Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA DAN ANGKA KREDITNYA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengamat Tera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pengamatan tera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
3. Pengamatan Tera adalah tindakan mengamati atau memantau penerapan ketentuan mengenai alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pengamat tera.
4. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
5. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengamat Tera yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pengamat Tera.
8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengamat Tera dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pengamatan Metrologi Legal.
10. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pengamat Tera

Jabatan Fungsional Pengamat Tera termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

(1) Pengamat Tera berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengamatan tera pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. (2) Pengamat Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan Aparatur Sipil Negara.

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengamat Tera yakni melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTTP, pengamatan BDKT, pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan penanganan pengaduan masyarakat.

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengamat Tera yaitu Kementerian Perdagangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembinaan antara lain: a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pengamat Tera; b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengamat Tera; c. MENETAPKAN standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengamat Tera; d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengamat Tera; e. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pengamat Tera, ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan teknisnya; f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengamat Tera; g. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengamat Tera; h. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengamat Tera; i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengamat Tera; j. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengamat Tera; dan k. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengamat Tera. (3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengamat Tera secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Jenjang jabatan Pengamat Tera dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pengamat Tera Pemula; b. Pengamat Tera Terampil; c. Pengamat Tera Mahir; dan d. Pengamat Tera Penyelia. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pangkat, golongan ruang Pengamat Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: a. Pengamat Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a. b. Pengamat Tera Terampil, pangkat:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. c. Pengamat Tera Mahir, pangkat:
4. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
5. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. d. Pengamat Tera Penyelia, pangkat:
6. Penata, golongan ruang III/c; dan
7. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. (3) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. (4) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pengamat Tera yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang kemetrologian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

3. pendidikan dan pelatihan Prajabatan. b. Pengamatan Tera, meliputi:

4. pengamatan UTTP;

5. pengamatan BDKT;

6. pengamatan penggunaan satuan ukuran;

7. penyuluhan masyarakat; dan

8. penanganan pengaduan masyarakat. c. Pengembangan profesi, meliputi:

9. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengamatan tera;

10. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengamatan tera; dan

11. pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang pengamatan tera. (3) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. pengajar/pelatih di bidang pengamatan tera; b. peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang pengamatan tera; c. keanggotaan dalam Tim Penilai; d. keanggotaan dalam organisasi profesi; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan f. perolehan pendidikan lainnya. (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jabatan Fungsional Pengamat Tera tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Rincian kegiatan Pengamat Tera sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Pengamat Tera Pemula:

1. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengamatan UTTP;

2. menyiapkan bukti identitas diri pengamatan UTTP; www.djpp.kemenkumham.go.id

3. menyiapkan perlengkapan administrasi pengamatan UTTP;

4. melakukan pengamatan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera;

5. melakukan Pencatatan Hasil Pengamatan UTTP;

6. mengetik berita acara Pengamatan UTTP;

7. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengamatan UTTP;

8. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengamatan BDKT;

9. menyiapkan bukti identitas diri pengamatan BDKT;

10. menyiapkan perlengkapan administrasi pengamatan BDKT;

11. melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT meliputi penggunaan Bahasa INDONESIA yang jelas dan mudah dimengerti;

12. melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT meliputi kekuatan label terhadap kemasan (tidak mudah lepas);

13. mengetik berita acara Pengamatan BDKT;

14. mengetik konsep surat permintaan pencabutan SIUP/Izin Lainnya kepada pimpinan unit;

15. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengamatan BDKT;

16. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pengamatan penggunaan satuan ukuran;

17. menyiapkan bukti identitas diri pengamatan penggunaan satuan ukuran;

18. menyiapkan perlengkapan administrasi pengamatan penggunaan satuan ukuran;

19. melakukan pengamatan terhadap penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada UTTP;

20. melakukan pencatatan hasil pengamatan penggunaan satuan ukuran;

21. mengetik berita acara pengamatan penggunaan satuan ukuran;

22. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengamatan satuan ukuran;

23. menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) penyuluhan;

24. menyiapkan bukti identitas diri pelaksanaan penyuluhan; dan

25. menyiapkan perlengkapan administrasi kemetrologian dalam rangka penyuluhan. www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Pengamat Tera Terampil:

