Peraturan Menteri Nomor 22-per-m-kominfo-ii-2011 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAHAYA (FREE TO AIR)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) adalah penyiaran dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terestrial dan diterima dengan perangkat penerimaan tetap.
4. Saluran adalah Kanal frekuensi radio yang merupakan bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio yang di dalamnya terdiri dari beberapa saluran siaran.
5. Saluran siaran adalah slot untuk 1 (satu) program siaran.
6. Program siaran adalah siaran yang disusun secara berkesinambungan dan berjadwal.
7. Penyiaran multipleksing adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.
8. Penyiaran simulcast adalah penyelenggaraan pemancaran siaran televisi analog dan siaran televisi digital pada saat yang bersamaan.
9. Wilayah layanan siaran adalah wilayah layanan penerimaan sesuai dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan.
10. Zona layanan adalah gabungan dari beberapa wilayah layanan siaran dalam suatu area.
11. Analog Switch-Off (ASO) adalah suatu periode dimana penyelenggaraan layanan siaran analog dihentikan/dimatikan dan diganti dengan layanan siaran digital.
12. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) bertujuan untuk: a. meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi; b. memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat; c. mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di INDONESIA; d. menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air); dan e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri MENETAPKAN alokasi spektrum frekuensi radio bagi keperluan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air). (3) Alokasi spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hak-hak lembaga penyiaran untuk melakukan kegiatan penyiaran.

Lembaga penyelenggara penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) terdiri atas: a. Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran yang selanjutnya disebut LPPPS yaitu lembaga yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio. b. Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing yang selanjutnya disebut LPPPM yaitu lembaga yang menyalurkan beberapa program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) LPPPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a antara lain adalah: a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI atau Publik Lokal; b. Lembaga Penyiaran Swasta; dan c. Lembaga Penyiaran Komunitas. (2) Untuk memancarkan program siarannya, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Lembaga Penyiaran Komunitas harus bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam penggunaan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Untuk memancarkan program siarannya, Lembaga Penyiaran Swasta bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam penggunaan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) LPPPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh: a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI; dan b. Lembaga Penyiaran Swasta. (2) LPPPM wajib : a. memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; b. memenuhi komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing yang mencakup seluruh wilayah layanan dalam zona layanannya; c. menyediakan sistem perangkat multipleks, sistem pemancar, sistem jaringan serta sarana prasarana pendukung penyiaran lainnya; d. menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. mencegah terjadinya interferensi penggunaan frekuensi radio pada wilayah layanan yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan; f. menyediakan sistem dan perangkat teknis pendukung untuk keperluan Sistem Peringatan Dini Bencana. (3) LPPPM hanya dapat menyalurkan program siaran dari Lembaga Penyiaran yang berada dalam zona layanan sesuai lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (4) LPPPM dapat menyelenggarakan layanannya pada lebih dari 1 (satu) zona layanan sesuai lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (5) LPPPM wajib mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri. (6) Untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran di wilayah layanan yang berada di dalam zona layanannya, LPPPM harus menggunakan metode Single Frequency Network (SFN) sesuai dengan alokasi frekuensi radio di setiap wilayah layanan siaran.

(1) Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam mengalokasikan kapasitas salurannya wajib: a. menyalurkan program siaran dari lembaganya, Penyelenggara Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dan/atau Lembaga Penyiaran Komunitas yang berada di zona layanannya; dan b. menyalurkan program siaran dari Lembaga Penyiaran Komunitas sekurang-kurangnya 1 (satu) saluran siaran. (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam mengalokasikan seluruh kapasitas salurannya wajib menyalurkan 1 (satu) program siaran dari lembaganya dan beberapa program siaran dari Lembaga Penyiaran Swasta lain yang berada di zona layanannya.

(1) Menteri MENETAPKAN batasan tarif sewa saluran siaran dari penyelenggaraan penyiaran multipleksing. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang batasan tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Wilayah penyelenggaraan program siaran adalah wilayah layanan. (2) Wilayah penyelenggaraan penyiaran multipleksing adalah zona layanan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur

(master plan) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi UHF. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan program siaran, LPPPS harus memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam perundang-undangan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran.

(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing, LPPPM harus memperoleh penetapan dari Menteri. (2) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPPM harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. memiliki rencana bisnis penyelenggaraan penyiaran multipleksing; c. memberikan komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing; d. tidak memiliki kepemilikan silang (cross-ownership) dengan Lembaga Penyiaran Swasta lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing di zona layanan yang sama; e. memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur eksisting yang memadai; f. memiliki rencana penggelaran infrastruktur digital; dan g. memberikan surat pernyataan berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (Service Level Agreement / SLA), perlakuan, dan kesempatan yang sama kepada Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran. (4) Dalam hal jumlah Lembaga Penyiaran yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi kanal frekuensi radio yang tersedia di suatu zona layanan, maka akan dilakukan seleksi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menteri MENETAPKAN Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebagai LPPPM yang berlaku secara nasional tanpa melalui proses seleksi dengan menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio di setiap wilayah layanan.

(1) Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat bantu penerima siaran televisi digital (set-top-box) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh per seratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluh per seratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Alat bantu penerima siaran televisi digital (set-top-box) dan perangkat penerima televisi digital wajib memiliki fitur menu Bahasa INDONESIA dan fitur peringatan dini bencana alam serta dapat dilengkapi dengan layanan data dan sarana pengukuran rating acara siaran televisi. (3) Alat bantu penerima siaran televisi digital (set-top-box) dan perangkat penerima televisi digital yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, www.djpp.kemenkumham.go.id

dioperasikan dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan

untuk keperluan penyiaran wajib mengikuti persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Perangkat televisi yang telah terintegrasi dengan alat bantu penerima siaran digital wajib menggunakan label siap digital.

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran multipleksing selambat – lambatnya akan dimulai pada tahun 2012. (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada setiap zona layanan diawali dengan melakukan penyiaran secara simulcast sampai dengan waktu Analog Switch Off (ASO) sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini. (4) Sebelum pelaksanaan simulcast, Menteri akan MENETAPKAN Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada kanal frekuensi radio yang telah disediakan melalui Keputusan Menteri. (5) Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran serta merta melaksanakan penyelenggaraan program siaran. (6) Lembaga Penyiaran yang telah menyelenggarakan penyiaran televisi secara analog sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, namun tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, akan menjadi Lembaga Penyiaran yang hanya melaksanakan penyelenggaraan program siaran. (7) Penyesuaian seluruh Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini akan dilakukan setelah Analog Switch Off. www.djpp.kemenkumham.go.id

(8) Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) selambat-lambatnya dilakukan sampai dengan akhir tahun 2017.

Agar masyarakat memiliki waktu transisi yang cukup untuk memiliki alat bantu penerima siaran digital, dilaksanakan penyiaran simulcast.

Selama masa penyiaran simulcast, Lembaga Penyiaran yang telah melaksanakan penyelenggaraan program siaran diharuskan menayangkan iklan layanan masyarakat yang menjelaskan proses migrasi sistem penyiaran televisi analog ke sistem penyiaran televisi digital paling sedikit setiap 2 (dua) jam.

Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing dapat mempercepat pelaksanaan simulcast dalam waktu kurang dari yang telah ditetapkan sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.

(1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk penyiaran televisi analog yang diterima oleh Menteri setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini akan diproses sebagai pengajuan permohonan izin untuk melaksanakan penyelenggaraan program siaran yang pelaksanaannya diselenggarakan setelah Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing beroperasi di wilayah layanannya. (2) Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) wajib melakukan migrasi ke penyiaran televisi digital selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing beroperasi di wilayah layanannya. (3) Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan menggunakan kanal frekuensi radio yang dialokasikan bukan untuk wilayah layanannya wajib melakukan migrasi ke penyiaran televisi digital selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Lembaga www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing beroperasi di wilayah layanannya. (4) Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran televisi analog yang telah memenuhi persyaratan dan tersedia kanal frekuensi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan ini dapat diberikan IPP dengan ketentuan wajib melakukan migrasi ke penyiaran televisi digital selambat- lambatnya 1 (satu) tahun setelah Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing beroperasi di wilayah layanannya.

(1) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak bergerak. (2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada Lembaga Penyiaran yang melanggar Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4). (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa: a.Himbauan; b. Teguran tertulis; c.Penghentian penetapan sementara; d. Pencabutan penetapan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan tetap Tidak Berbayar (Free-to-air) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 November 2011 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id