Pasal 23

(1) Inspektorat pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (3) Format pernyataan telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.