1. mendiskusikan konsep program kerja pengamatan UTTP sebagai peserta;
2. menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan UTTP;
3. melakukan pengamatan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera;
4. melakukan pengujian awal kebenaran UTTP (ukur ulang);
5. melakukan Pencatatan Hasil Pengamatan UTTP;
6. menyampaikan peringatan pertama kepada obyek pengamatan UTTP;
7. melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengamatan UTTP terhadap peringatan pertama yang telah disampaikan;
8. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengamatan UTTP;
9. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengamatan UTTP sebagai peserta;
10. mendiskusikan konsep program kerja pengamatan BDKT sebagai peserta;
11. menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan BDKT;
12. melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT, meliputi penggunaan Bahasa INDONESIA yang jelas dan mudah dimengerti;
13. melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT, meliputi penggunaan bahasa selain Bahasa INDONESIA, angka arab dan huruf latin yang tidak memiliki padanannya;
14. melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT, meliputi kekuatan label terhadap kemasan (tidak mudah lepas);
15. melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT, meliputi kekuatan dan estetika penulisan (tidak mudah luntur)/tidak mudah rusak, mudah untuk dilihat dan dibaca;
16. melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT, meliputi ukuran tinggi huruf dan angka kuantitas nominal;
17. melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT, meliputi penulisan lambang satuan;
18. melakukan pengujian kebenaran kuanta (ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan BDKT, meliputi www.djpp.kemenkumham.go.id

kebenaran kuanta terhadap BDKT yang berada di pasaran/ berdasarkan hasil pengaduan (Post Market); 19. menyusun konsep berita acara Pengamatan BDKT; 20. menyampaikan Peringatan Pertama kepada produsen/importir/pengemas BDKT, dalam hal tidak memenuhi salah satu dari kriteria penandaan yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG tentang Metrologi Legal; 21. menyiapkan konsep surat permintaan pencabutan SIUP/Izin lainnya kepada pimpinan unit; 22. meminta tembusan/salinan Surat Perintah Pencabutan SIUP/Izin lainnya dari pejabat yang berwenang; 23. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengamatan BDKT; 24. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengamatan BDKT sebagai peserta; 25. mendiskusikan konsep program kerja pengamatan penggunaan satuan ukuran sebagai peserta; 26. menyiapkan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan penggunaan satuan ukuran; 27. melakukan pengamatan terhadap penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada UTTP; 28. melakukan pencatatan hasil pengamatan penggunaan satuan ukuran; 29. menyusun berita acara Pengamatan Penggunaan Satuan Ukuran; 30. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pengamatan satuan ukuran; 31. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengamatan penggunaan satuan ukuran sebagai peserta; 32. mendiskusikan konsep program kerja penyuluhan sebagai peserta; 33. menginventarisasi bahan penyuluhan; 34. mendiskusikan konsep bahan dan strategi penyuluhan sebagai peserta; 35. mendiskusikan konsep/bahan informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/elektronik sebagai peserta; 36. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam www.djpp.kemenkumham.go.id

bentuk media cetak/ elektronik leaflet; 37. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik brosur; 38. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/elektronik internet/media sosial; 39. melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan metode kunjungan ke Pasar/Tempat UTTP berada; 40. menginventarisir data hasil pelaksanaan penyuluhan; 41. mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan sebagai peserta; 42. menerima dan membuat laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran UNDANG-UNDANG di bidang Metrologi Legal; 43. melakukan pengujian yang diperlukan untuk menentukan seberapa jauh tingkat kesalahan, masih dalam batas/telah keluar dari toleransi yang ditetapkan; 44. melakukan penelitian BDKT dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan; dan 45. membuat laporan hasil penelitian BDKT yang diindikasi adanya penyimpangan. c. Pengamat Tera Mahir:

1. menyusun konsep program kerja pengamatan UTTP;

2. mendiskusikan konsep program kerja pengamatan UTTP sebagai penyaji;

3. merumuskan konsep program kerja pengamatan UTTP;

4. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengamatan UTTP kepada obyek pengamatan;

