpp.kemenkumham.go.id

pasal.id

(1) KPB melaksanakan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah harus sesuai dengan GK. (2) Dalam hal penerima bantuan ingin melakukan perubahan GK, perubahan tersebut dapat dilakukan sepanjang kualitas dan nilai konstruksinya lebih meningkat dari kualitas dan konstruksi yang ada dalam GK.

pasal.id

(1) KPB harus dapat menggunakan dana BSPS untuk pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini. (2) KPB harus melaksanakan kegiatan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progres paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4). (3) Penyelesaian pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progres 100% (seratus persen) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).

pasal.id

(1) PPK melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh KPB. (2) PPK melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) yang dilakukan oleh penyedia barang.

pasal.id

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dan pengesahan DRPB2 tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2), PPK dapat menunjuk pihak ketiga.

pasal.id

(1) Dalam hal penerima dana BSPS tidak memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan karena sesuatu hal yang timbul www.djpp.kemenkumham.go.id

kemudian hari setelah diterbitkan surat keputusan penetapan penerima dana BSPS, PPK wajib menarik kembali dana BSPS dari tabungan penerima. (2) Dalam hal penerima dana BSPS meninggal dunia sebelum penarikan tabungan dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki, PPK wajib menarik kembali dana BSPS dari tabungan penerima. (3) Penarikan kembali dana BSPS dari tabungan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh PPK melalui surat perintah kepada bank/pos penyalur untuk memindahbukukan dana BSPS dari rekening tabungan penerima ke rekening penampungan atas nama Satker untuk kemudian disetor ke Rekening Kas Umum Negara. (4) Penyetoran dana BSPS ke Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan.

pasal.id

(1) Penerima BSPS dianggap ingkar janji melaksanakan pernyataannya apabila : a. tidak menarik dana tahap I dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4); b. tidak dapat menyelesaikan progres pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); dan c. tidak menarik dana tahap II dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5). (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) apabila penerima BSPS melaksanakan ajaran agama/kepercayaan, adat istiadat, atau karena dalam keadaan musibah/tertimpa bencana.

pasal.id

Dalam hal penerima BSPS tidak dapat menyelesaikan progres pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender dan sebesar 100% (seratus persen) dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender www.djpp.kemenkumham.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), PPK bersama SKPD kabupaten/kota yang membidangi pemberdayaan masyarakat mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan kepada penerima BSPS.

pasal.id

(1) Penerima dana BSPS dilarang memberi kuasa penarikan tabungan kepada pihak lain. (2) Bank/pos penyalur dilarang melayani penarikan tabungan dana BSPS dengan surat kuasa. (3) Bank/pos penyalur dilarang menerbitkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam melayani penarikan tabungan dana BSPS. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penerima dana BSPS hanya dapat memberi kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki.

pasal.id

(1) Bank/pos penyalur dan penyedia barang wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan penyaluran dana/barang BSPS kepada PPK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) TPM wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh KPB kepada PPK untuk progres 0% (nol persen), progres 30% (tiga puluh persen) dan progres 100% (seratus persen) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (3) PPK melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satker dan tembusan kepada Deputi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. (4) Kepala Satker wajib menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan Deputi, yaitu : a. laporan berkala bulanan pelaksanaan BSPS paling lambat akhir bulan berikutnya. b. laporan tahunan pertanggungjawaban pelaksanaan BSPS paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Bentuk laporan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Kepala Satker.

pasal.id

(1) Bank/pos penyalur yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan tertulis. (2) Bank/pos penyalur yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi membayar kembali kerugian akibat kelalaian dimaksud. (3) Bank/pos penyalur yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dikenakan sanksi admistrasi berupa pembayaran bunga yang besarnya sesuai dengan bunga pasar yang berlaku pada bank/pos penyalur.

pasal.id

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memberi bantuan stimulan perumahan swadaya bagi MBR dengan menggunakan dana APBD, pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri ini, kecuali diatur lain dalam peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota.

pasal.id

Semua tahapan pelaksanaan BSPS dalam rangka pelaksanaan BSPS tahun 2013 yang sudah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku.

pasal.id

(1) Sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini, peraturan perundang- undangan berikut ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; b. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 26 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; c. Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2012 perihal Pelaksanaan Tugas Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Pemerintah Provinsi; d. Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2012 perihal Pelaksanaan Tugas Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan e. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 61/DS/Tahun 2012 perihal Perubahan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. (2) Sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini, peraturan perundang- undangan berikut ini tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, yaitu: a. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 54 Tahun 2012 perihal Kriteria, Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Calon Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM); b. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 81/DS/TAHUN 2012 perihal Pembuatan Laporan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); c. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 96/SE/DS/2012 perihal Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan; dan d. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01/SE/DPS/2013 perihal Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana BSPS.

pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2013 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id