Peraturan Menteri Nomor 139-pmk-06-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN PENGUBAHAN RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA.

2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.

3. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

4. Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah penjabaran tahunan dari RJP yang menggambarkan rencana kerja dan anggaran LPEI mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut.

5. Laporan Realisasi Rencana Kerja Anggaran Tahunan adalah laporan dari Direktur Eksekutif LPEI kepada Menteri Keuangan mengenai realisasi Rencana Kerja Anggaran Tahunan.

6. Laporan Pengawasan Rencana Kerja Anggaran Tahunan adalah laporan dari Dewan Direktur LPEI kepada Menteri Keuangan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan.

7. Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai secara garis besar oleh LPEI melalui berbagai upaya.

8. Sasaran adalah tujuan dalam bentuk yang lebih rinci.

9. Strategi adalah garis besar cara-cara yang akan ditempuh LPEI dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Direktur yang menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan usaha.

10. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan atau arahan-arahan yang ditetapkan oleh Dewan Direktur yang menjadi pegangan Direktur Eksekutif dalam melaksanakan kegiatan usaha.

11. Program Kegiatan adalah langkah-langkah yang akan dilaksanakan LPEI pada setiap tahun anggaran dan merupakan rencana kerja untuk mencapai sasaran setiap tahun.

(1) Direktur Eksekutif menyusun RJP dan RKAT LPEI.

(2) Penyusunan RJP dan RKAT LPEI harus memperhatikan asas, tujuan, dan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional.

(3) Direktur Eksekutif menyampaikan RJP dan RKAT LPEI kepada Dewan Direktur untuk mendapat persetujuan.

(4) Dewan Direktur menyampaikan RJP dan RKAT LPEI kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.

RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:

a. pendahuluan;

b. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya;

c. posisi LPEI saat ini;

d. asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP; dan

e. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja RJP.

(1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat pejelasan dan rincian:

a. latar belakang dan sejarah LPEI;

b. visi dan misi LPEI;

c. tujuan LPEI; dan

d. arah pengembangan LPEI.

(2) Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat penjelasan dan rincian:

a. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya, dilakukan dengan membandingkan antara RJP dengan RKAT dan realisasi setiap tahunnya;

b. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi;

c. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan

d. kendala yang dihadapi LPEI dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan.

(3) Posisi LPEI saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memuat penjelasan dan rincian:

a. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman tiap bidang kegiatan dan penentuan bobot serta peringkat masing-masing;

b. penentuan posisi LPEI sesuai dengan metode analisis yang digunakan; dan

c. analisis daya tarik pasar dan daya saing serta posisi LPEI sesuai metode yang digunakan.

(4) Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah setiap faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional LPEI yang berasal dari internal dan eksternal.

Dalam RJP harus dijelaskan secara rinci:

a. tujuan yang hendak dicapai pada akhir RJP sesuai UNDANG-UNDANG tentang LPEI;

b. sasaran LPEI meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan serta sasaran bidang-bidang/unit-unit kegiatan (target- target) secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;

c. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi sesuai posisi, strategi bisnis dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan LPEI;

d. kebijakan-kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program-program kegiatan;

e. program Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya setiap tahunnya termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

f. matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja yang menggambarkan arah perkembangan LPEI secara rinci;

g. asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan;

h. rencana investasi dan proyeksi sumber dana serta penggunaan dana investasi tahunan selama 5 (lima) tahun;

i. proyeksi aliran kas tahunan selama 5 (lima) tahun;

j. proyeksi neraca tahunan selama 5 (lima) tahun;

k. proyeksi laba/rugi tahunan selama 5 (lima) tahun; dan

l. hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan LPEI.

RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. misi, kebijakan umum, sasaran, strategi, kebijakan operasional, program kerja dan kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut atas RJP untuk periode tahun RKAT;

b. anggaran yang diperinci atas setiap anggaran program kerja dan kegiatan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

c. ringkasan eksekutif;

d. kinerja LPEI pada saat RKAT disusun;

e. penerapan manajemen risiko;

f. kebijakan dan strategi manajemen;

g. proyeksi keuangan termasuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

h. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;

i. rencana pengembangan produk dan aktivitas baru;

j. rencana perubahan jaringan kantor;

k. matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, program kerja dan kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan LPEI secara rinci;

l. hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Menteri; dan

m. informasi lain-lain.

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang memuat:

a. indikator keuangan utama; dan

b. asumsi makro dan mikro.

Kinerja LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling kurang memuat:

a. permodalan;

b. kualitas aset;

c. manajemen;

d. rentabilitas;

e. likuiditas; dan

f. sensitivitas terhadap risiko pasar.

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling kurang memuat:

a. faktor-faktor risiko;

b. proses manajemen risiko; dan

c. profil risiko.

Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f paling kurang memuat:

a. kebijakan manajemen;

b. strategi bisnis; dan

c. kebijakan remunerasi.

Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling kurang memuat:

a. neraca;

b. komitmen, kontinjensi dan transaksi derivatif;

c. laba rugi;

d. rencana sumber dana:

(i) penerbitan surat berharga;

(ii) pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank, lembaga keuangan dan pembiayaan, dan/atau pemerintah; dan

(iii) lainnya.

e. rencana pembiayaan, penjaminan dan asuransi:

(i) kepada peminjam inti;

(ii) menurut sektor ekonomi;

(iii) menurut jenis penggunaan; dan

(iv) menurut lokasi.

f. rencana penempatan dana yang belum dipergunakan untuk membiayai kegiatannya dalam bentuk:

(i) surat berharga; dan/atau

(ii) penempatan dalam bentuk simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri dan/atau Bank INDONESIA

g. rencana penempatan dana dalam bentuk penyertaan modal;

h. rencana permodalan;

i. proyeksi rasio dan pos-pos tertentu; dan

j. tingkat kesehatan.

Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h paling kurang memuat:

a. rencana pengembangan organisasi; dan

b. rencana pengembangan sumber daya manusia.

Rencana pengembangan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling kurang memuat:

a. rencana produk dan aktivitas baru; dan

b. rencana pengembangan pelayanan.

Rencana perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi rencana pembukaan jaringan kantor di dalam dan di luar wilayah Republik INDONESIA.

Penyusunan matriks keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k berpedoman pada hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.

(1) Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif wajib menandatangani rancangan RJP dan RKAT.

(2) Dewan Direktur menyampaikan rancangan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk

memperoleh pengesahan.

(3) Penyampaian rancangan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode berikutnya diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya periode RJP dan RKAT tahun berjalan.

(1) Dalam hal Menteri menilai rancangan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka Menteri dapat meminta Dewan Direktur untuk melakukan penyesuaian.

(2) Dewan Direktur wajib menyampaikan penyesuaian rancangan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak LPEI menerima surat permintaan penyesuaian dari Menteri.

(1) Pengesahan rancangan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) oleh Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rancangan RJP dan RKAT secara lengkap oleh Menteri.

(2) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan RJP dan RKAT belum disahkan, maka rancangan RJP dan RKAT tersebut dianggap telah mendapat pengesahan Menteri.

(1) Dewan Direktur dapat mengajukan usulan secara tertulis perubahan RJP dan RKAT kepada Menteri apabila terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kondisi

keuangan LPEI secara signifikan disertai dengan alasan perubahan.

(2) Pengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengaruh yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian sasaran lebih dari 20% (dua puluh per seratus).

(3) Perubahan RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam periode berjalan RJP dan RKAT yang bersangkutan.

(4) Usulan perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan paling lambat akhir semester pertama tahun berjalan.

(5) Menteri dapat mempertimbangkan perubahan RJP dan RKAT selain sebagaimana diatur pada ayat (2) apabila terdapat faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan LPEI yang sangat signifikan.

(6) Usulan perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan RKAT.

(7) Pengesahan atas usulan perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya usulan perubahan RKAT secara lengkap.

(1) Dewan Direktur wajib menyampaikan Laporan Realisasi RKAT secara triwulanan kepada Menteri.

(2) Laporan Realisasi RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

setelah triwulan dimaksud berakhir

(3) Laporan realisasi RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

a. perbandingan antara RKAT dengan realisasi RKAT;

b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKAT; dan

c. tindak lanjut atas pencapaian RKAT.

(1) Dewan Direktur wajib menyampaikan Laporan Pengawasan RKAT secara semesteran kepada Menteri.

(2) Laporan Pengawasan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah semester dimaksud berakhir

(3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

a. pendapat Dewan Direktur tentang pelaksanaan RKAT;

b. penilaian atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LPEI; dan

c. pendapat Dewan Direktur mengenai upaya memperbaiki kinerja LPEI.

Dalam hal batas akhir penyampaian RJP dan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), serta penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur maka RJP, RKAT dan laporan, disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya paling lambat pukul 17.00 WIB.

Dewan Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RJP dan RKAT.

(1) Dewan Direktur yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Apabila pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) melampaui periode berjalan RJP dan RKT yang bersangkutan, Dewan Direktur dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian.

(1) Dewan Direktur yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis I.

(2) Apabila pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) melampaui batas waktu penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis II.

(3) Apabila pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) melampaui batas waktu penyampaian pelaporan periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), dikenakan administratif sanksi berupa pemberhentian.

Untuk pertama kalinya RKAT dan RJP LPEI adalah sebagai berikut:

a. RKAT periode Tahun 2009 menggunakan Rencana Kerja

Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor INDONESIA tahun 2009 dengan penyesuaian seperlunya.

b. RJP periode 2010-2014 dan RKAT periode tahun 2010 harus sudah disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya tahun 2009.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA