Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RAKYAT SUSUN SEWA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan pembangunan rumah susun sewa adalah bantuan pembangunan fisik berupa bangunan baru rumah susun sewa beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya dan dibiayai oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Rumah susun adalah adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat

hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 3. Rumah susun sewa adalah rumah susun yang pemanfaatannya melalui cara sewa. 4. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 5. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. 6. Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 7. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 8. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen serta kelayakan teknis terhadap usulan permohonan bantuan. 9. Rancang Bangun Rinci/Detail Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis, dan volume pekerjaan. 10. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum. 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pekerja yang bekerja di lingkungan kementerian, pegawai instansi pemerintah daerah, dan PNS di lingkungan TNI dan POLRI. 12. Lembaga Pendidikan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. 13. Lembaga pendidikan berasrama adalah penyelenggara pendidikan menengah yang berbentuk pendidikan umum, kejuruan dan/atau keagamaan atau pendidikan terpadu (pendidikan umum dengan pendidikan agama, atau pendidikan umum dengan pendidikan kejuruan atau pendidikan agama dengan pendidikan kejuruan) yang dalam proses pembelajarannya mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal di asrama.

14. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
15. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
16. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota beserta perangkat sebagai unsur penyelelenggaraan pemerintah daerah.
17. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.

(1) Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon dalam mengajukan usulan bantuan pembangunan Rumah Susun Sewa. (2) Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa bertujuan agar bantuan pembangunan rumah susun sewa memenuhi tertib penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Lingkup pengaturan bantuan pembangunan Rumah Susun Sewa meliputi : bentuk bantuan; penerima bantuan dan penerima manfaat; persyaratan pengajuan bantuan; mekanisme; pendanaan; status aset; monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta pembinaan.

(1) Bentuk bantuan pembangunan rumah susun sewa berupa: a. DED bangunan beserta prasarana, sarana, dan utilitas; b. bangunan rumah susun sewa beserta prasarana, sarana, dan utilitas; serta c. IMB dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). (2) DED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disesuaikan dengan masukan dari penerima bantuan.

(3) Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. prasarana yang meliputi jalan lingkungan beserta trotoar dan saluran tepi jalan, penerangan jalan umum, tempat sampah sementara; b. sarana yang meliputi sarana parkir kendaraan roda dua; dan c. utilitas yang meliputi jaringan air bersih, jaringan air limbah, dan jaringan listrik;

(1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan bantuan terhadap pembangunan rumah susun sewa. (2) Bentuk dukungan yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: a. pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan; dan b. mengalokasikan dana pendamping bantuan pembangunan rumah susun sewa dalam ABPD provinsi; dan/atau c. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang fungsi rumah susun sewa. (3) Bentuk dukungan yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: a. kemudahan perizinan dalam proses penerbitan IMB dan SLF; b. mengalokasikan dana pendamping bantuan pembangunan rumah susun sewa dalam ABPD kab/kota; c. jaminan ketersediaan daya listrik dan air minum yang memadai oleh PLN dan PDAM; d. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang fungsi rumah susun sewa; dan/atau e. pendampingan dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan. (4) Pemerintah daerah tidak mengenakan retribusi dalam proses pengurusan dan penerbitan IMB pada bangunan rumah susun sewa.

(1) Penerima bantuan pembangunan rumah susun sewa meliputi instansi Pemerintah, instansi pemerintah daerah, atau lembaga penerima bantuan lainnya. (2) Penerima manfaat merupakan kelompok sasaran yang memenuhi persyaratan untuk menghuni rumah susun sewa.

(1) Instansi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan Kementerian, Lembaga, TNI, dan/atau POLRI. (2) Instasi pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan pemerintah provinsi, kabupaten/kota. (3) Lembaga penerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi: a. lembaga pendidikan tinggi; b. lembaga pendidikan tinggi agama; c. lembaga pendidikan berasrama dan pondok pesantren; d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; e. yayasan dibidang kemanusiaan atau keagamaan; f. koperasi pegawai instansi pemerintah pusat/daerah; dan g. koperasi pegawai swasta badan usaha yang bergerak dibidang sosial dan kepentingan umum.

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki kesepakatan bersama (MOU) dan/atau perjanjian kerja sama dengan pemberi bantuan sebagai dasar kesepakatan para pihak dalam pembangunan rumah susun sewa.

Kelompok sasaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi : a. masyarakat umum yang termasuk MBR untuk bantuan rumah susun umum; b. PNS, pegawai negeri di lingkungan TNI, dan pegawai negeri di lingkungan POLRI untuk bantuan rumah susun Negara; c. mahasiswa/siswa, santri, pekerja paramedis, tenaga pendidik dan kependidikan, peneliti, pekerja industri, petugas pada kawasan perbatasan, pekerja di daerah tertinggal, atlet, dan nelayan; serta d. masyarakat sangat miskin, orang lansia, yatim piatu, dan anak terlantar untuk bantuan rumah susun khusus.

Bantuan pembangunan rumah susun sewa harus memenuhi persyaratan: a. persyaratan administrasi; dan b. persyaratan teknis.

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaskud dalam Pasal 10 huruf a berupa : a. surat permohonan; dan b. proposal. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Menteri sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Peraturan Menteri ini. (3) Surat permohonan untuk bantuan pembangunan rumah susun dengan ketentuan sebagai berikut: a. PNS pada instansi Pemerintah ditandatangani oleh pimpinan Kementerian atau Lembaga; b. PNS pada instansi daerah provinsi ditandatangani oleh gubernur; c. PNS pada instansi daerah kabupaten/kota ditandatangani oleh bupati/walikota;

d. pegawai negeri di lingkungan TNI ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik INDONESIA; e. pegawai negeri di lingkungan POLRI ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik INDONESIA; f. mahasiswa, tenaga pendidik, peneliti, dan kependidikan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi atau ketua yayasan dan dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya; g. siswa dan/atau santri, tenaga pendidik, dan kependidikan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi atau ketua yayasan dan dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya; h. pekerja paramedis, dan pekerja industri, ditandatangani pimpinan lembaga, ketua yayasan, pimpinan BUMN/D, atau ketua koperasi dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, atau Kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangannya; i. petugas pada kawasan perbatasan, pekerja di daerah tertinggal, masyarakat sangat miskin, atlet, dan nelayan ditandatangani pimpinan BUMN/D atau bupati/walikota dengan rekomendasi dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangannya. (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gambaran secara menyeluruh mengenai lembaga/yayasan/BUMN/D, koperasi atau kabupaten/kota calon penerima bantuan beserta rencana usulan sebagai dasar pengajuan bantuan pembangunan rumah susun sewa.

(1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilengkapi dengan: a.surat dukungan; b.surat pernyataan; dan c. surat kesanggupan penyertaan. (2) Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan: a. surat dukungan ditujukan kepada Menteri, sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Peraturan Menteri ini; b. surat dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjelaskan bentuk dukungan yang dapat

diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tertulis; dan c. surat dukungan dari pimpinan instansi kementerian/lembaga terkait berupa rekomendasi bantuan pembangunan rumah susun sewa. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan dari lembaga/yayasan/BUMN/D atau pemerintah daerah calon penerima bantuan dengan ketentuan: a.kepemilikan dan penguasaan tanah berupa tanda bukti penguasaan yang sah; b.menyediakan dan menyerahkan lahan dalam kondisi siap bangun; c. jaminan tidak mengalihfungsikan pemanfaatan bangunan rumah susun sewa; d.kesediaan menerima dan mengelola rumah susun sewa; e. lokasi sesuai dengan RTRW; f. tidak melakukan perubahan lokasi pembangunan rumah susun sewa yang telah ditetapkan; dan g. tidak melakukan perubahan disain bangunan rumah susun sewa yang telah ditetapkan. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada lampiran 3 Peraturan Menteri ini. (5) Surat kesanggupan penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyertaan kesanggupan dari lembaga/yayasan/BUMN/D, koperasi atau pemerintah daerah calon penerima bantuan dengan ketentuan: a. menyelesaikan biaya administrasi penyambungan air minum dan listrik; b. menyediakan tanah siap bangun; c. menyediakan meubeler; d. melakukan pemanfaatan dan pengelolaan rumah susun sewa; dan e. menjaga kelestarian lingkungan pada lokasi rumah susun sewa. (6) Surat kesanggupan penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum pada lampiran 4 Peraturan Menteri ini.

(1) Surat kesanggupan penyertaan mengenai biaya administrasi penyambungan air minum dan listrik, serta menyediakan meubeler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a dan huruf c dilampirkan dengan dokumen rencana dana.

(2) Dalam hal biaya administrasi penyambungan air minum dan listrik, serta menyediakan meubeler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima bantuan harus memenuhi persyaratan: a.dana yang bersumber dari APBN/APBD dibuktikan dengan dokumen rencana anggaran dan biaya; atau b.dana yang bersumber selain dari APBN/APBD dibuktikan dengan dokumen rencana anggaran dan biaya atau dokumen anggaran lain yang sah.

(1) Dalam hal terjadi perubahan lokasi dan/atau perubahan disain bangunan rumah susun sewa, wajib menyampaikan surat yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga, ketua yayasan, pimpinan BUMN/D, atau ketua koperasi untuk mendapat persetujuan Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan pembangunan bantuan rumah susun sewa. (2) Persetujuan terhadap perubahan lokasi dan/atau perubahan disain bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Deputi Bidang Perumahan Formal sebagai laporan.

Dalam hal lembaga, yayasan, BUMN/D, koperasi atau kabupaten/kota calon penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan proposal beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Menteri dapat melakukan penundaan program bantuan pembangunan rumah susun sewa.

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaskud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari : a. lokasi; dan b. tanah. (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dinyatakan dengan surat keterangan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)/dinas teknis terkait; b. sesuai dengan masterplan kawasan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan lembaga, yayasan, BUMN/D dan koperasi calon penerima bantuan; c. bebas dari bencana banjir dan longsor; d. dekat dengan pusat kegiatan penerima manfaat

e. tersedia jalan akses dengan lebar jalan sekurang-kurangnya 6 m (enam meter); f. tersedia sumberdaya air minum dan sumberdaya listrik dengan jarak yang terjangkau; dan g. memperhitungkan daya tampung dan daya dukung tanah dan lingkungan. (3) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kabupaten/kota belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan melalui Keputusan bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Persyaratan teknis terhadap tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. tanah yang diperlukan untuk membangun 1 tower rumah susun sewa sekurang-kurangnya 3000 m2 (tiga ribu meter persegi) berbentuk persegi dengan lebar sekurang-kurangnya 35 m (tiga puluh lima meter); b. tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah susun sewa harus jelas status hukum kepemilikan dan jenis hak atas tanahnya yang dibuktikan dengan tanda bukti penguasaan yang sah; c. jenis tanah merupakan tanah keras dan tidak merupakan tanah rawa; dan d. kondisi tanah siap bangun. (5) Kondisi tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kondisi tanah rata yang tidak memerlukan proses pematangan lahan. (6) Dalam hal kondisi tanah memerlukan proses pematangan lahan, maka biaya pematangan lahan menjadi tanggungjawab penerima bantuan.

(1) Usulan bantuan pembangunan rumah susun sewa dilakukan dengan: a. penyampaian surat permohonan dan proposal bantuan pembangunan rumah susun sewa oleh penerima bantuan kepada Menteri; dan

b. penyampaian surat permohonan dan proposal bantuan pembangunan rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret (T-2). (2) Penerima bantuan berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk memperoleh surat dukungan. (3) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki masa berlaku 2 (dua) tahun. (4) Penyusunan proposal bantuan pembangunan rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini. (5) Ketentuan mengenai bantuan pembangunan rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tata cara pemberian bantuan pembangunan rumah susun sewa diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Verifikasi bantuan pembangunan rumah susun sewa terdiri dari a. verifikasi administrasi; dan b. verifikasi teknis (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Oktober (T-2). (3) Verifikasi bantuan pembangunan rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim verifikasi. (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Perumahan Formal.

Verifikasi administrasi dilakukan melalui pengecekan seluruh dokumen usulan bantuan rumah susun sewa sesuai dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.

(1) Verifikasi teknis dilakukan melalui kegiatan survey lapangan terhadap lokasi usulan calon penerima bantuan rumah susun sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. (2) Kegiatan survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur penerima bantuan.

(1) Permohonan yang lolos hasil penilaian verifikasi administrasi dan verifikasi teknis menjadi dasar sebagai usulan program. (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan pembangunan rumah susun sewa dengan memperhatikan alokasi anggaran dengan Keputusan Menteri. (3) Penetapan program bantuan pembangunan rumah susun sewa ditetapkan paling lambat pada bulan Desember (T-2). (4) Menteri dapat MENETAPKAN penerima bantuan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan kepada penerima bantuan. (2) Penerima bantuan wajib melakukan kegiatan penyediaan meubeler setelah penetapan Keputusan Menteri.

(1) Pelaksanaan pembangunan rumah susun sewa dilakukan setelah proses penyusunan DED selesai (T-0). (2) Penyusunan DED dan/atau pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Pusat Pengembangan Perumahan atau unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri. (3) Penyusunan DED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat selesai pada bulan November (T-1). (4) Pusat Pengembangan Perumahan atau unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri berkoordinasi dengan: a. Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat; b. Pimpinan kementerian/lembaga terkait; c. Deputi Bidang Perumahan Formal; d. penerima bantuan; dan e. pemerintah daerah.

(1) Penerima bantuan wajib mengoperasikan, memelihara, dan merawat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan menjamin hingga berfungsinya bantuan yang diberikan. (2) Penerima bantuan membuat surat pernyataan tertulis untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan bangunan rumah susun sewa setelah setelah pembangunan selesai dilakukan.

(1) Rumah susun sewa yang telah selesai dibangun diserahkan oleh Pusat Pengembangan Perumahan kepada Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat selaku kuasa pengguna barang. (2) Bangunan rumah susun sewa yang telah dibangun merupakan Barang Milik Negara yang akan dimohonkan penetapan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan selaku pengelola barang. (3) Penyelesaian status aset rumah susun sewa sebagai Barang Milik Negara dapat dimohonkan dengan beberapa mekanisme, yaitu: a.pembangunan rumah susun sewa yang dibangun pada Kementerian /Lembaga Pemerintah, TNI/POLRI, dan institusi lembaga pendidikan tinggi negeri akan diproses penyelesaian asetnya melalui mekanisme alih status pengguna barang; b.pembangunan rumah susun sewa yang dibangun di atas tanah instansi pemerintah atau pemerintah daerah kabupaten/kota akan diproses penyelesaian asetnya dengan diserahkan kepada instansi Pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme alih status pengguna barang atau hibah; c. pembangunan rumah susun sewa yang dibangun pada lembaga swasta, institusi lembaga pendidikan milik swasta, yayasan, badan usaha milik swasta akan diproses penyelesaian asetnya melalui mekanisme kerjasama pemanfaatan dengan lembaga penerima bantuan atau dapat pula dengan mekanisme hibah dalam hal telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.pembangunan rumah susun sewa yang dibangun pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan diproses penyelesaian asetnya melalui mekanisme penyertaan modal negara (PMN).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan mekanisme penyelesaian aset rumah susun sewa sebagai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sumber pendanaan untuk pembangunan rumah susun sewa didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Perumahan Rakyat, yang penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengalokasian dana bantuan pembangunan rumah susun sewa pada instansi atau institusi/lembaga/yayasan/badan usaha penerima bantuan berdasarkan surat keputusan bantuan pembangunan rumah susun sewa yang telah ditetapkan oleh Menteri. (3) Pengalokasian dana bantuan pembangunan rumah susun sewa dapat dilakukan melalui sistem penganggaran tahun jamak (multi years) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengalokasian dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan dukungan bantuan pembangunan rumah susun sewa yang diberikan. (5) Pengalokasian dana lembaga, yayasan, badan usaha, dan pemerintah daerah dilakukan oleh calon penerima bantuan pembangunan rumah susun sewa terkait dengan kesanggupan penyertaan yang diberikan.

(1) Monitoring dimaksudkan untuk pemantauan penyelenggaraan bantuan pembangunan rumah susun sewa. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan pemerintah daerah dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

(1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui fungsionalisasi dan tingkat kepenghunian pada bangunan rumah susun sewa yang telah diberikan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Deputi Menpera Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat.

(1) Pelaporan disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan pembangunan rumah susun sewa. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perumahan Rakyat.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah susun sewa. (2) Pelaksana pembinaan di tingkat pusat dilakukan oleh: a. Menteri pada kementerian terkait; b. Kepala Kepolisian RI; c. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan; atau d. Pimpinan kementerian/lembaga di tingkat pusat. (3) Pelaksana pembinaan di tingkat daerah dilakukan oleh: a. Gubernur pada tingkat provinsi; b. BupatiWalikota pada tingkat kabupaten/kota; dan c. Pimpinan kementerian/lembaga terkait di tingkat daerah (4) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pengaturan dan pemberian pedoman penyelenggaraan pembangunan rumah susun sewa; b. sosialisasi program dan pedoman aturan terkait penyelenggaraan bantuan pembangunan rumah susun sewa; dan c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bantuan rumah susun sewa. (5) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pendampingan masyarakat kelompok sasaran calon penerima manfaat; b. pelatihan dan penyuluhan kepada institusi/lembaga/yayasan/badan usaha penerima bantuan terkait pemanfaatan dan pengelolaan rumah susun sewa;

c. pengawasan dan pengendalian dalam pemeliharaan bangunan rumah susun sewa; d. pemeriksaan secara berkala terhadap bangunan rumah susun sewa; e. menjamin berfungsinya bangunan rumah susun secara optimal, dan; f. mengawasi pelaksanaan kepenghunian sesuai dengan peruntukkan kelompok sasaran.

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 9/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pa da tanggal 06 Oktober 2011 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, SUHARSO MONOARFA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR

KOP SURAT Nomor : …………………… nama kota, tanggal,bulan, tahun Lampiran : ………………….... Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa Kepada Yth. Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik INDONESIA. Jl Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Dengan Hormat, Sehubungan dengan program Pemerintah melalui kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat tentang pembangunan Rumah Susun Sewa yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mahasiswa, prajurit TNI/POLRI, pekerja, PNS, dan santri di seluruh INDONESIA, bersama ini kami mengajukan usulan permohonan bantuan pembangunan Rumah Susun Sewa. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Menteri, berikut kami lampirkan berkas proposal beserta kelengkapannya. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

• (Coret Yang Tidak Perlu) Tembusan kepada (*sesuai dengan keperluan):

1. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Sesmenpera);
2. Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
3. Dirjen Kuathan, Kementerian Pertahanan*;
4. Assarpras Mabes POLRI *;
5. Gubernur/Bupati/Walikota*;
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama*;
8. Direktur Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag*. Hormat Kami (Ttd dan cap) --------------------------------- **) LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT Nomor : 21 Tahun 2011 Tanggal : 06 Oktober 2011

**) Dilengkapi tanda tangan dan cap oleh:

1. Menteri Pertahanan;
2. Kepala Kepolisian RI;
3. Gubernur/Bupati/Walikota;
4. Rektor/Ketua Yayasan;
5. Pimpinan Badan Usaha;
6. Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait.

KOP SURAT SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN No. ...................................... Kepada Yth. Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik INDONESIA. Jl Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Dengan Hormat, Saya yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : …….....……………………….…………………………………………........ Jabatan : ………….....………………….…………………………………………........ Bertindak atas nama Nama Lembaga :

• ) Kemhan/TNI..............................................................................................
• ) POLRI...........................................................................................................
• ) Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota...........................................
• ) Pendidikan Tinggi ………………………….....…………………...........
• ) Pendidikan Berasrama/Pondok Pesantren............................................ Alamat : …………………….………………………………………………………..... .................................................................................................................. Telepon : …………........……………………………………………………………..... Fax : ……………....……………………………………………………………..... Dengan ini menyatakan akan melengkapi surat dukungan sebagaimana yang dipersyaratan yaitu:

1. dukungan dari Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gubernur/Walikota/Bupati;
2. dukungan dari Dinas Teknis kabupaten/kota yang membidangi perumahan; dan
3. dukungan dari Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani pejabat eselon I yang membidangi /terkait. Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk memenuhi persyaratan usulan pembangunan Rumah Susun Sewa. Nama kota, tanggal, bulan, tahun (Ttd dan cap) --------------------------------- **) LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT Nomor : 21 Tahun 2011 Tanggal : 06 Oktober 2011

• (Coret Yang Tidak Perlu) Tembusan kepada (*sesuai dengan keperluan):

1. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Sesmenpera);
2. Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
3. DIrjen Kuathan, Kementerian Pertahanan*;
4. Assarpras Mabes POLRI *;
5. Gubernur/Bupati/Walikota*;
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama*;
8. Direktur Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag*. **) Dilengkapi tanda tangan dan cap oleh:
9. Menteri Pertahanan;
10. Kepala Kepolisian RI;
11. Gubernur/Bupati/Walikota;
12. Rektor untuk Perguruan Tinggi Negeri;
13. Rektor dan Ketua Yayasan untuk Perguruan Tinggi Swasta;
14. Ketua Lembaga/Yayasan untuk Pendidikan Berasrama/Pimpinan Pondok Pesantren.

KOP SURAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN No. ...................................... Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : …….....……………………….…………………………………………........ Jabatan : ………….....………………….…………………………………………........ Bertindak atas nama Nama Lembaga : *) Kemhan/TNI...............................................................................................

• ) POLRI...........................................................................................................
• ) Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota............................................
• ) Pendidikan Tinggi ………………………………………………........... *) Pendidikan Berasrama/Pondok Pesantren............................................. *) Istitusi/Badan Usaha................................................................................... Alamat : …………………….………………………………………………………..... ............................................................................................................................. Telepon : …………........……………………………………………………………..... Fax : ……………....……………………………………………………………..... Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi dan melengkapi Persyaratan Administrasi, yang telah ditentukan terdiri dari:

1. surat pernyataan kepemilikan dan penguasaan lahan;
2. surat pernyataan menyediakan dan menyerahkan lahan dalam kondisi siap bangun;
3. surat pernyataan bersedia memberikan jaminan tidak mengalih-fungsikan bangunan;
4. surat pernyataan bersedia menerima dan mengelola Rumah Susun Sewa (dilengkapi dengan usulan badan pengelola, struktur badan pengelola, dan rencana biaya pengelolaan);
5. surat pernyataan lokasi sesuai dengan master plan/RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten/kota;
6. surat pernyataan tidak merubah lokasi dari yang telah ditetapkan;
7. surat pernyataan tidak merubah disain dari yang telah ditetapkan; dan Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup. Nama kota, tanggal, bulan, tahun (Ttd, cap dan materai) --------------------------------- **) LAMPIRAN 3 PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT Nomor : 21 Tahun 2011 Tanggal : 06 Oktober 2011

• (Coret Yang Tidak Perlu) Tembusan kepada (*sesuai dengan keperluan):

1. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Sesmenpera);
2. Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
3. Dirjen Kuathan, Kementerian Pertahanan*;
4. Assarpras Mabes POLRI *;
5. Gubernur/Bupati/Walikota*;
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional *;
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama*;
8. Direktur Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag*. **) Dilengkapi tanda tangan dan cap oleh:
9. Menteri Pertahanan;
10. Kepala Kepolisian RI;
11. Gubernur/Bupati/Walikota;
12. Rektor untuk Perguruan Tinggi Negeri;
13. Rektor dan Ketua Yayasan untuk Perguruan Tinggi Swasta;
14. Ketua Lembaga/Yayasan untuk Pendidikan Berasrama/Pimpinan Pondok Pesantren.

KOP SURAT SURAT KESANGGUPAN PENYERTAAN No. ...................................... Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : …….....……………………….…………………………………………........ Jabatan : ………….....………………….…………………………………………........ Bertindak atas nama Nama Lembaga : *) Kemhan/TNI.........................................................................................

• ) POLRI....................................................................................................
• ) Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota.....................................
• ) Pendidikan Tinggi ………………………………………………...... *) Pendidikan Berasrama/Pondok Pesantren...................................... Alamat : …………………….…...................................................................................... Telepon : …………........………………………………………………………....…..... Fax : ……………....……………………………………………………………..... Dengan ini menyanggupi :

1. Penyertaan dalam Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa, terdiri dari: a. bersedia untuk menyediakan lahan siap bangun; b. bersedia untuk penyambungan listrik, air minum dan jaringan komunikasi beserta biaya penyambungannya; c. bersedia menyiapkan /menyediakan meubeler; dan d. bersedia menyediakan /menyiapkan dukungan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
2. Mengupayakan Kesanggupan Penyertaan dari Pemerintah Daerah dalam Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa, terdiri dari: a. kemudahan dalam proses perizinan/IMB; b. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas; dan c. kemudahan dan fasilitasi penyambungan jaringan listrik, jaringan air minum dan jaringan komunikasi. Demikian Surat Kesanggupan Penyertaan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup. Nama kota, tanggal, bulan, tahun (Ttd, cap dan materai) --------------------------------- **) LAMPIRAN 4 PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT Nomor : 21 Tahun 2011 Tanggal : 06 Oktober 2011

• (Coret Yang Tidak Perlu) Tembusan kepada (*sesuai dengan keperluan):

1. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Sesmenpera);
2. Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
3. Dirjen Kuathan, Kementerian Pertahanan*;
4. Assarpras Mabes POLRI *;
5. Gubernur/Bupati/Walikota*;
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama*;
8. Direktur Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag*.

**) Dilengkapi tanda tangan dan cap oleh:

1. Menteri Pertahanan;
2. Kepala Kepolisian RI;
3. Gubernur/Bupati/Walikota;
4. Rektor untuk Perguruan Tinggi Negeri;
5. Rektor dan Ketua Yayasan untuk Perguruan Tinggi Swasta;
6. Ketua Lembaga/Yayasan untuk Pendidikan Berasrama/Pimpinan Pondok Pesantren.