5. melakukan pengamatan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera;

6. melakukan pengujian awal kebenaran UTTP (ukur ulang);

7. melakukan Pencatatan Hasil Pengamatan UTTP;

8. menyusun konsep berita acara Pengamatan UTTP;

9. menyampaikan peringatan kedua kepada obyek pengamatan UTTP;

10. melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengamatan UTTP terhadap peringatan kedua yang telah disampaikan;

11. menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan pengamatan UTTP; www.djpp.kemenkumham.go.id

12. mengolah data hasil pelaksanaan pengamatan UTTP;

13. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengamatan UTTP sebagai peserta;

14. merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengamatan UTTP;

15. menyusun konsep program kerja pengamatan BDKT;

16. mendiskusikan konsep program kerja pengamatan BDKT sebagai penyaji;

17. merumuskan konsep program kerja pengamatan BDKT;

18. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengamatan BDKT kepada obyek pengamatan;

19. melakukan pendataan penandaan pada label/ bungkus BDKT, meliputi kebenaran pencantuman kata yang menyatakan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;

20. melakukan pendataan penandaan pada label/ bungkus BDKT, meliputi kebenaran pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;

21. melakukan pendataan penandaan pada label/ bungkus BDKT, meliputi kebenaran pencantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat tuntas, atau drained weight untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto;

22. melakukan pendataan penandaan pada label/ bungkus BDKT, meliputi kebenaran pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto;

23. melakukan pengujian kebenaran kuanta (ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan BDKT, meliputi kebenaran kuanta terhadap BDKT pada saat produksi (Pre Market);

24. melakukan pengujian kebenaran kuanta ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan BDKT, meliputi kebenaran kuanta terhadap BDKT yang berada di pasaran/ berdasarkan hasil pengaduan (Post Market);

25. menyusun konsep berita acara Pengamatan BDKT;

26. melakukan perhitungan hasil pengujian kebenaran kuanta;

27. menyusun surat keterangan hasil pengujian BDKT; www.djpp.kemenkumham.go.id

28. menyampaikan Peringatan Pertama kepada produsen/ importir/ pengemas BDKT, dalam hal mengedarkan, menawarkan, memamerkan, dan menjual BDKT yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau hitungannya kurang dari yang tercantum pada bungkus/label;

29. menyusun konsep Surat Penarikan BDKT yang tidak memenuhi ketentuan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas dari peredaran;

30. menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan pengamatan BDKT;

31. mengolah data hasil pelaksanaan pengamatan BDKT;

32. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengamatan BDKT sebagai peserta;

33. menyusun konsep program kerja pengamatan penggunaan satuan ukuran;

34. mendiskusikan konsep program kerja pengamatan penggunaan satuan ukuran sebagai penyaji;

35. merumuskan konsep program kerja pengamatan penggunaan satuan ukuran;

36. melakukan pengamatan terhadap penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada BDKT;

37. melakukan pencatatan hasil pengamatan penggunaan satuan ukuran;

38. menyusun berita acara Pengamatan Penggunaan Satuan Ukuran;

39. memberikan peringatan tertulis pertama terhadap pengguna satuan ukuran yang tidak sesuai peraturan perundang- undangan;

40. melakukan pengambilan hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/memfoto/cara-cara lain sepanjang sesuai dan dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan atas dugaan adanya pelanggaran;

41. membuat berita acara pengambilan hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/ memfoto/ cara-cara lain sepanjang sesuai dan dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan atas dugaan adanya pelanggaran;

www.djpp.kemenkumham.go.id

42. menyampaikan hasil cetakan pada pengumuman atau mencetak bukti pengumuman/ memfoto/ cara-cara lain sepanjang sesuai dan dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan atas dugaan adanya pelanggaran kepada PPNS Metrologi Legal untuk diproses lebih lanjut;

43. menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan pengamatan satuan ukuran;

44. mengolah data hasil pelaksanaan pengamatan satuan ukuran;

45. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengamatan penggunaan satuan ukuran sebagai peserta;

46. merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengamatan penggunaan satuan ukuran;

47. menyusun konsep program kerja penyuluhan;

48. mendiskusikan konsep program kerja penyuluhan sebagai penyaji;

49. merumuskan konsep program kerja penyuluhan;

50. mengidentifikasi sumber bahan dan audiens penyuluhan;

51. menyusun konsep bahan dan strategi penyuluhan;

52. mendiskusikan konsep bahan dan strategi penyuluhan sebagai penyaji;

53. membuat alat peraga penyuluhan;

54. mendiskusikan konsep/bahan informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/elektronik sebagai penyaji;

55. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/elektronik banner;

56. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/elektronik selebaran;

57. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/elektronik buku;

58. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/ elektronik internet/media sosial;

59. melakukan koordinasi dengan pihak/ instansi terkait dalam rangka penyuluhan;

60. melakukan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kepada obyek penyuluhan; www.djpp.kemenkumham.go.id

61. melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan metode kunjungan ke Pasar/Tempat UTTP berada;

62. membuat blog/media sosial;

63. melakukan evaluasi data hasil pelaksanaan penyuluhan;

64. mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan sebagai penyaji;

65. merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan;

66. menerima dan membuat laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran UNDANG-UNDANG di bidang Metrologi Legal;

67. melakukan inspeksi dugaan pelanggaran berdasarkan laporan masyarakat;

68. melakukan pengujian yang diperlukan untuk menentukan seberapa jauh tingkat kesalahan, masih dalam batas/telah keluar dari toleransi yang ditetapkan;

69. melakukan penelitian BDKT dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan;

70. membuat laporan hasil penelitian BDKT yang diindikasi adanya penyimpangan;

71. menyampaikan paparan hasil penelitian BDKT dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan kepada pihak lain; dan

72. memberikan peringatan kepada pemilik/ pemakai/pemegang kuasa UTTP dalam hal kesalahan/ pelanggaran masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. d. Pengamat Tera Penyelia:

73. mendiskusikan konsep program kerja pengamatan UTTP sebagai pembahas;

74. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka pengamatan UTTP;

75. melakukan pengamatan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera;

76. memeriksa dan mengamati dokumentasi perijinan UTTP;

77. melakukan pencatatan hasil pengamatan UTTP;

78. membuat berita acara Penerimaan UTTP yang tidak sesuai ketentuan, untuk diserahkan kepada PPNS Metrologi guna proses lebih lanjut;

79. membantu/memfasilitasi PPNS dalam pengumpulan bukti/bahan keterangan dalam rangka penyidikan pelanggaran www.djpp.kemenkumham.go.id

UTTP; 8. menjadi Saksi Ahli dalam persidangan perkara pelanggaran UTTP; 9. menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengamatan UTTP; 10. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengamatan UTTP sebagai penyaji; 11. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengamatan UTTP sebagai pembahas; 12. menyusun database hasil pelaksanaan pengamatan UTTP; 13. mendiskusikan konsep program kerja pengamatan BDKT sebagai pembahas; 14. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka pengamatan BDKT; 15. melakukan pengujian kebenaran kuanta (ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan BDKT, meliputi kebenaran kuanta terhadap BDKT pada saat produksi (Pre Market); 16. menyusun konsep berita acara Pengamatan BDKT; 17. menyampaikan Peringatan Kedua kepada produsen/importir/pengemas BDKT, dalam hal tidak memenuhi salah satu dari kriteria penandaan yang diwajibkan oleh UNDANG-UNDANG tentang Metrologi Legal; 18. menyampaikan Peringatan Kedua kepada produsen/ importir/ pengemas BDKT, dalam hal mengedarkan, menawarkan, memamerkan, dan menjual BDKT yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau hitungannya kurang dari yang tercantum pada bungkus/label; 19. melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengamatan BDKT terhadap peringatan kedua yang telah disampaikan; 20. membuat berita acara Penerimaan BDKT yang tidak sesuai ketentuan, untuk diserahkan kepada PPNS Metrologi guna proses lebih lanjut; 21. membantu/memfasilitasi PPNS dalam pengumpulan bukti/bahan keterangan dalam rangka penyidikan pelanggaran BDKT; 22. menjadi Saksi Ahli dalam persidangan perkara pelanggaran BDKT ; www.djpp.kemenkumham.go.id

23. menyampaikan Surat Perintah Penarikan BDKT yang tidak sesuai ketentuan kepada obyek pengamatan BDKT;

24. melakukan inspeksi terhadap penerapan Surat Perintah Penarikan BDKT;

25. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perihal pencabutan SIUP atas pelanggaran ketentuan BDKT yang belum ditarik dari peredaran berdasarkan Surat Perintah Penarikan BDKT;

26. melakukan koordinasi dengan Pejabat yang berwenang perihal pencabutan izin usaha lainnya atas pelanggaran ketentuan BDKT yang belum ditarik dari peredaran berdasarkan Surat Perintah Penarikan BDKT;

27. menyampaikan Surat Permintaan Pencabutan SIUP/Izin lainnya kepada pejabat yang berwenang;

28. menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengamatan BDKT;

29. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengamatan BDKT sebagai penyaji;

30. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengamatan BDKT sebagai pembahas;

31. merumuskan hasil pembahasan evaluasi pelaksanaan pengamatan BDKT;

32. menyusun database hasil pelaksanaan pengamatan BDKT;

33. mendiskusikan konsep program kerja pengamatan penggunaan satuan ukuran sebagai pembahas;

34. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka pengamatan penggunaan satuan ukuran;

35. menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengamatan penggunaan satuan ukuran kepada obyek pengamatan;

36. melakukan pengamatan terhadap penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat;

37. melakukan pengamatan terhadap penggunaan dan penulisan satuan dan lambang satuan yang tercantum pada pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat; www.djpp.kemenkumham.go.id

38. melakukan pencatatan hasil pengamatan penggunaan satuan ukuran;

39. menyusun berita acara Pengamatan Penggunaan Satuan Ukuran;

40. melaporkan kejadian yang ditemui di lapangan secara tertulis kepada pimpinan unit dan PPNS-Met/Penyidik Polri;

41. memberikan peringatan tertulis kedua terhadap pengguna satuan ukuran yang tidak sesuai peraturan perundang- undangan;

42. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada PPNS dalam rangka penyidikan penggunaan satuan ukuran;

43. menjadi Saksi Ahli pada persidangan perkara pelanggaran penggunaan satuan ukuran;

44. menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengamatan satuan ukuran;

45. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengamatan penggunaan satuan ukuran sebagai penyaji;

46. melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengamatan penggunaan satuan ukuran sebagai pembahas;

47. menyusun database hasil pelaksanaan pengamatan penggunaan satuan ukuran;

48. Mendiskusikan konsep program kerja penyuluhan sebagai pembahas;

49. mendiskusikan konsep bahan dan strategi penyuluhan sebagai pembahas;

50. menyusun bahan dan strategi penyuluhan siap pakai;

51. mendiskusikan konsep/bahan informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/elektronik sebagai pembahas;

52. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/elektronik koran/ majalah/ tabloid;

53. Menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/elektronik radio;

54. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/elektronik televisi;

55. menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrologian dalam bentuk media cetak/elektronik Internet/media sosial; www.djpp.kemenkumham.go.id

56. melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan metode kunjungan ke Pasar/Tempat UTTP berada;

57. melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan kelompok masyarakat;

58. melaksanakan penyuluhan melalui media televisi daerah;

59. melaksanakan penyuluhan melalui media radio daerah;

60. menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan penyuluhan;

61. mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan sebagai pembahas;

62. memetakan tingkat dan jenis pelanggaran UNDANG-UNDANG di bidang Metrologi Legal;

63. menyusun rencana tindakan sebagai umpan balik pengaduan masyarakat;

64. membuat laporan tertulis tentang pengaduan dan menyampaikan rencana tindakan kepada pimpinan unit dan PPNS jika diperlukan tindakan penyidikan;

65. melakukan inspeksi dugaan pelanggaran berdasarkan laporan masyarakat;

66. melakukan pengujian yang diperlukan untuk menentukan seberapa jauh tingkat kesalahan, masih dalam batas/telah keluar dari toleransi yang ditetapkan;

67. memberikan peringatan kepada pemilik/ pemakai/ pemegang kuasa UTTP dalam hal kesalahan/ pelanggaran masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan;

68. membuat laporan kegiatan tanggapan pengaduan masyarakat; dan

69. memfasilitasi pengumpulan bahan keterangan/bukti PPNS dalam rangka penyidikan tindak pidana bidang Metrologi Legal. (2) Pengamat Tera yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pengamat Tera yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pengamatan tera diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengamat Tera yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pengamat Tera yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Pengamat Tera yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Pengamat Tera yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pada awal tahun, setiap Pengamat Tera wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pengamat Tera yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) Pengamat Tera yang melakukan kegiatan satu tingkat diatas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinilai sebagai tugas tambahan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. (5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengamat Tera, untuk: a. Pengamat Tera dengan pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Pengamat Tera dengan pendidikan Diploma II sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan c. Pengamat Tera dengan pendidikan Diploma III sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(1) Pengamat Tera yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Pengamat Tera yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/ pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat yang berasal dari kegiatan pengamatan tera.

Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pengamatan tera.

(1) Pengamat Tera yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengamatan tera, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit penulis yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit penulis yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan

www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit penulis yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengamat Tera wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Pengamat Tera mengusulkan secara hirarkhi DUPAK kepada pejabat yang berwenang paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Pengamat Tera yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Perdagangan; b. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi; dan c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai www.djpp.kemenkumham.go.id

dengan Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibantu oleh: a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat; b. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Tim Penilai terdiri atas unsur teknis yang membidangi pengamatan tera, unsur kepegawaian, dan Pengamat Tera. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota paling kurang 4 (empat) orang. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengamat Tera. (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Pengamat Tera, dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengamat Tera. (6) Syarat untuk menjadi Anggota, yakni: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengamat Tera yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengamat Tera; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Pusat; b. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Provinsi; dan c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota. (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Pengamat Tera dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat. (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Pengamat Tera dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Pusat.

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti. (4) Anggota Tim Penilai Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengamat Tera.

Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit Pengamat Tera ditetapkan oleh Menteri Perdagangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengamat Tera.

Usul penetapan angka kredit Pengamat Tera diajukan oleh: a. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja www.djpp.kemenkumham.go.id

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi kepada Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan, bagi Pengamat Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Perdagangan; b. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi; dan c. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kabupaten/Kota.

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Pengamat Tera sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengamat Tera yang bersangkutan.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera ditetapkan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera, harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah SMU/SMK atau yang sederajat; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengamat Tera; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil. (3) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan Pengamat Tera setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengamat Tera dan uji kompetensi. (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera.

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); b. memiliki pengalaman di bidang pengamatan tera paling kurang 2 (dua) tahun; dan c. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengamat Tera yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera dilaksanakan sesuai formasi. (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengamat Tera didasarkan pada indikator, antara lain: a. jangkauan wilayah; b. potensi UTTP, BDKT yang beredar, dan penggunaan satuan ukuran pada UTTP, BDKT, dan media lainnya; c. jumlah wajib tera UTTP; dan d. jumlah pelaku usaha UTTP dan BDKT. (3) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengamat Tera didasarkan pada analisis beban kerja.

(1) Pengamat Tera Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pengamat Tera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat tidak dapat memenuhi angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari pengamatan tera. (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengamat Tera dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil; b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengamat Tera; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(1) Pengamat Tera yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera setelah memenuhi angka kredit yang disyaratkan paling lama 1 (satu) tahun. (2) Pengamat Tera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. (3) Pengamat Tera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera apabila berusia paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun. (4) Pengamat Tera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera, apabila telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. (5) Pengamat Tera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera, apabila telah selesai menjalani tugas belajar. (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya. (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengamat Tera diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi; b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan; atau c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

(1) Pengamat Tera yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dan penurunan jabatan dari Jabatan Fungsional Pengamat Tera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengamatan tera berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (di-inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera, www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. berijazah paling rendah SMU/SMK atau yang sederajat; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; c. telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Pengamat Tera; dan d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pengamat Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan (di-inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan penyesuaian (inpassing) perlu mempertimbangkan formasi Jabatan Fungsional Pengamat Tera.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id