Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
4. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan unit kerja eselon I dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur

sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga dan unit kerja eselon I. 6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan unit kerja eselon I sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. 8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan satuan kerja yang dilaksanakan oleh dan unit kerja eselon I. 9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program. 10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 11. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 12. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 14. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

15. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
16. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I.
17. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian negara/lembaga.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
19. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.
20. Aparat Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang melaksanakan pengawasan intern.
21. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

(1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut: a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: a. rencana strategis; b. perjanjian kinerja; c. pengukuran kinerja; d. pengelolaan data kinerja; e. pelaporan kinerja; dan f. reviu dan evaluasi kinerja.

(1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk periode 5 (lima) tahunan. (2) Unit eselon I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan unit eselon I untuk periode 5 (lima) tahunan. (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

(1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan unit eselon I menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. (2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

(1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan unit eselon I menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. spesifik (specific); b. dapat terukur (measurable); c. dapat dicapai (attainable); d. relevan (relevant); e. berjangka waktu tertentu (time bound); dan f. dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

(1) Dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama satuan kerja.

(2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja. (3) Setiap unit eselon I dan II menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja dan/atau Indikator Kinerja Utama unit organisasi. (4) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi disepakati oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan pimpinan unit eselon I. (5) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat kementerian negara/lembaga dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (6) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disampaikan kepada PRESIDEN melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(1) Dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap unit eselon I menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama unit eselon I. (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan pimpinan unit eselon I.

Pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan unit eselon I bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan unit eselon I.

Format dan isi dokumen Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

(1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan unit eselon I melakukan pengukuran kinerja. (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja. (3) Ukuran keberhasilan Kinerja unit eselon I dalam menjalankan program diukur dalam bentuk outcome, sedangkan entitas Akuntabilitas Kinerja lainnya diukur dalam bentuk output. (4) Hasil Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon I dilaporkan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara: a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan; b. membandingkan realisasi Kinerja tahun berjalan dengan realisasi Kinerja tahun sebelumnya. c. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan unit eselon I.

(1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan unit eselon I melakukan pengelolaan data kinerja. (2) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.

(3) Pelaporan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (4) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah. (5) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. penetapan data dasar (baseline data); b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi; c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan d. pengkompilasian dan perangkuman.

(1) Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

(1) Laporan Kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah Laporan Kinerja triwulanan. (2) Laporan Kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan. (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 pada tingkat Entitas Akuntabilitas Satuan Kerja disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi. (2) Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit organisasi menyusun Laporan Kinerja tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Unit Organisasi dan menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

(3) Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (4) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Laporan Kinerja tahunan unit eselon II disampaikan oleh pimpinan unit eselon II kepada pimpinan unit eselon I, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja tahunan unit eselon I disampaikan oleh pimpinan unit eselon I kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dan Pasal 19 berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN. (2) Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang: a. pencapaian tujuan dan Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, unit eselon I dan unit eselon II; b. realisasi pencapaian target Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, unit eselon I dan unit eselon II; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja; dan d. pembandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, unit eselon I dan unit eselon II.

Ketentuan mengenai penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ditetapkan dalam petunjuk teknis sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini yang diatur dengan Surat Edaran.

(1) Inspektorat pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (3) Format pernyataan telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

(1) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (3) Menteri menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara reviu atas Laporan Kinerja dan evaluasi Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(1) Implementasi SAKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara bertahap dimulai Tahun Anggaran 2014.

(2) Pengaturan pentahapan implementasi untuk unit organisasi di lingkungan Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi bersama dengan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, DJOKO SUYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN