Peraturan Menteri Nomor 40-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya
2. Peraturan …

disebut PWP-3-K adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. 3. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 4. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat. 5. Peran Serta Masyarakat adalah kepedulian dan keterlibatan Masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 6. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari. 7. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun- temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik INDONESIA karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

9. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila.
11. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut Kementerian, adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan PWP-3-K; dan b. Pemberdayaan masyarakat dalam PWP-3-K.

(1) Maksud Peraturan Menteri ini adalah menjadi dasar dan acuan bagi Kementerian, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mewujudkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam PWP-3-K. (2) Tujuan Peraturan Menteri ini: a. meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan serta dalam PWP-3-K; c. menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari; dan d. memperkuat nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung proses pembangunan kebangsaan dalam PWP-3-K.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam PWP-3-K dalam tahap: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan.

Peran serta masyarakat dalam perencanaan PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui: a. usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3- K; dan b. penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K.

(1) Peran serta masyarakat dalam usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP- 3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disampaikan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan kepada pemerintah provinsi, atau kabupaten/kota. (2) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3- K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. gambaran umum kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan b. kebutuhan masyarakat berupa usulan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (3) Usulan penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan wilayah penangkapan ikan secara tradisional dan wilayah masyarakat hukum adat.

(1) Peran serta masyarakat dalam penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan pada saat konsultasi publik oleh pemerintah provinsi, atau kabupaten/kota. (2) Usulan masyarakat dalam konsultasi publik penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan wilayah penangkapan ikan secara tradisional dan wilayah masyarakat hukum adat.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan: a. konsistensi pada perencanaan PWP-3-K yang telah disepakati; b. melakukan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; e. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan f. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan terhadap PWP-3-K.

(1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan: a. melaporkan kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. melaporkan dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; dan/atau c. melaporkan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2) Peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara perseorangan atau melalui organisasi kemasyarakatan kepada pihak yang berwenang dan/atau aparat penegak hukum.

(1) Kementerian dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan potensi dan karakteristik, serta analisa kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Kementerian dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat dalam PWP-3-K melalui: a. peningkatan kapasitas; b. pemberian akses teknologi dan informasi; c. permodalan; d. infrastruktur; e. jaminan pasar; dan f. aset ekonomi produktif lainnya.

(1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian beasiswa bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan; dan/atau b. pemberian materi tentang PWP-3-K antara lain perencanaan, konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi, reklamasi, kewirausahaan, pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pelatihan kewirausahaan; b. pelatihan penyusunan perencanaan, konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi dan reklamasi; dan c. pelatihan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pembentukan kelompok usaha; b. pendampingan proses produksi sampai pemasaran; c. pendampingan analisis kelayakan usaha; d. pendampingan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau e. pemberian materi penyuluhan konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi, reklamasi dan materi lain yang terkait dengan pemberdayaan.

(1) Pemberian akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan: a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan; b. penyediaan sarana dan prasarana teknologi ramah lingkungan; dan c. pengembangan jejaring usaha dan sistem komunikasi. (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. sarana produksi; b. harga komoditas; c. prakiraan iklim; d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; e. akses pasar; dan f. peluang kemitraan. (3) Pemberian informasi dapat dilakukan melalui media cetak, dan/atau media elektronik.

Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan: a. penyediaan skim kredit dengan bunga ringan; b. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan.

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan penyediaan prasarana usaha.

Jaminan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan: a. fasilitasi akses pemasaran; b. fasilitasi sarana pemasaran; c. mengembangkan kerjasama/kemitraan; d. mengembangkan sistem pemasaran; dan e. menyediakan Informasi pasar.

Aset ekonomi produktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilakukan dengan fasilitasi dan/atau penyediaan sarana usaha.

Kementerian dan Pemerintah Daerah melalui pemberdayaan masyarakat dapat mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam: a. pengambilan keputusan; b. pelaksanaan pengelolaan; c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Kementerian/ Pemerintah Daerah; d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup; e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan; g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang PWP-3-K.

(1) Kementerian dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam PWP-3-K. (2) Pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui: a. bimbingan;

b. bantuan hukum; c. sosialisasi; d. pendidikan; e. pelatihan; dan f. penyuluhan. (3) Pembinaan dalam rangka peningkatan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendampingan dan sosialisasi.

(1) Kementerian dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam PWP-3-K. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pencapaian hasil. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang akan datang.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN