Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan yang selanjutnya disebut dengan PLP2K-BK adalah suatu upaya untuk menata dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara berkelanjutan melalui pendekatan tridaya, perbaikan dan pembangunan perumahan, penyediaan PSU yang memadai sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dan mengintegrasikan konsep penanganannya dengan memanfaatkan potensi wilayah di sekitarnya.

2. Pendekatan Tridaya adalah upaya pemberdayaan sosial kemasyarakatan, pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman serta pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi lokal/masyarakat.

3. Rencana PLP2K-BK adalah dokumen perencanaan, yang disusun sebagai acuan dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berbasis kawasan.

4. Detailed Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah perencanaan pekerjaan secara rinci yang memuat ketentuan umum dan spesifikasi konstruksi termasuk gambar dan biaya.

5. Tenaga penggerak masyarakat PLP2K-BK selanjutnya disingkat TPM PLP2K-BK adalah masyarakat lokal untuk menjadi pendamping masyarakat selama pelaksanaan program PLP2K-BK.

6. Rencana Tindak Komunitas yang selanjutnya disingkat RTK adalah metode untuk merangsang proses perencanaan yang berbasis pada keterlibatan aktif masyarakat yang berada di wilayah perencanaan.

7. Pusat kegiatan adalah kawasan dimana berbagai kegiatan masyarakat seperti perdagangan, jasa pelayanan dan/atau pemerintah serta sarana sosial budaya berkumpul.

8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

9. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

10. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

13. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

15. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.

16. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.

012, No.131 5

PLP2K-BK bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota melalui pendekatan Tridaya. b. mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni.

Sasaran PLP2K-BK meliputi : a. terlaksananya penataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sesuai dengan fungsi kawasan dan struktur kota. b. tercapainya pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. c. terwujudnya masyarakat yang secara mandiri dapat merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta memeliharanya.

Lingkup pengaturan pedoman PLP2K-BK mencakup: a. tugas dan tanggung jawab. b. pola penanganan. c. prosedur penyelenggaraan PLP2K-BK. d. pendanaan.

Tugas dan tanggungjawab dalam PLP2K-BK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi tugas Kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Tugas dan tanggungjawab Kementerian dalam penyelenggaraan PLP2K-BK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi: a. melakukan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan program dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. b. melakukan verifikasi administrasi dan teknis.

c. MENETAPKAN lokasi penerima program berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dan hasil verifikasi. d. memfasilitasi penyusunan rencana PLP2K-BK, DED serta pelaksanaan dan supervisi pembangunan stimulan PSU pada lokasi penanganan yang telah ditetapkan. e. merevisi atau membatalkan alokasi anggaran apabila terjadi perubahan, penyimpangan, dan/atau penyelewengan dalam penyelenggaraan program. f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program. g. menyerahkan hasil pelaksanaan stimulan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota. h. melakukan pembinaan penyelenggaraan program.

Tugas dan tanggungjawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan PLP2K-BK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi: a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program. b. melakukan seleksi terhadap usulan lokasi program dari pemerintah kabupaten/kota. c. mengajukan usulan lokasi kepada Kementerian berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten/kota. d. melakukan koordinasi dengan Kementerian untuk verifikasi administrasi dan teknis. e. mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan program melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian. g. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program kepada Kementerian.

Tugas dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan PLP2K-BK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi: a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program. b. mengajukan usulan lokasi kepada pemerintah provinsi. c. MENETAPKAN lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui surat keputusan kepala daerah.

012, No.131 7 d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. e. mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan program melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program pada tahun pertama dan kedua sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian. g. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program pada tahun pertama dan kedua kepada Kementerian; h. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program dalam rangka keberlanjutan. i. memfasilitasi penyiapan TPM. j. memfasilitasi penyusunan RTK. k. mengelola dan memelihara hasil penyelenggaraan program.

(1) Pola penanganan PLP2K-BK adalah melalui pemugaran. (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kegiatan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum jika terjadi kerusakan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.

(1) Prosedur penyelenggaraan PLP2K-BK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi kriteria pemilihan lokasi dan tahapan penyelenggaraan program. (2) Ketentuan mengenai Tahapan Penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kriteria pemilihan lokasi meliputi: a. kriteria wajib; b. kriteria kompetitif. (2) Kriteria wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. lokasi sesuai dengan peruntukan perumahan dalam RTRW Kota/Kabupaten; b. sudah ditetapkan sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh pemerintah kabupaten/kota; c. luas lokasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hektar dan mengelompok dalam satu hamparan; (3) Kriteria kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kabupaten/kota sudah memiliki rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) atau dokumen perencanaan sejenis; b. lahan legal dan bebas dari sengketa; c. memiliki potensi perekonomian yang dapat dikembangkan; d. terdapat program penanganan kumuh; e. terdapat keterlibatan masyarakat; f. tersedia alokasi APBD untuk keberlanjutan kegiatan; g. intensitas kekumuhan cukup tinggi; h. intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi; i. merupakan pemenang dan/atau nominasi Adiupaya Puritama; j. merupakan lokasi percontohan yang ditetapkan oleh Menteri Perumahan Rakyat; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

012, No.131 9

(1) Sosialisasi PLP2K-BK bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai program penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh. (2) Sosialisasi PLP2K-BK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian. (3) Sosialisasi PLP2K-BK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(1) Usulan PLB2K-BK dilaksanakan melalui tahapan : a. pemerintah kabupaten/kota menyampaikan usulan calon lokasi PLP2K-BK kepada pemerintah provinsi dengan tembusan kepada Kementerian; b. pemerintah provinsi menyampaikan usulan kabupaten/kota dan calon lokasi PLP2K-BK kepada Kementerian; c. Kementerian menyusun daftar calon lokasi PLP2K-BK sesuai dengan usulan yang telah disampaikan oleh pemerintah provinsi; (2) Dalam hal usulan PLB2K-BK pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi. (3) Ketentuan mengenai Surat Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Verifikasi usulan PLP2K-BK meliputi administrasi dan teknis. (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. data lokasi; b. surat usulan pemerintah kabupaten/kota;

c. surat usulan pemerintah provinsi; d. surat pernyataan bupati/walikota; e. penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau pemerintah provinsi untuk Provinsi DKI Jakarta; (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kesesuaian lokasi dengan peruntukan perumahan dalam RTRW kota/kabupaten; b. keberadaan dokumen RP3KP atau dokumen perencanaan sejenis; c. luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; d. tingkat kepadatan penduduk di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; e. pola hunian; f. kedekatan dengan pusat-pusat kegiatan; g. keberadaan program sejenis; h. kesiapan masyarakat; i. proporsi alokasi APBD untuk keberlanjutan kegiatan; j. intensitas kekumuhan; k. intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan; l. kesiapan lahan (sengketa/legalitas);

(1) Verifikasi usulan PLP2K-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Tim Verifikasi. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau staf di lingkungan Kementerian serta dapat melibatkan pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman. (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan atau berdasarkan Keputusan Menteri.

(1) Lokasi PLP2K-BK ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Penetapan lokasi PLP2K-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil verifikasi terhadap usulan PLP2K-BK.

012, No.131 11 Bagian Empat Pelaksanaan PLP2K-BK

(1) Pelaksanaan PLP2K-BK terdiri atas: a. penyiapan dan tugas TPM; b. penyusunan Rencana PLP2K-BK; c. pelaksanaan RTK; d. penyusunan DED; e. pelaksanaan stimulan PSU; f. pelaksanaan tindak lanjut program; g. pelaporan; (2) Pelaksanaan PLP2K-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

(1) Penyiapan TPM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme: a. pemilihan TPM; b. pelatihan TPM; (2) Pemilihan TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat setempat dengan kriteria meliputi: a. tokoh masyarakat; b. berdomisili di lokasi penanganan; c. mempunyai pengalaman di bidang sosial dan kemasyarakatan; d. direkomendasikan oleh masyarakat di lokasi penanganan; e. memiliki pemahaman mengenai program-program pemerintah yang terkait dengan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; (3) Pelatihan TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. (4) Substansi pelatihan TPM sekurang-kurangnya mencakup materi tentang : a. program PLP2K-BK; b. perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam sistem kawasan dan sistem perkotaan;

c. PSU lingkungan; d. konsepsi dan implementasi Tridaya; e. pendekatan pembangunan dan pemrograman; f. komunikasi dan sosialisasi; g. penyusunan RTK;

(1) Tugas TPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi: a. membantu mensosialisasikan PLP2K-BK kepada masyarakat; b. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) bersama-sama dengan masyarakat; c. mendorong masyarakat untuk melaksanakan survey kampung sendiri (SKS) dan rembug warga; d. membantu masyarakat dalam penyusunan RTK; (2) Rembug warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pertemuan masyarakat dalam rangka membahas dan menyepakati daftar kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang difasilitasi oleh TPM.

(1) Tahapan penyusunan Rencana PLP2K-BK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf b meliputi: a. persiapan pelaksanaan; b. pelaksanaan survey dan pengumpulan data lapang; c. pelaksanaan kajian dan analisis data lapang; d. pelaksanaan tinjauan dan akomodasi hasil Rencana Tindak Komunitas (RTK); e. penyusunan dokumen Rencana PLP2K-BK; (2) Data lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang- kurangnya mencakup: a. identifikasi isu dan permasalahan pada lokasi penanganan; b. identifikasi daya dukung lingkungan; c. identifikasi kondisi dan kualitas bangunan pada lokasi penanganan;

012, No.131 13 d. identifikasi potensi lingkungan, ekonomi, dan sosial yang dapat dikembangkan pada lokasi penanganan; e. identifikasi pemangku kepentingan; (3) Substansi dokumen Rencana PLP2K-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rencana struktur dan pola tata ruang kawasan; b. rencana penyediaan lahan untuk pengembangan perumahan dan permukiman; c. indikasi tipe dan jumlah rumah yang akan dikembangkan; d. rencana pengembangan kelembagaan sosial kemasyarakatan; e. rencana pengembangan potensi perekonomian; f. rencana program penanganan, pembiayaan dan sumber pendanaan, serta peran dari masing-masing sektor terkait selama jangka waktu perencanaan; g. indikasi rencana pembangunan fisik pada wilayah-wilayah prioritas di dalam kawasan; h. mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian program; (4) Dokumen Rencana PLP2K-BK ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

(1) Pelaksanaan RTK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan hasil rembug warga yang meliputi: a. sosialisasi ke masyarakat di lokasi penanganan; b. pengumpulan aspirasi masyarakat; c. penyusunan dan penyepakatan daftar kebutuhan; d. penyusunan dan penyepakatan rencana kerja dan pelaku; (2) Hasil pelaksanaan RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi penyusunan Rencana PLP2K-BK.

(1) Penyusunan DED sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk komponen PSU yang akan dibangun melalui stimulan PSU.

(2) DED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari instansi teknis yang berwenang.

(1) Stimulan PSU sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan Penetapan Menteri, Dokumen Anggaran Pembangunan (DIPA), dan DED. (2) Pelaksanaan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen DED yang telah disusun. (3) Dalam hal perubahan lokasi dan/atau perubahan alokasi anggaran, Pusat Pengembangan Perumahan atau Unit Kerja lain yang ditunjuk wajib mengoordinasikan dengan Deputi untuk mendapatkan persetujuan Menteri. (4) Dalam hal perubahan pelaksanaan stimulan PSU terkait dengan kondisi lapang, wajib dilakukan revisi DED serta mendapat persetujuan dari Pusat Pengembangan Perumahan atau Unit Kerja lain yang ditunjuk. (5) Kementerian melaksanakan serah terima hasil pelaksanaan stimulan PSU kepada pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi khusus untuk Provinsi DKI Jakarta. (6) Ketentuan mengenai serah terima pelaksanaan stimulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan tindak lanjut program sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen Rencana PLP2K-BK yang telah disusun. (2) Pelaksanaan tindak lanjut program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinisiasi dan diwujudkan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat. (3) Dalam pelaksanaan tindak lanjut program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian dimungkinkan untuk memberikan bantuan stimulan lanjutan pada lokasi penanganan.

012, No.131 15 Bagian Lima Pengawasan dan Pengendalian PLP2K-BK

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PLP2K-BK. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi sampai dengan Kementerian dan dapat melibatkan pemangku kepentingan. (3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian Kementerian dimungkinkan untuk memberikan bantuan stimulan lanjutan pada lokasi penanganan.

(1) Pelaporan PLP2K-BK meliputi : a. pelaporan teknis yang terdiri dari kemajuan pelaksanaan fisik dan realisasi keuangan; dan b. pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PLP2K-BK; (2) Pelaporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Kerja Pelaksana PLP2K-BK yang ditunjuk oleh Menteri. (3) Pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PLP2K-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan hasil pelaporan dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Kawasan setiap bulan. (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Kawasan dengan tembusan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan.

(1) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan PLP2K-BK berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan sumber-sumber pendanaan lainnya.

(2) Sumber pendanaan yang berasal dari APBN digunakan untuk : a. pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK pada tahun pertama dan kedua; b. insentif sebagai dukungan terhadap keberlanjutan program penyelenggaraan PLP2K-BK; (3) Sumber pendanaan yang berasal dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota dapat dialokasikan dalam rangka tindak lanjut program di lokasi penanganan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2011 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN