Pasal 20

(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada Lembaga Penyiaran yang melanggar Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4). (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa: a.Himbauan; b. Teguran tertulis; c.Penghentian penetapan sementara; d. Pencabutan penetapan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.